Emansipasi atau sekadar partisipasi

Kamis, 6 Maret 2014 13:46 WIB

Ilustrasi. (Foto Antarasumsel.com/Nila Fuady/Aw)

Yogyakarta (ANTARA Sumsel) - Raden Ajeng Kartini adalah pejuang emansipasi wanita. Emansipasi dalam konteks ini dikonstruksikan sebagai konsep penyetaraan hak dan kedudukan antara pria dan wanita untuk berperan di berbagai aspek kehidupan serta penghidupan.

Perjuangan itu membuahkan hasil. Kini hampir di semua sektor maupun lini termasuk segala profesi yang biasanya didominasi kaum pria, wanita pun dengan keleluasaannya berkiprah menggelutinya. Termasuk di dunia politik, dalam beberapa dasawarsa terakhir kiprah wanita bisa dikatakan sudah mewarnai, meskipun dinilai belum memadai kuantitasnya.

Menjelang Pemilihan Umum 2014 isu kesetaraan gender terkait dengan keterwakilan wanita atau perempuan di lembaga legislatif kembali menguat. Mereka menuntut haknya, dengan memperjuangkan porsi di parlemen sesuai amanat undang-undang.

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 disebutkan partai politik wajib mengajukan minimal 30 persen perempuan sebagai calon anggota legislatif. Bahkan terkait dengan hal itu juga dipertegas dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Legislatif.

Meski keterwakilan perempuan di parlemen terus meningkat dari pemilu ke pemilu, namun jumlahnya masih di bawah angka kritis 30 persen. Pada Pemilu 2009 keterwakilan perempuan di parlemen hanya sembilan persen, meningkat menjadi 10 persen pada Pemilu 2004. Kemudian pada Pemilu 2009 melonjak menjadi 18 persen keterwakilannya di parlemen.

Pencapaian keterwakilan perempuan Indonesia di parlemen tersebut merupakan yang terbesar di antara negara-negara mayoritas Islam di dunia. Ini sekaligus menjadi bukti bahwa kaum perempuan di Indonesia makin siap terjun di dunia politik praktis, dan terjadi peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap wakil rakyat dari kalangan perempuan.

Jika konteksnya kuantitas terkait dengan persentase keterwakilan perempuan di parlemen yang terus diperjuangkan agar meningkat dari pemilu ke pemilu, rasanya melenceng dari apa yang sebenarnya diperjuangkan oleh Raden Ajeng Kartini.

Emansipasi wanita yang diperjuangkan Kartini tentunya tidak sekadar pencapaian angka-angka persentase keterwakilan tersebut. Di awal, semangat memperjuangkan emansipasi perempuan dalam konteks keparlemenan itu memang mengejar kuantitas. Tetapi selanjutnya, tidak sekadar itu. Kualitas yang harus dikejar dan diraih. Artinya, jangan sampai berhenti pada emansipasi yang hanya meraih angka-angka persentase keterwakilan itu, tetapi harus dikejar dan diperjuangkan pencapaian emansipasi yang berkualitas. Sehingga tidak akan tergelincir ke dalam "emansipasi semu" yang tidak lebih dari sekadar partisipasi.

Seperti dikatakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Gandung Pardiman, calon anggota legislatif perempuan dari Partai Golkar DIY bukan sekadar pelengkap untuk memenuhi kuota 30 persen seperti yang diamanatkan undang-undang.

"Keberadaan calon anggota legislatif (caleg) perempuan itu merupakan wujud kesetaraan gender. Jadi, bukan hanya untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan," kata dia.

Menurut Gandung, peraturan perundang-undangan yang ada, telah mengatur kuota 30 persen perempuan bagi partai politik dalam menempatkan calon anggota legislatifnya pada pemilihan umum.

Ia mengatakan UU tersebut telah memberikan mandat kepada partai politik untuk memenuhi kuota 30 persen bagi perempuan dalam politik, terutama di lembaga perwakilan rakyat.

"Namun demikian, Golkar DIY tidak asal-asalan dalam menjaring dan menentukan caleg perempuan, tetapi berdasarkan loyalitas dan kapasitas. Penentuan caleg perempuan Golkar DIY telah melalui proses seleksi dan evaluasi selama menjadi kader," katanya.

Setelah terpilih menjadi caleg, kata dia, mereka selanjutnya akan mendapatkan pembekalan politik untuk menguatkan kapasitas mereka, sehingga diharapkan memiliki kemampuan berpolitik yang memadai.

Dengan demikian, kata dia, caleg perempuan Golkar DIY yang nanti terpilih menjadi anggota legislatif dapat memperjuangkan aspirasi kaumnya dan mendorong peningkatan partisipasi wanita di bidang politik dan pemerintahan.

"Caleg perempuan Golkar yang terpilih menjadi anggota legislatif diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk kepentingan dan kemajuan kaum perempuan," kata anggota Komisi V DPR RI ini.

Membekali diri
Calon anggota legislatif perempuan tentunya harus membekali diri. Bekal itu selain dari kemampuan diri sendiri yang memadai, juga dari apa yang ada di masyarakat yang akan diwakilinya di parlemen.

Kemampuan melihat, menyerap dan memahami apa yang dirasakan dan diinginkan masyarakat, merupakan salah satu bekal untuk menjadi anggota parlemen. Seperti yang dilihat dan dirasakan Daera Dyah Heningtyas Noviani, calon anggota legislatif perempuan dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dia mampu melihat, menyerap dan memahami apa yang diinginkan sebagian warga Bantul.

Menurut dia, selama ini dirinya sering melakukan aktivitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya pelatihan keterampilan kewirausahaan bagi remaja putri dan para ibu agar memiliki kemampuan usaha, sehingga menjadi wanita mandiri.

Pelatihan kewirausahaan gratis bagi perempuan itu antara lain dalam bidang kerajinan flanel, sulam pita, membuat aneka makanan seperti nugget dan kue. Berbagai kegiatan itu dikoordinasi dalam wadah "Dyah Novie's Project".

"Harapannya bisa terpilih, karena saya ingin lebih berbakti kepada masyarakat. Mengintensifkan program saya yang sudah berjalan, dan lebih dioptimalkan lagi di tingkat kebijakan," kata caleg dari Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Bantul ini.

Ia mengatakan, program pelatihan kewirausahaan yang telah dikembangkan sejak empat tahun lalu, kini bahkan intensitasnya sudah rutin dilakukan. Dari yang biasanya seminggu sekali, karena mendekati pemilu bisa dilakukan dua sampai tiga kali dalam sepekan.

"Mereka banyak bertanya kepada saya, nanti Ibu Novi dapat apa, kok pelatihannya gratis, bahkan hasil pelatihan dibawa pulang peserta. Saya jawab, sejauh ini saya tidak merasa bangkrut, dan alhamdulillah rezeki terus ada," kata perempuan kelahiran 1971 itu.

Selain pelatihan kewirausahaan bagi wanita, kata dia, program yang sedang dikembangkan adalah memberi wadah kalangan remaja untuk berkreativitas, di antaranya menyelenggarakan parade band bagi mereka yang menyukai musik, serta pelatihan fotografi.

"Berbagai program itu nanti yang akan menjadi kegiatan saya untuk menyampaikan visi misi kepada masyarakat, selain kampanye dengan memasang atribut maupun menyebar pamflet," kata ibu dengan satu anak yang masih duduk di bangku SMP ini.

Meski begitu, pemilik usaha wisata air yaitu kolam renang di Bantul tersebut menyatakan siap menerima kenyataan jika tidak bisa terpilih dalam Pemilu Legislatif 2014, dan akan tetap berorganisasi untuk tujuan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Daera Dyah Heningtyas Noviani menyadari bahwa kesejahteraan masyarakat di suatu daerah juga tergantung kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah setempat.

"Karena itu, tanpa partai rasanya berat untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat di tingkat kebijakan pemerintah daerah. Ini yang menjadi motivasi saya terjun ke dunia politik," katanya.