Palembang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Selatan (Sumsel) bersama pemerintah provinsi setempat membahas pengukuhan gugus tugas daerah bisnis dan hak asasi manusia (BHAM).

"Gugus tugas daerah BHAM dalam waktu segera mungkin siap dikukuhkan Penjabat Gubernur Sumsel mengingat ini adalah atensi khusus dari Presiden Joko Widodo dalam pengawasan dunia usaha yang menjunjung tinggi HAM,” kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya di Palembang, Sabtu.

Menurut dia, dengan dibentuknya gugus tugas daerah itu diharapkan ada koordinasi, pengawasan dan evaluasi terhadap aksi bisnis dan HAM, sehingga dapat dilaksanakan dengan sistematis, efektif, dan efisien.

Ilham menjelaskan perlu membangun kesadaran bersama dalam membentuk bisnis yang tidak hanya sukses finansial, tetapi juga berkomitmen pada prinsip-prinsip HAM.

"Bisnis yang mengabaikan HAM dampaknya akan buruk, baik bagi pekerja, masyarakat, maupun lingkungan," ujarnya.

Bagi bisnis itu, kata dia, pengabaian hak asasi manusia juga akan berpengaruh terhadap keberlanjutan bisnis maupun penerimaan di pasar global.

Presiden Joko Widodo, kata Ilham, telah mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang strategi nasional bisnis dan HAM.

Sesuai dengan Pasal 7 Perpres tersebut maka seluruh provinsi harus membentuk gugus tugas daerah bisnis dan HAM yang diketuai oleh gubernur dan ditetapkan dengan keputusan gubernur, sedangkan sekretariat berada di kantor wilayah Kemenkumham.

Sementara itu Penjabat Gubernur Sumsel Agus Fatoni merespon baik atas sinergitas dan capaian kinerja Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel selama 2023.

“Terkait pengukuhan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM (GTD BHAM), saya akan segera mengutus jajaran untuk mempersiapkannya sesegera mungkin,” kata Fatoni.