Jakarta (ANTARA) - Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan bahwa tidak ada pungutan atau kegiatan transaksional dalam proses rekrutmen tenaga kesehatan haji (TKH) tahun 2024.
"Kepada seluruh calon petugas kesehatan haji tahun 2024 Masehi/1445 Hijriah, kami sampaikan bahwa semua proses rekrutmen tidak dipungut biaya apapun alias gratis," tegas Kepala Pusat Kesehatan Haji Liliek Marhaendro Susilo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.
Liliek mengimbau masyarakat yang akan mengikuti proses rekrutmen agar tidak mempercayai apabila ada orang, pihak tertentu atau calo yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam proses rekrutmen. Terlebih, jika calo itu mengharuskan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lainnya.
"Apabila ada oknum yang mengatasnamakan tim rekrutmen, baik di pusat maupun daerah yang menjanjikan lulus seleksi dengan imbalan uang atau hadiah, itu tidak benar," ujarnya. Bila masyarakat menemukan indikasi penipuan dalam proses rekrutmen, Liliek meminta agar tidak ragu untuk segera melaporkannya kepada panitia rekrutmen lewat Halo Kemkes melalui nomor 1500-567.
Kemenkes membutuhkan sebanyak 2.052 calon petugas kesehatan haji untuk bertugas melayani jamaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024 Masehi/1445 Hijriah, dengan komposisi sebanyak 598 dokter dan 1.196 perawat untuk kelompok terbang (kloter), serta 258 petugas kesehatan haji (PPIH) untuk penempatan di Arab Saudi.
Proses pendaftaran dibuka secara daring melalui aplikasi Daftarin yang dapat diakses melalui laman web https://daftarin.kemkes.go.id/ yang berlangsung pada 18 hingga 31 Desember 2023. Sementara penetapan hasil rekrutmen dilakukan pada 26-28 Januari 2024.
Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) RI Yaqut Cholil Qoumas menyatakan kuota petugas ibadah haji 1445 Hijriah/2024 Masehi bertambah dari yang awalnya hanya 2.100 orang menjadi 4.421 orang.
Kepastian tersebut disampaikan Menag setelah menggelar pertemuan dengan Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Arab Saudi Taufiq F. Al Rabiah di Jeddah.
"Saya juga mengajukan penambahan kuota petugas haji untuk lebih memaksimalkan layanan. Semoga ini juga bisa disetujui Menhaj Saudi," ujar Menag Yaqut.
"Kepada seluruh calon petugas kesehatan haji tahun 2024 Masehi/1445 Hijriah, kami sampaikan bahwa semua proses rekrutmen tidak dipungut biaya apapun alias gratis," tegas Kepala Pusat Kesehatan Haji Liliek Marhaendro Susilo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.
Liliek mengimbau masyarakat yang akan mengikuti proses rekrutmen agar tidak mempercayai apabila ada orang, pihak tertentu atau calo yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam proses rekrutmen. Terlebih, jika calo itu mengharuskan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lainnya.
"Apabila ada oknum yang mengatasnamakan tim rekrutmen, baik di pusat maupun daerah yang menjanjikan lulus seleksi dengan imbalan uang atau hadiah, itu tidak benar," ujarnya. Bila masyarakat menemukan indikasi penipuan dalam proses rekrutmen, Liliek meminta agar tidak ragu untuk segera melaporkannya kepada panitia rekrutmen lewat Halo Kemkes melalui nomor 1500-567.
Kemenkes membutuhkan sebanyak 2.052 calon petugas kesehatan haji untuk bertugas melayani jamaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024 Masehi/1445 Hijriah, dengan komposisi sebanyak 598 dokter dan 1.196 perawat untuk kelompok terbang (kloter), serta 258 petugas kesehatan haji (PPIH) untuk penempatan di Arab Saudi.
Proses pendaftaran dibuka secara daring melalui aplikasi Daftarin yang dapat diakses melalui laman web https://daftarin.kemkes.go.id/ yang berlangsung pada 18 hingga 31 Desember 2023. Sementara penetapan hasil rekrutmen dilakukan pada 26-28 Januari 2024.
Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) RI Yaqut Cholil Qoumas menyatakan kuota petugas ibadah haji 1445 Hijriah/2024 Masehi bertambah dari yang awalnya hanya 2.100 orang menjadi 4.421 orang.
Kepastian tersebut disampaikan Menag setelah menggelar pertemuan dengan Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Arab Saudi Taufiq F. Al Rabiah di Jeddah.
"Saya juga mengajukan penambahan kuota petugas haji untuk lebih memaksimalkan layanan. Semoga ini juga bisa disetujui Menhaj Saudi," ujar Menag Yaqut.