Kawasan perbatasan Sumsel kurang terawat

Selasa, 15 Mei 2012 07:15 WIB

Palembang (ANTARA Sumsel) - Ketua Komisi I DPRD Sumatera Selatan, Yuswar Hidayatullah, mengatakan, kawasan perbatasan di Sumatera Selatan selama 10 tahun belakangan ini terkesan kurang terawat, sehingga selalu menimbulkan permasalahan.

"Terkait dengan persoalan perbatasan ini, kami sudah meminta data ke Biro Pemerintahan Setda Pemerintah Provinsi Sumsel, agar mulai ada perhatian serius," katanya di Palembang, Selasa.

Dikatakannya, akibat kurang terawat dengan baik, banyak warga sekarang kurang memahami batas-batas wilayah, tidak seperti dulu.

"Dulu, masyarakat adat, dan masyarakat desa mengetahui perbatasan itu dan mereka menjaga sesuai dengan batas alam atau demografi, apakah itu sungai, pohon dan sebagainya," katanya.

Sekarang, menurutnya, situasinya beda, karena terkesan kurang terawat serta tidak diketahui secara pasti.

"Karenanya, kami minta Biro Pemerintahan untuk membuat perencanaan terhadap kawasan perbatasan, misalnya dengan menggunakan teknologi lebih baik, bukan hanya mengandalkan batas-batas demografi biasa atau alami," ujarnya.

Ia mengatakan, kondisi sekarang ini sudah ada peralatan canggih, malahan bisa dilakukan melalui foto satelit untuk menentukan tapal batas.

"Masalah perbatasan ini penting, sehingga jika nantinya ada permasalahan perbatasan, sudah jelas titik-titik koordinatnya," katanya.

Penggunaan teknologi modern dan diakui oleh kedua (pemerintah) daerah yang berkepentingan, menurutnya, bisa membuat tapal batas (baru) menjadi dokumen acuan dalam menyelesaikan perbatasan.

Ia juga menuturkan, di dalam Permendagri, diatur batas wilayah itu menggunakan peta yang dikeluarkan TNI angkatan darat tahun 1970-an, termasuk dalam menyelesaikan perselisihan perbatasan antar kabupaten maupun kota.

"Kami menyayangkan, ada beberapa kabupaten menggunakan batas wilayah hutan, sedangkan hutan melampui batas kabupaten dan kota, dan ini kurang pas," katanya.

Kalau ada pengaduan permasalahan perbatasan, lanjutnya, seharusnya bisa diselesaikan di kabupaten bersangkutan.

"Para camat juga diharapkan membina seluruh kepala desanya di kawasan perbatasan, termasuk menjaga dan merawat tapal batas desa masing-masing," tutur Yuswar HIdayatullah. (ANT/KR-Sus)