110 BUMN ikuti rakor besama presiden

Rabu, 10 Oktober 2012 20:17 WIB

Menteri BUMN Dahlan Iskan (FOTO Antarasumsel.com/Awi)

Yogyakarta (ANTARA Sumsel) - Pejabat perwakilan dari 110 badan usaha milik negara (BUMN) mengikuti rapat koordinasi bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara, Dahlan Iskan yang juga dihadiri Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono di Yogyakarta, Rabu.

"Menurut data sebenarnya ada 141 perusahaan, tapi yang diundang sebanyak 110 perusahan, karena beberapa perusahaan tersebut sudah tinggal mayat cuma belum dikubur, sehingga datanya masih ada," kata Menteri BUMN Dahlan Iskan di Yogyakarta, Rabu.

Dahlan mengatakan, dari sebanyak 110 persuaaan itu dikelompokkan mana BUMN yang masuk dalam ketahanan nasional, kemudian yang masuk "engine of growth" dan mana yang masuk kelompok kepeloporan baik teknologi, daya saing maupun kesejahteraan.

"BUMN yang tidak masuk dalam tiga kelompok ini sebaiknya menyehatkan diri dulu kemudian melakukan metamorfosis agar menyesuaikan diri dengan misi yang bapak Presiden sampaikan, karena BUMN itu diadakan tentu ada tujuanya, kalau tidak lebih baik swasta yang bergerak," kata Dahlan.

Menurut Dahlan, di era sekarang ini, BUMN pangan masuk ke dalam kelompok strategis, karena yang berkaitan dengan masalah produksi beras dan seterusnya, tetapi karena peranan yang begitu besar maka dengan kelompokan ke Ketahanan Nasional harus mendapat perhatian.

"BUMN ini harus mendapat perhatian yang lebih, karena untuk membantu Kementrian Pertanian, sehingga bisa mengelola masalah pertanian secara proporsional, tidak secara instansi," kata Dahlan.

Dahlan mengatakan, sekarang ini BUMN pangan digabungkan meskipun belum sepenuhnya merger, karena untuk merger prosedurnya panjang dan sulit, tetapi sudah dikelompokkan ke dalam satu cluster BUMN pangan seperti Sangyang Sri, Berdikari, Pertani, Bulog dan Pupuk Indonesia.

"Semuanya ini sekarang berada dalam satu kelas bagaimana menyelesaikan masalah pangan, tidak lagi jegal-jegalan, sikut-sikutan saat dilapangan seperti dimasa yang lalu," katanya.

Dalam rakor itu, menteri juga memaparkan arahan Presiden kepada BUMN agar menjadi BUMN yang efisien, tidak boros dan bersih, tidak boleh ada transaksi gelap apakah transaksi di masyarakat atau pun di elite, kemudian BUMN harus bisa menjadi lokomotif pertumbuhan.

"Arahan Bapak Presiden itulah yang menjadi dasar kemi, diantaranya satu bahwa BUMN sebagai tangan kedua presiden dan pemerintah, karena yang pertama APBN, sehingga BUMN harus berperan ketika presiden mencanangkan program," kata Dahlan.

Selain itu, arahan Presiden kepada BUMN diharapkan dapat menggerakan ekonomi Indonesia ditengah- tengah kelesuan ekonomi dunia, yang kedua ketahanan pangan, ketiga ketahanan energi dan hemat energi.

Keempat, lanjut Dahlan, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, kelima mengenai daya saing dan kepeloporan, dan ke enam perlunya mengurangi hutang luar negeri yang kongkrit dan nyata.
(KR-HRI/B008)