Palembang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun ini menjalankan program gerakan serentak ("gertak") perbaikan atau bedah rumah tidak layak huni (RTLH) sekitar 6.000 unit milik masyarakat miskin.
"Tahun ini kami bertekad mempercepat pengurangan rumah tidak layak huni melalui program gertak bedah RTLH di 17 kabupaten/kota di wilayah Sumsel," kata Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni di Palembang, Kamis.
Dia menjelaskan, program gertak bedah RTLH akan didanai dari berbagai sumber seperti APBD, APBN, zakat ASN/PNS melalui Baznas, dan dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility - CSR).
Kegiatan bedah rumah dari APBD dialokasikan untuk perbaikan 3.666 unit RTLH, APBN 1.345 unit RTLH dan Baznas untuk perbaikan 234 unit RTLH.
Jumlah rumah masyarakat miskin yang akan dibedah diupayakan lebih banyak dengan mendorong ASN/PNS menyalurkan zakat, infak, dan sedekahnya lebih banyak lagi ke Baznas dan pihak perusahaan milik pemerintah dan swasta meningkatkan penyaluran dana CSR untuk program bedah RTLH, katanya.
Menurut dia, dalam beberapa tahun terakhir pihaknya telah melakukan perbaikan lebih dari 8.000 RTLH.
Melalui program gertak bedah RTLH 2024 ini diharapkan lebih banyak lagi masyarakat miskin yang bisa dibantu perbaikan rumahnya menjadi layak huni.
Mengenai biaya untuk melakukan perbaikan/renovasi rumah tidak layak huni, setiap rumah yang direnovasi memerlukan dana yang bervariasi antara Rp15 juta hingga Rp50 juta, ujar Pj Gubernur Agus Fatoni.
"Tahun ini kami bertekad mempercepat pengurangan rumah tidak layak huni melalui program gertak bedah RTLH di 17 kabupaten/kota di wilayah Sumsel," kata Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni di Palembang, Kamis.
Dia menjelaskan, program gertak bedah RTLH akan didanai dari berbagai sumber seperti APBD, APBN, zakat ASN/PNS melalui Baznas, dan dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility - CSR).
Kegiatan bedah rumah dari APBD dialokasikan untuk perbaikan 3.666 unit RTLH, APBN 1.345 unit RTLH dan Baznas untuk perbaikan 234 unit RTLH.
Jumlah rumah masyarakat miskin yang akan dibedah diupayakan lebih banyak dengan mendorong ASN/PNS menyalurkan zakat, infak, dan sedekahnya lebih banyak lagi ke Baznas dan pihak perusahaan milik pemerintah dan swasta meningkatkan penyaluran dana CSR untuk program bedah RTLH, katanya.
Menurut dia, dalam beberapa tahun terakhir pihaknya telah melakukan perbaikan lebih dari 8.000 RTLH.
Melalui program gertak bedah RTLH 2024 ini diharapkan lebih banyak lagi masyarakat miskin yang bisa dibantu perbaikan rumahnya menjadi layak huni.
Mengenai biaya untuk melakukan perbaikan/renovasi rumah tidak layak huni, setiap rumah yang direnovasi memerlukan dana yang bervariasi antara Rp15 juta hingga Rp50 juta, ujar Pj Gubernur Agus Fatoni.