Mogok kerja buruh Pertamina berlanjut

Kamis, 17 Oktober 2013 15:22 WIB

Pertamina (Antarasumsel.com/Grafis/Aw)

Pekanbaru (ANTARA Sumsel) - Mogok kerja ratusan buruh mitra PT Pertamina di area Sei Pakning Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Riau, terus berlanjut hingga sepekan terakhir.

"Untuk mogok kerja, kami belum putuskan untuk berhenti sampai ada ketetapan," kata seorang pekerja yang juga pengurus Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Kecamatan Bukit Batu, Supaedi, ketika dihubungi wartawan dari Pekanbaru, Kamis.

Aksi mogok kerja buruh mitra kerja Pertamina di kilang Sei Paknin dilatarbelakangi tuntutan para buruh agar manajemen menerapkan kebijakan penyesuaian Upah Minimum Sektoral Migas Provinsi (UMSP) Riau 2013.

Mogok kerja itu merupakan kelanjutan dari demonstrasi ribuan buruh yang tergabung dalam KSBSI di kantor SKK Migas Wilayah Sumbagut di Pekanbaru pada 10 Oktober lalu. Sebabnya, buruh mitra kerja Pertamina merasa kecewa karena pihak manajemen tidak ada respon terkait aksi tersebut.

Perwakilan buruh bersama tokoh masyarakat Kecamatan Bukit Batu juga telah bertemu langsung dengan Bupati Bengkalis Herliyan Saleh untuk mengadukan nasib mereka. Selain mengadu soal upah kerja, tokoh masyarakat kepada Bupati Bengkalis juga menyoroti minimnya penyerapan tenaga kerja dari sekitar daerah itu untuk dapat bekerja di Pertamina.

"Selama belasan tahun, sampai sekarang, hanya ada 10 warga Sei Pakning yang bisa bekerja di Pertamina. Hal itu juga menjadi masalah yang dibahas," katanya.

Ia mengatakan, perwakilan buruh menyerahkan berkas tuntutan mereka langsung kepada Bupati Bengkalis.

"Kita serahkan berkas tuntutan buruh secara langsung karena selama ini Bapak bupati mengatakan tidak pernah menerima berkas dari kami. Bupati Herliyan Saleh berjanji akan segera menindaklanjuti laporan kami para buruh," katanya.

Sedikitnya, 512 orang pekerja mitra kerja Pertamina yang melakukan aksi mogok kerja. Ratusan buruh yang mogok kerja berasal dari lebih dari 10 perusahaan yang menyuplai tenaga kerja di bagian operasional kilang, petugas keamanan, logistik, pengadaan, operasi marine, pemeliharaan jasa penunjang, awak kapal kontrak, serta balai pengobatan dan rumah bersalin.

Area kerja Pertamina di Sei Pakning selama ini beroperasi sebagai kilang produksi minyak tanah, BBM jenis solar, dan residu. Ia mengatakan hanya kegiatan penunjang yang terkena dampak pemogokan kerja, sedangkan operasional kilang kini langsung ditangani oleh pegawai Pertamina yang terpaksa harus bekerja lebih panjang dari biasanya.

Masalah upah buruh sektor migas yang terlampau kecil di Riau pada tahun ini mencuat kepermukaan akibat banyak kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) kesulitan untuk menerapkan UMSP 2013. Kontraktor beralasan, kebijakan pemerintah daerah itu dalam menaikan upah buruh terlalu tinggi hingga sekitar 40 persen dibanding tahun sebelumnya.

Akibatnya, timbul gejolak berupa aksi demonstrasi hingga mogok kerja di sejumlah area kerja di Riau.

Untuk menyikapi maraknya aksi mogok kerja, SKK Migas memberi batas waktu hingga pertengahan Desember 2013 kepada seluruh KKKS tanpa kecuali untuk menerapkan kebijakan penyesuaian UMSP Riau 2013.