Jakarta (ANTARA) - Pemerintah memutuskan untuk menambah jumlah pupuk bersubsidi dari 4,7 ton menjadi 9,55 ton sepanjang tahun 2024.
“Insya Allah petani tidak usah lagi risau dan khawatir tentang pupuk. Pak Presiden (Jokowi) sudah memenuhi kebutuhan petani seperti pada tahun 2014-2018, juga kuantum pupuk (dinaikkan menjadi) 9,55 juta ton,” kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman usai rapat terbatas tentang pangan di Istana Negara, Jakarta, pada Senin.
Selain itu, Amran juga mengungkapkan kemungkinan pengadaan diskon pupuk dari Kementerian BUMN, yang diharapkan dapat meningkatkan akses para petani untuk mendapatkan pupuk.
Pemerintah pun telah mempermudah persyaratan bagi petani yang ingin membeli pupuk bersubsidi melalui kartu tani atau KTP.
“Seluruh harapan petani di Indonesia dipenuhi dalam ratas tadi; pupuk naik dua kaki lipat jumlah kuantumnya. Kepada seluruh gubernur dan bupati di Indonesia, pupuk yg ada saat ini diberikan keleluasaan kepada petani apabila mau tanam,” katanya.
Terkait diskon pupuk nonsubsidi, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan menyetujui pemberian diskon sekitar 40 persen bagi petani.
“Tadi saya usulkan dan Bapak Presiden (Jokowi) menyetujui bahwa nanti pupuk nonsubsidi itu akan diberikan diskon kira-kira 40 persen sehingga kebutuhan pupuk bisa disediakan secara masif,” katanya.
Rencana penambahan kuota pupuk bersubsidi hingga pemberian diskon pupuk non subsidi dimatangkan pemerintah guna merespons tingginya harga beras di pasaran.
Pemerintah juga memutuskan menambah subsidi pupuk menjadi Rp1,4 triliun.
“Kalau subsidinya sudah bisa turun, permintaan petani bisa dipenuhi di awal, jadi berapa pun dia minta bisa kita penuhi sehingga selain menjaga (stabilitas) harga kita juga harus menjaga produksi (beras) di semester dua nanti,” tutur Airlangga.