Palembang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Selatan melakukan penguatan pembangunan zona integritas (ZI) untuk membudayakan antikorupsi, dan pendampingan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) kepada seluruh jajaran.
"Pembangunan zona integritas (ZI) merupakan pintu masuk pelaksanaan reformasi birokrasi untuk terselenggaranya good governance dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan publik yang semakin baik dari waktu ke waktu," kata Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya, di Palembang, Sabtu.
Dia menjelaskan tim Kanwil Kemenkumham Sumsel pada 2024 ini gencar melakukan kampanye zona integritas untuk meningkatkan pelayanan publik, mewujudkan lingkungan kerja bebas dari korupsi, bersih dan melayani.
"Kampanye pembangunan zona integritas dilakukan melalui berbagai media massa, turun ke tengah-tengah masyarakat, dan 28 unit pelaksana teknis (UPT) jajaran Kanwil Kemenkumham Sumsel," ujarnya.
Zona integritas merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada kementerian atau lembaga dan pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi (WBK) serta wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dalam hal pembangunan ZI terdapat enam area perubahan seperti manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen sumber daya manusia (SDM), penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik agar bisa lebih baik lagi.
Untuk peningkatan ZI pihaknya juga berupaya memperbanyak sosialisasi dari inovasi agar layanan publik jajaran Kanwil Kemenkumham Sumsel seperti di lembaga pemasyarakatan, pendaftaran kekayaan intelektual, dan Kantor Imigrasi dapat diketahui oleh seluruh masyarakat, kata Kakanwil Ilham.
Sementara Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Sumsel Rahmi Widhiyanti menambahkan untuk mewujudkan zona integritas WBK/WBBM diperlukan suatu SPIP yang andal dan terpercaya.
Keberhasilan SPIP dibuktikan dengan tingkat maturitas (kematangan) penilaian penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, ujar Rahmi.
"Pembangunan zona integritas (ZI) merupakan pintu masuk pelaksanaan reformasi birokrasi untuk terselenggaranya good governance dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan publik yang semakin baik dari waktu ke waktu," kata Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya, di Palembang, Sabtu.
Dia menjelaskan tim Kanwil Kemenkumham Sumsel pada 2024 ini gencar melakukan kampanye zona integritas untuk meningkatkan pelayanan publik, mewujudkan lingkungan kerja bebas dari korupsi, bersih dan melayani.
"Kampanye pembangunan zona integritas dilakukan melalui berbagai media massa, turun ke tengah-tengah masyarakat, dan 28 unit pelaksana teknis (UPT) jajaran Kanwil Kemenkumham Sumsel," ujarnya.
Zona integritas merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada kementerian atau lembaga dan pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi (WBK) serta wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dalam hal pembangunan ZI terdapat enam area perubahan seperti manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen sumber daya manusia (SDM), penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik agar bisa lebih baik lagi.
Untuk peningkatan ZI pihaknya juga berupaya memperbanyak sosialisasi dari inovasi agar layanan publik jajaran Kanwil Kemenkumham Sumsel seperti di lembaga pemasyarakatan, pendaftaran kekayaan intelektual, dan Kantor Imigrasi dapat diketahui oleh seluruh masyarakat, kata Kakanwil Ilham.
Sementara Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Sumsel Rahmi Widhiyanti menambahkan untuk mewujudkan zona integritas WBK/WBBM diperlukan suatu SPIP yang andal dan terpercaya.
Keberhasilan SPIP dibuktikan dengan tingkat maturitas (kematangan) penilaian penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, ujar Rahmi.