OKU Timur targetkan satu juta ton gabah

Senin, 14 Mei 2012 20:03 WIB

Petani memanen padi yang telah menguning. (FOTO ANTARA/11)

Palembang (ANTARA Sumsel) - Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan, menargetkan produksi satu juta ton gabah kering panen pada 2015 guna memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap bahan pokok tersebut.

"Pada 2012 produksi padi sebesar 876 ribu GKP," kata Bupati Ogan Komering Ulu Timur Herman Deru ketika melakukan paparan di hadapan prajurit TNI di Palembang, Sumatera Selatan, Senin.

Menurut dia, pada 2012 sasaran tanam seluas 145.483 hektare dengan sasaran panen 138.209 hektare, sedangkan pada 2015 nanti sasaran tanam 165.207 ha dengan sasaran panen 155.670 ha dengan produksi diharapkan sebesar satu juta ton GKP.

Pencapaian itu diharapkan mampu meningkatkan kelangsungan hidup masyarakat di daerah itu yang sebagian besar adalah petani.

Ia mengatakan, kebijakan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di bidang pangan antara lain pembelian beras dari Bulog untuk insentif beras bagi pegawai negeri sipil dan non PNS.

Kemudian pemberian bantuan sarana produksi berupa benih, pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian.

Selain itu juga pemberian bantuan bibit ikan, bibit sapi, benih padi kepada masyarakat, pembangunan jaringan irigasi tingkat tani , jalan usaha tani dan produksi serta lainnya.

Ia menyatakan, permasalahan di bidang pangan itu seperti prasarana dan sarana transportasi di daerah produsen pangan masih belum memadai.

Kemudian terjadinya ketidakmerataan kualitas infrastruktur dasar, terbatasnya pasokan energi listrik dari PLN untuk investor yang akan mengembangkan industri pangan dan lainnya.

Upaya yang dilakukan Pemkab Ogan Komering Ulu Timur untuk mempertahankan lahan pertanian di daerah itu dengan membuat peraturan daerah (Perda) lahan, jadi di sana diatur mengenai alih fungsi lahan.

"Jadi, jika ada satu hektar lahan yang akan dibangunkan hal yang bersifat komersil maka harus diganti dengan tiga hektar lahan di lokasi yang lain, meskipun statusnya tetap milik masyarakat, bukan jadi hak pemerintah," katanya.
(KR-SUS)