Baturaja (ANTARA) - Aktivis peduli lingkungan yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Sungai Ogan (FMPSO) Kabupaten OKU, Sumatra Selatan, meminta pemerintah daerah setempat untuk membentuk tim kajian dan investigasi untuk mengatasi banjir di wilayah itu.
Ketua FMPSO OKU, Hendra Setyawan mengatakan secara umum banjir di wilayah itu disebabkan karena banyaknya lahan kritis akibat perambahan hutan liar oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.
"Berdasarkan data dari 70,096,51 hektare (Ha) kawasan hutan di Kabupaten OKU, seluas 64,657,89 Ha diantaranya merupakan lahan kritis akibat perambahan liar oleh oknum yang tidak bertanggungjawab," ungkapnya.
Oleh sebab itu, Hendra mendorong Pemkab OKU untuk secepatnya membentuk tim kajian dan investigasi agar permasalahan banjir dapat segera teratasi.
"Tim yang dibentuk ini nantinya diharapkan bekerja secara baik dan diinformasikan secara transparan. Kami tunggu waktunya dan apa solusinya," tegasnya.
Penjabat Bupati OKU Teddy Meilwansyah sebelumnya mengatakan dalam mencari solusi untuk mengatasi banjir, pihaknya mengundang peneliti dari BRIN untuk mengkaji dan memetakan permasalahan banjir di wilayah tersebut.
"Beberapa hari lalu kami melakukan paparan di BRIN untuk meminta bantuan dalam memetakan dan mengkaji terkait banjir yang terjadi di OKU agar ke depan permasalahan yang sama tidak terulang kembali," katanya.
Menurut dia, dari hasil pengamatan secara fisik, ada permasalahan di bagian hulu berupa penggundulan hutan atau deforestasi secara ekstrem yang menyebabkan banjir sering kali terjadi saat hujan turun dengan waktu yang lama.
"Deforestasi tersebut disebabkan berbagai hal dan itulah yang ingin kami kaji dan dalami terlebih dahulu," ucapnya.
Sementara, berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten OKU mencatat sebanyak 45.208 rumah warga di wilayah setempat terendam banjir dengan ketinggian air mencapai dua meter yang terjadi pada Mei 2024.
Bahkan, banjir yang terjadi dua kali pada periode tersebut merenggut enam orang korban jiwa dan merusak sejumlah fasilitas umum dengan kerugian mencapai miliaran rupiah.
Ketua FMPSO OKU, Hendra Setyawan mengatakan secara umum banjir di wilayah itu disebabkan karena banyaknya lahan kritis akibat perambahan hutan liar oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.
"Berdasarkan data dari 70,096,51 hektare (Ha) kawasan hutan di Kabupaten OKU, seluas 64,657,89 Ha diantaranya merupakan lahan kritis akibat perambahan liar oleh oknum yang tidak bertanggungjawab," ungkapnya.
Oleh sebab itu, Hendra mendorong Pemkab OKU untuk secepatnya membentuk tim kajian dan investigasi agar permasalahan banjir dapat segera teratasi.
"Tim yang dibentuk ini nantinya diharapkan bekerja secara baik dan diinformasikan secara transparan. Kami tunggu waktunya dan apa solusinya," tegasnya.
Penjabat Bupati OKU Teddy Meilwansyah sebelumnya mengatakan dalam mencari solusi untuk mengatasi banjir, pihaknya mengundang peneliti dari BRIN untuk mengkaji dan memetakan permasalahan banjir di wilayah tersebut.
"Beberapa hari lalu kami melakukan paparan di BRIN untuk meminta bantuan dalam memetakan dan mengkaji terkait banjir yang terjadi di OKU agar ke depan permasalahan yang sama tidak terulang kembali," katanya.
Menurut dia, dari hasil pengamatan secara fisik, ada permasalahan di bagian hulu berupa penggundulan hutan atau deforestasi secara ekstrem yang menyebabkan banjir sering kali terjadi saat hujan turun dengan waktu yang lama.
"Deforestasi tersebut disebabkan berbagai hal dan itulah yang ingin kami kaji dan dalami terlebih dahulu," ucapnya.
Sementara, berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten OKU mencatat sebanyak 45.208 rumah warga di wilayah setempat terendam banjir dengan ketinggian air mencapai dua meter yang terjadi pada Mei 2024.
Bahkan, banjir yang terjadi dua kali pada periode tersebut merenggut enam orang korban jiwa dan merusak sejumlah fasilitas umum dengan kerugian mencapai miliaran rupiah.