Pemprov Sumsel optimalkan desa peduli api

Kamis, 24 Desember 2015 18:52 WIB

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Antarasumsel.com/Grafis/Aw)

Palembang (ANTARA Sumsel) - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengoptimalkan keberadaan desa peduli api yang tersebar di beberapa kabupaten guna mencegah bencana kebakaran hutan dan lahan terulang kembali.

Staf Ahli Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bidang Perubahan Iklim Najib Asmawi di Palembang, Kamis, mengatakan bahwa desa peduli api itu umumnya berdekatan dengan kawasan hutan tanam industri dan hutan lindung yang biasanya sangat rawan terjadi kebakaran pada musim kemarau.

Warga, kata dia, dilatih dan dipandu oleh pemerintah bekerja sama dengan perusahaan, bagaimana mengedepankan pembukaan lahan tanpa membakar.

"Selain itu, bagaimana membangun suatu sistem kepedulian masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan," katanya.

Sementara itu, pemerintah sudah menjalin kerja sama dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) untuk mengoptimalkan keberadaan 25 desa peduli api.

Selain berupaya memperdayakan masyarakat di kawasan rawan terbakar, pemprov juga masih mengawasi pembuatan sekat kanal oleh perusahaan perkebunan.

Pembuatan kanal itu dimaksudkan untuk membuat lahan gambut tetap basah dan kegiatan ini sesuai instruksi Presiden RI Joko Widodo ketika mengunjungi lahan terbakar di Kabupaten Ogan Komering Ilir beberapa waktu lalu.

Kemudian, tidak kalah penting terkait dengan upaya penataan kembali lahan gambut. Pemerintah provinsi mengikuti keputusan pemerintah pusat yang menghentikan (moratorium) pemberian izin pembukaan lahan dan pengambilalihan lahan yang terbakar oleh negara.

"Lahan rusak ini dikembalikan ke negara untuk dipulihkan. Mengenai bagaimana mekanisme pemulihannya, saat ini semua pihak sedang menunggu instruksi dari pemerintah pusat," katanya.

Sebagai wujud nyata kepedulian Sumsel pada sumber daya alam, Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin pada konferensi para pihak COP 21 di Paris, Prancis, telah membuat kesepakatan untuk melindungi lanskap.

Pada konferensi perubahan iklim itu, Sumsel cukup menarik perhatian internasional terkait dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau tahun ini.

"Muncul suatu pemikiran bahwa lahan gambut tidak boleh diganggu lagi. Jika akan digunakan, sudah menjadi alternatif terakhir, termasuk dengan adanya rencana pembentukan badan restorasi lahan gambut," katanya.

Berdasarkan komitmen tersebut, Sumsel menargetkan pada tahun 2016 tidak terjadi lagi kebakaran hutan dan lahan, atau setidaknya terjadi pengurangan jumlah titik api yang signifikan.