Palembang (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Selatan(Sumsel) Ilham Djaya mengatakan sejak Januari hingga 23 September 2023 pihaknya telah mengharmonisasi 68 rancangan peraturan daerah (raperda) dan 44 rancangan peraturan kepala daerah (raperkada).
"Raperda dan raperkada yang diharmonisasi sepanjang 2023 ini adalah usulan dari Pemerintah Provinsi dan sejumlah Pemkab/Pemkot di Sumsel," kata Ilham Djaya di Palembang, Senin.
Menurut dia, kantor wilayah merupakan perpanjangan tangan Menteri Hukum dan HAM dalam melakukan harmonisasi produk hukum di daerah.
Untuk itu, pihaknya terus bersinergi, berkolaborasi dan menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan produk hukum yang berkualitas, implementatif dan mengakomodir kepentingan masyarakat, katanya.
Dia menjelaskan, sebagai lembaga yang melakukan sinkronisasi dan harmonisasi perundang-undangan di Indonesia, Kemenkumham tidak akan melanjutkan proses regulasi apabila bertentangan dengan Undang-Undang.
Hal tersebut sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, bahwa Kemenkumham memiliki kewenangan untuk selalu terlibat dalam pembentukan produk hukum melalui perancang peraturan perundang-undangan.
"Selain melakukan harmonisasi, kami juga telah mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham Sumsel dalam menyusun dua naskah akademik dari Kabupaten Muara Enim serta 57 penyusunan perkada, masing-masing 35 dari Pemerintah Provinsi dan 22 dari Pemerintah Kota Lubuklinggau," tutur Ilham.
Dilanjutkan mantan Kepala Lapas Merah Mata itu, bahwa peraturan daerah merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional sehingga harus diharmonisasi agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya baik secara vertikal maupun horizontal.
Pelaksanaan harmonisasi dilakukan dengan rinci, kata Ilham, yakni mempelajari judul, teknik-teknik penyusunan, serta berdiskusi membahas tanggapan terhadap seluruh pasal yang ada dalam raperda tersebut.
Tujuannya agar menghasilkan produk hukum yang memenuhi aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta dapat diuji secara materil maupun formil.
"Baru saja Jumat lalu kami melakukan harmonisasi 11 (sebelas) produk hukum daerah, yakni dua Raperbup Musi Rawas, enam Raperda dan Raperkada Pali, serta tiga Raperda Ogan Ilir.
Rinciannya yaitu Raperbup Musi Rawas tentang pemanfaatan produk lokal unggulan dan tentang pencabutan atas Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 38 Tahun 2010 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Musi Rawas kepada Wakil Bupati Musi Rawas bidang kepegawaian.
Kemudian Raperda Ogan Ilir tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Ogan Ilir 2023-2024, Raperbup Ogan Ilir tentang petunjuk teknis penggunaan dan penyelenggaraan kartu kredit pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) serta Raperbup Ogan Ilir tentang penyelenggaraan layanan nomor tunggal panggilan darurat 112.
Kegiatan harmonisasi tersebut berjalan lancar yanh dibuktikan dengan penyerahan berita acara pengharmonisasian kepada pihak pemrakarsa yakni Pemkab Musi Rawas dan Pemkab Ogan Ilir, kata Kakanwil Ilham.
"Raperda dan raperkada yang diharmonisasi sepanjang 2023 ini adalah usulan dari Pemerintah Provinsi dan sejumlah Pemkab/Pemkot di Sumsel," kata Ilham Djaya di Palembang, Senin.
Menurut dia, kantor wilayah merupakan perpanjangan tangan Menteri Hukum dan HAM dalam melakukan harmonisasi produk hukum di daerah.
Untuk itu, pihaknya terus bersinergi, berkolaborasi dan menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan produk hukum yang berkualitas, implementatif dan mengakomodir kepentingan masyarakat, katanya.
Dia menjelaskan, sebagai lembaga yang melakukan sinkronisasi dan harmonisasi perundang-undangan di Indonesia, Kemenkumham tidak akan melanjutkan proses regulasi apabila bertentangan dengan Undang-Undang.
Hal tersebut sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, bahwa Kemenkumham memiliki kewenangan untuk selalu terlibat dalam pembentukan produk hukum melalui perancang peraturan perundang-undangan.
"Selain melakukan harmonisasi, kami juga telah mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham Sumsel dalam menyusun dua naskah akademik dari Kabupaten Muara Enim serta 57 penyusunan perkada, masing-masing 35 dari Pemerintah Provinsi dan 22 dari Pemerintah Kota Lubuklinggau," tutur Ilham.
Dilanjutkan mantan Kepala Lapas Merah Mata itu, bahwa peraturan daerah merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional sehingga harus diharmonisasi agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya baik secara vertikal maupun horizontal.
Pelaksanaan harmonisasi dilakukan dengan rinci, kata Ilham, yakni mempelajari judul, teknik-teknik penyusunan, serta berdiskusi membahas tanggapan terhadap seluruh pasal yang ada dalam raperda tersebut.
Tujuannya agar menghasilkan produk hukum yang memenuhi aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta dapat diuji secara materil maupun formil.
"Baru saja Jumat lalu kami melakukan harmonisasi 11 (sebelas) produk hukum daerah, yakni dua Raperbup Musi Rawas, enam Raperda dan Raperkada Pali, serta tiga Raperda Ogan Ilir.
Rinciannya yaitu Raperbup Musi Rawas tentang pemanfaatan produk lokal unggulan dan tentang pencabutan atas Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 38 Tahun 2010 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Musi Rawas kepada Wakil Bupati Musi Rawas bidang kepegawaian.
Kemudian Raperda Ogan Ilir tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Ogan Ilir 2023-2024, Raperbup Ogan Ilir tentang petunjuk teknis penggunaan dan penyelenggaraan kartu kredit pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) serta Raperbup Ogan Ilir tentang penyelenggaraan layanan nomor tunggal panggilan darurat 112.
Kegiatan harmonisasi tersebut berjalan lancar yanh dibuktikan dengan penyerahan berita acara pengharmonisasian kepada pihak pemrakarsa yakni Pemkab Musi Rawas dan Pemkab Ogan Ilir, kata Kakanwil Ilham.