Bupati Muba tagih komitmen Mendagri

Kamis, 16 Januari 2014 22:03 WIB

Bupati Musi Banyuaasin H Pahri Azhari beraudiensi dengan pengurus DPD Partai Nasional Demokrasi. (Foto Antarasumsel.com/Edy Parmansyah/14)

...Tidak ada alasan lagi bagi Mendagri untuk tidak mencabut Peraturan Menteri tersebut, sebab peta batas wilayah yang salah satunya menjelaskan batas wilayah Muba telah selesai dibuat...

Sekayu, Muba (ANTARA Sumsel) Bupati Musi Banyuasin H Pahri Azhari menagih komitmen Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk segera mencabut Permendagri Nomor 63 Tahun 2007 tentang Suban IV karena putusan Pengadilan Negeri Sekayu beberapa waktu lalu telah menyatakan Suban IV milik Muba.

Tidak ada alasan lagi bagi Mendagri untuk tidak mencabut Peraturan Menteri tersebut, sebab peta batas wilayah yang salah satunya menjelaskan batas wilayah Muba telah selesai dibuat, dan UU DOB Muratara juga telah disahkan, Bupati Muba H Pahri Azhari saat beraudiensi dengan pengurus DPD Partai Nasdem kabupaten setempat, Kamis.

Audiensi tersbeut dihadiri Asisten III Setda Muba Drs H Yuliansyah MM, Kabag Humas Setda Muba Dicky Meiriando SSTP MH, dan perwakilan Kesbangpolinmas Muba.

Pahri mengatakan, jika pada tahun 2014 ini dana Suban IV sudah diterima, kemungkinan APBD Kabupaten Muba Tahun 2015 akan mencapai Rp 4 triliun.

Kuncinya tinggal komitmen Mendagri, sebab secara administrasi Suban IV milik Muba dan tidak ada persoalan lagi untuk mencabut Permendagri tersebut, ujar bupati

Dia mengungkapkan, bahwa tidak ada alasan bagi Pemerintah Pusat untuk tidak segera mengembalikan dana Suban IV ke Muba, sebab secara administrasi tidak ada persoalan lagi, sehingga tidak ada lagi persoalan yang menjadi penghalang bagi Pemerintah Pusat untuk segera menyalurkan dana tersebut.

Terpisah, dukungan percepatan pengembalian Suban IV secara utuh ke Kabupaten Musi Banyuasin diutarakan Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Musi Banyuasin H Hairad Sudarso saat beraudiensi dengan Bupati Muba H Pahri Azhari.

Masalah Suban IV ini lebih ke persoalan politis. Secara administrasi sudah tidak ada persoalan lagi, tinggal kebijakan politiknya yang harus didorong. Butuh saluran politik untuk mendorong mengembalikan ini (Suban IV red) ke Muba, dan juga membutuhkan pressure, ujarnya ketika dimintai pendapat.

Hairad menambahkan, Muba telah bertahun-tahun mengurus persoalan ini dan telah berulang kali menganggarkan dana melalui APBD. Hal ini menurutnya, seharusnya tidak perlu dilakukan bila pemerintah pusat bijak.

Persoalannya, ada kepentingan politik tertentu sehingga sesuatu yang seharusnya sudah final menjadi berlarut-larut. Nanti seluruh kader akan diultimatum bekerja secara maksimal untuk memajukan partai, dan target paling etis adalah mengembalikan Suban IV, ujarnya.