Hamilton, Kanada (ANTARA) - Dewan Keamanan PBB (UNSC) menggelar sesi sidang darurat pada Jumat (20/9) membahas ledakan mematikan perangkat komunikasi di Lebanon.
Kepala Urusan Politik PBB, Rosemary DiCarlo, menyebut baku tembak antara Hizbullah dan angkatan bersenjata Israel sebagai "pelanggaran terhadap penghentian permusuhan dan melanggar resolusi 1701."
"Risiko perluasan lebih lanjut dari siklus kekerasan ini sangat serius dan mengancam stabilitas Lebanon, Israel, dan seluruh wilayah," kata DiCarlo dalam sesi yang diminta untuk digelar oleh Aljazair.
DiCarlo mencatat bahwa "perang yang menghancurkan di Gaza terus berlanjut," mengulangi tuntutan Sekretaris Jenderal Antonio Guterres untuk gencatan senjata segera dan pembebasan sandera di Gaza.
"Risiko terhadap keamanan dan stabilitas, tidak hanya di Lebanon tetapi juga di wilayah ini, tidak dapat lebih jelas atau lebih serius," ujarnya, mendesak negara-negara anggota "yang memiliki pengaruh terhadap para pihak yang bertikai untuk memanfaatkan pengaruhnya sekarang."
Menekankan bahwa "belum terlambat untuk menghindari" lebih banyak "kehancuran dan penderitaan," DiCarlo mendesak agar diplomasi digunakan tanpa penundaan.
Duta Besar Aljazair, Amar Bendjama, menyampaikan "solidaritas penuh" negaranya terhadap Lebanon dan menegaskan bahwa "tindakan agresi ini setara dengan kejahatan perang."
Bendjama menekankan bahwa "mengubah perangkat sipil menjadi bom yang mengancam keselamatan semua orang adalah ancaman signifikan."
Merujuk pada ancaman pejabat Israel "untuk melancarkan perang skala besar di Lebanon," Bendjama mengatakan pernyataan para pejabat dan serangan udara yang dilakukan pada Jumat terhadap Beirut adalah "bukti bahwa kekuatan pendudukan Israel sama sekali tidak tertarik pada perdamaian."
Ia mendesak Dewan untuk menegakkan resolusi 1701 — yang bertujuan untuk menghentikan permusuhan dan menstabilkan wilayah — dan menuntut agar agresi Israel “harus dihentikan” dan Tel Aviv “harus menarik diri dari semua wilayah Lebanon yang diduduki.”
AS tetap dukung Israel
Duta Besar AS Robert Wood menegaskan bahwa Washington "tidak berperan" dalam ledakan mematikan perangkat komunikasi tersebut.
"Dewan Keamanan tidak dapat mengabaikan asal-usul konflik khusus ini antara Israel dan Hizbullah," tambahnya, dan Wood tampaknya menyalahkan Hamas atas pecahnya konflik saat ini.
Wood mengklaim bahwa Hizbullah menerima "pelatihan, senjata, dan pendanaan dari Iran," serta menuduh Tehran mendukung Hamas.
Wood mengulangi dukungan tak tergoyahkan AS terhadap Israel melawan serangan Hizbullah dan mengatakan, "AS terus percaya bahwa resolusi diplomatik adalah satu-satunya cara untuk menciptakan kondisi bagi warga Lebanon dan Israel yang terpaksa mengungsi untuk kembali ke rumah mereka dengan aman."
Duta Besar China Fu Cong juga mengutuk ledakan perangkat komunikasi tersebut dan menggambarkannya sebagai sesuatu yang "belum pernah terjadi dalam sejarah."
"Praktik ini, tanpa diragukan lagi, merupakan pelanggaran berat terhadap kedaulatan dan keamanan suatu negara serta pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional, terutama hukum kemanusiaan internasional, adalah tindakan yang menginjak-injak kehidupan manusia dengan ketidakpedulian yang tidak dapat diterima," ujarnya.
Cong menuntut "penyelidikan penuh" terhadap serangan tersebut dan mendorong Israel untuk "menghentikan obsesi penggunaan kekuatan dan segera menghentikan operasi militer di Gaza, pelanggaran terhadap kedaulatan dan keamanan Lebanon, serta petualangan yang berisiko menarik wilayah ini ke dalam bencana yang lebih menghancurkan."
Duta Besar Rusia Vassily Nebenzia mengatakan bahwa para pelaku ledakan tersebut "sengaja berusaha memicu konfrontasi militer berskala besar."
"Mereka berusaha untuk memprovokasi perang besar baru di Timur Tengah," ujarnya, menambahkan bahwa ini bukanlah percobaan pertama.
Rusia menganggap ledakan tersebut sebagai "serangan teroris," yang merupakan hasil dari "diplomasi palsu" pemerintahan AS, katanya.
Israel kirim Lebanon kembali "ke Zaman Batu"
Menteri Luar Negeri Lebanon Abdallah Rashid Bouhabib menghadiri sesi tersebut dan mengatakan bahwa serangan tersebut "merepresentasikan suatu peristiwa serius yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah perang."
"(Ledakan alat komunikasi) Terjadi setelah pernyataan Israel mengenai perang skala penuh di Lebanon, mengirim Lebanon kembali ke 'Zaman Batu,'" katanya.
"Israel, melalui agresi teroris ini, telah melanggar prinsip dasar hukum kemanusiaan internasional dan tidak membedakan antara warga sipil dan personel militer."
"Jelas bahwa Israel terus mengabaikan legitimasi internasional di sini dan hak asasi manusia karena terbiasa tidak pernah dimintai pertanggungjawaban," tambahnya.
Bouhabib, yang menuntut diakhirinya impunitas Israel, mengatakan, "Israel tidak dapat tetap berada di Timur kecuali jika ia berdamai dengan bangsa-bangsa di wilayah ini."
Ia mendesak Dewan untuk memaksa Israel menghentikan serangan dan menerapkan resolusi Dewan Keamanan PBB, memperingatkan bahwa kegagalan untuk bertindak dapat menyebabkan perang yang mengancam Timur dan Barat.
Sumber: Anadolu