Martapura (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatra Selatan kembali meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI yang ke 12 kalinya pada tahun ini.
Bupati OKU Timur Lanosin Hamzah di Martapura, Sumsel, Selasa mengatakan bahwa penghargaan tersebut ia terima langsung saat acara penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2023 yang dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo di Jakarta Convention Center pada Senin (8/7).
"Mewakili pemerintah daerah, saya menyampaikan ucapan terimakasih khususnya kepada BPK Rl atas penghargaan ini," katanya.
Dia mengatakan, BPK telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara dan terus meningkatkan profesionalismenya dalam fungsi pemeriksaan di jajaran pemerintahan daerah setempat.
Penghargaan ini menjadi bukti bahwa tata kelola keuangan daerah di Kabupaten OKU Timur terlaksana dengan baik dan bersih setiap tahunnya.
Menurut dia, Opini WTP ini tidak hanya menunjukkan kredibilitas laporan keuangan, tetapi juga menjadi indikator kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Tata kelola keuangan yang baik, tentunya akan berdampak positif pada berbagai aspek pembangunan dan mampu menarik investasi serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah baik eksekutif maupun legislatif.
“LHP dan IHP tersebut sangat penting sebagai bahan evaluasi serta perbaikan bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah ke depan,” ujarnya.
Selain itu, Bupati juga berkomitmen untuk menindaklanjuti jika terdapat adanya temuan-temuan BPK dalam LHP dan IHP di jajaran Pemkab OKU Timur.
"Saya menginstruksikan seluruh OPD agar segera menindaklanjuti temuan-temuan sehingga dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya," tegasnya.
Sementara itu, Presiden RI Joko Widodo dalam pidatonya menekankan bahwa APBN dan APBD harus digunakan dengan baik serta bertanggung jawab karena setiap tahun pasti dilakukan audit oleh BPK RI.
"Ini uang rakyat, uang negara. Kita harus menyadari bahwa setiap tahun pasti diaudit dan diperiksa,” tegas Presiden Jokowi.