DPRD Pagaralam pertanyakan rencana pendanaan Lapter

Sabtu, 26 November 2011 07:39 WIB

Pagaralam, Sumsel, (ANTARA News) - Pimpinan DPRD Kota Pagaralam di Sumatera Selatan mempertanyakan kebijakan pemerintah kota setempat yang mengalokasikan dana pembangunan lapangan terbang Rp217 miliar, seluruhnya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerahnya.

"Kami menentang konsep atau pola yang tampaknya belum matang itu, dan terlalu memberatkan keuangan daerah. Apalagi kalau dibandingkan dengan APBD setiap tahun sekitar Rp389 miliar hingga Rp491 miliar, hampir 50 persen untuk lapangan terbang itu," kata Ketua Fraksi Gunung DPRD Kota Pagaralam, Alpian, di Pagaralam, Sabtu.

Ia mengaku sampai saat ini belum memahami keinginan pemkot setempat untuk memaksakan pembanguan lapangan terbang itu, padahal masih ada hal yang lebih penting perlu diprioritaskan, yaitu memoerbaiki 300 saluran irigasi yang rusak.

"Memang pihak eksekutif sejauh ini belum pernah mengajak dewan untuk membahas secara transparan dan membuat perencaaan yang matang," ujar dia pula.

Ia mengingatkan, pemkot daerahnya harus hati-hati dengan semua proyek, sekalipun proyek pembangunan kota itu akan menggunakan anggaran dari pusat.

"Belum lagi, kalau ibarat benang, pembangunan lapangan terbang itu sejak awal sudah terlihat kusut dan carut marut," kata dia pula.

Bagaimana tidak, kata Alpian, mulai dari dana yang dahulunya digembar-gemborkan pemerintah setempat akan ditopang melalui APBN, tapi nyatanya murni didanai APBD daerahnya.

"Demikian juga dengan pola penganggarannya juga tidak jelas, karena harus mengurangi program pada satuan kerja perangkat daerah lain yang lebih penting," kata dia lagi.

Menurut dia, kalangan dewan juga harus mengetahui lebih dulu konsep yang akan dikerjakan, sebelum suatu proyek dapat dilakukan.

Hal yang sama juga dikemukakan Wakil Ketua DPRD Pagaralam, Rasmizal yang menilai konsep pembangunan lapangan terbang di daerahnya itu masih belum jelas, padahal anggaran untuk proyek tersebut sudah menghabiskan dana hingga Rp113 miliar sampai tahun 2011.

Rasmizal menyebutkan, mengingat pembangunan itu menyangkut program pengembangan pariwisata dan pertumbuhan ekonomi, hendaknya dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial kemasyarakatan daerahnya.

Salah satunya, menurut Rasmizal, yang layak mendapatkan sentuhan kalau proyek itu jadi dilakukan adalah pembenahan objek wisata.

Hanya saja, kata dia, pihaknya menyayangkan sampai sejauh ini lapangan terbang itu masih menjadi polemik terkait lahan dan ganti ruginya.

"Konsep lapangan terbang produk eksekutif dan legislatif periode lalu yang terkesan dipaksakan, sementara Dewan sekarang hanya melanjutkannya saja," ujar dia.

"Jangan sampai nantinya hanya berupa proyek jaga gengsi, sementara manfaat bagi masyarakat belum jelas," kata dia lagi.

Wali Kota Pagaralam, Djazuli Kuris, mengatakan merupakan hal yang biasa terjadi pro dan kontra dalam pembangunan lapangan terbang di daerahnya, dan hal itu akan menjadi bahan introspeksi diri untuk kemajuan di masa mendatang.

"Kita sudah menargetkan tahun 2012 pembangunan lapangan terbang itu sudah selesai dan siap dioperasionalkan, mengingat kehadiran sarana transportasi ini akan dapat meningkatkan kunjungan wisata ke Pagaralam," ujar Djazuli pula. (ANT-127)