Jakarta (ANTARA) - Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo berharap agar pengganti Firli Bahuri sebagai pimpinan lembaga antirasuah harus berdasarkan rekam jejak yang baik serta memiliki prinsip non-intervensi.
"Pimpinan KPK yang menggantikan Firli Bahuri diharapkan tidak mempunyai rekam jejak yang kontroversial dan yang tidak kalah penting tidak mau diintervensi oleh siapa pun dan dengan cara apa pun," kata Yudi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Menurut Yudi, dua kriteria tersebut menjadi hal utama yang harus dimiliki para calon pimpinan KPK di tengah kontroversi dan penurunan kepercayaan dari publik.
Hal lain yang tidak kalah penting, lanjut Yudi, adalah kemampuan baik dalam bekerja sama supaya dapat menjaga kekompakan dengan pimpinan lain KPK, serta patuh terhadap kode etik KPK.
"Mematuhi kode etik yang ada di KPK, termasuk tidak bertemu dengan pihak-pihak yang terkait perkara," tambahnya.
Baca juga: Jokowi teken keppres pemberhentian Firli Bahuri sebagai ketua KPK
Baca juga: Presiden sebut pengganti Firli Bahuri masih dalam proses
Yudi pun berharap pimpinan baru KPK juga memiliki komitmen untuk tidak menjadi bagian dari masalah ketika berada di KPK.
Dia menjabarkan saat ini terdapat beberapa nama tersisa dari calon pimpinan KPK yang tidak terpilih pada tahun 2019, di antaranya Sigit Danang Joyo, Luthfi Jayadi Kurniawan, dan I Nyoman Wara.
"(Mereka) Mempunyai peluang yang sama menjadi pimpinan KPK; (saya) tidak mengunggulkan salah satu dari empat orang itu, yang penting mau kerja dan nggak bermasalah selama di KPK, selama meneruskan periode ini yang akan berakhir 20 Desember 2024," tegasnya.
Berkaca dari proses pemilihan pimpinan KPK pengganti Lily Pintauli Siregar beberapa waktu lalu, Yudi menyebutkan mekanisme pemilihan pimpinan KPK seharusnya berawal dari usulan presiden untuk kemudian dipilih di DPR.
Setelah pimpinan KPK terpilih, lanjutnya, baru memasuki babak baru untuk menentukan apakah pimpinan terpilih itu berstatus sementara atau sekaligus menjadi ketua definitif.
"Pemilihan ketua definitif KPK dirasa penting agar roda organisasi KPK pulih. Saya mengusulkan bahwa Nawawi Pomolango, ketua sementara KPK saat ini, pantas menjadi ketua definitif dari sisi kemampuan, senioritas, dan rekam jejaknya yang tidak bermasalah atau kontroversial," ujar Yudi.
Baca juga: Penyidik ungkap ada temuan fakta pemerasan libatkan Firli Bahuri
Baca juga: Kapolda Metro akui perlu taktik dan strategi untuk menahan Firli
Baca juga: Dewas KPK: Firli Bahuri langgar kode etik
"Pimpinan KPK yang menggantikan Firli Bahuri diharapkan tidak mempunyai rekam jejak yang kontroversial dan yang tidak kalah penting tidak mau diintervensi oleh siapa pun dan dengan cara apa pun," kata Yudi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Menurut Yudi, dua kriteria tersebut menjadi hal utama yang harus dimiliki para calon pimpinan KPK di tengah kontroversi dan penurunan kepercayaan dari publik.
Hal lain yang tidak kalah penting, lanjut Yudi, adalah kemampuan baik dalam bekerja sama supaya dapat menjaga kekompakan dengan pimpinan lain KPK, serta patuh terhadap kode etik KPK.
"Mematuhi kode etik yang ada di KPK, termasuk tidak bertemu dengan pihak-pihak yang terkait perkara," tambahnya.
Baca juga: Jokowi teken keppres pemberhentian Firli Bahuri sebagai ketua KPK
Baca juga: Presiden sebut pengganti Firli Bahuri masih dalam proses
Yudi pun berharap pimpinan baru KPK juga memiliki komitmen untuk tidak menjadi bagian dari masalah ketika berada di KPK.
Dia menjabarkan saat ini terdapat beberapa nama tersisa dari calon pimpinan KPK yang tidak terpilih pada tahun 2019, di antaranya Sigit Danang Joyo, Luthfi Jayadi Kurniawan, dan I Nyoman Wara.
"(Mereka) Mempunyai peluang yang sama menjadi pimpinan KPK; (saya) tidak mengunggulkan salah satu dari empat orang itu, yang penting mau kerja dan nggak bermasalah selama di KPK, selama meneruskan periode ini yang akan berakhir 20 Desember 2024," tegasnya.
Berkaca dari proses pemilihan pimpinan KPK pengganti Lily Pintauli Siregar beberapa waktu lalu, Yudi menyebutkan mekanisme pemilihan pimpinan KPK seharusnya berawal dari usulan presiden untuk kemudian dipilih di DPR.
Setelah pimpinan KPK terpilih, lanjutnya, baru memasuki babak baru untuk menentukan apakah pimpinan terpilih itu berstatus sementara atau sekaligus menjadi ketua definitif.
"Pemilihan ketua definitif KPK dirasa penting agar roda organisasi KPK pulih. Saya mengusulkan bahwa Nawawi Pomolango, ketua sementara KPK saat ini, pantas menjadi ketua definitif dari sisi kemampuan, senioritas, dan rekam jejaknya yang tidak bermasalah atau kontroversial," ujar Yudi.
Baca juga: Penyidik ungkap ada temuan fakta pemerasan libatkan Firli Bahuri
Baca juga: Kapolda Metro akui perlu taktik dan strategi untuk menahan Firli
Baca juga: Dewas KPK: Firli Bahuri langgar kode etik