Petani kesulitan pasarkan karet basah

Sabtu, 30 Juni 2012 18:30 WIB

Seorang petani menyadap getah karet (FOTO ANTARA)

....Sebagian besar hasil karet para petani harus dikeringkan dalam jangka waktu yang lama yaitu sekitar tiga minggu hingga satu bulan, setelah itu baru dijual kepada para pengepul di Belitung....

Tanjung Pandan, Belitung (ANTARA Sumsel) - Sejumlah petani di Kecamatan Sujuk, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mengatakan kesulitan menjual karet basah karena belum ada pabrik pengolahan di daerah itu.

"Sebagian besar hasil karet para petani harus dikeringkan dalam jangka waktu yang lama yaitu sekitar tiga minggu hingga satu bulan, setelah itu baru dijual kepada para pengepul di Belitung," kata I Wayan Sedeng, petani di Kecamatan Sujuk di Belitung, Sabtu.

Ia mengatakan, dalam proses pengeringan karet tersebut merasa rugi karena membutuhkan proses lama dan terjadi banyak penyusutan atau pengurangan atas berat hasil produk tersebut.

Memang harga jual karet kering jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang masih basah yaitu mencapai Rp17.500 per kilogram, sedangkan bahan belum dikeringkan hanya Rp7.000 hingga Rp8.000 per kilogram.

Secara umum memang terlihat banyak keuntungan dari penjualan akan tetapi dari proses waktu yang lama dan tenaga dikeluarkan para petani mengalami kerugian.

"Disamping itu, dalam menyimpan atupun proses pengeringan getah karet di sekitar tempat tinggal akan menimbulkan bau kurang bagus untuk lingkungan di daerah itu," ujarnya.

Ia mengatakan, ke depannya berharap agar pemerintah daerah mendengar keluhan masyarakat setempat untuk meningkatkan taraf hidup para petani di daerah itu.

Melihat kondisi perkebunan karet di Belitung, terutama di Kecamatan Sujuk yang semakin lama akan terus berkembang, sudah sewajarnya jika dibangun pabrik karet untuk menampung hasil para petani.

Di samping itu, kata dia, warga transmigrasi lebih tertarik untuk mengembangkan perkebunan karet, karena harganya cenderung stabil dan dinilai lebih menjamin dan berkelanjutan dibandingkan perkebunan kelapa sawit.

Sebenarnya pemerintah daerah bisa bekerja sama dengan pihak swasta untuk mengalokasikan pembangunan pabrik di kawasan itu, dan menampung semua hasil pertanian masayarakat setempat.(Ant)