Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo menyebut visi yang disampaikan tanpa dibarengi perumusan tolok ukur pencapaian tidak ada bedanya dengan jargon politik semata.
"Visi jika tidak dirumuskan tolok ukurnya, itu namanya jargon politik. Iya jargon politik, tidak jelas bentuknya, tidak bisa dijabarkan strateginya, tidak bisa dirumuskan langkah-langkahnya, dan biasanya bisa dipastikan sulit akan terwujud," kata Jokowi di Jakarta, Jumat.
Presiden menyampaikan hal tersebut saat memberikan pidato sambutan kala menghadiri peringatan Hari Konstitusi sekaligus HUT ke-78 MPR RI di Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta.
Presiden menyambut baik sejumlah visi yang sering dikemukakan ke hadapan publik seperti keinginan membangun masyarakat yang adil dan makmur atau menjadi negara yang maju dan sejahtera.
Namun, Kepala Negara menegaskan bahwa visi-visi itu harus dibarengi tolok ukur dan rumusan pencapaian yang jelas.
"Adil dan makmur apa tolok ukurnya? Negara maju, negara yang sejahtera apa tolok ukurnya? Apakah pendapatan per kapita? Atau indeks pembangunan manusia? Atau tingkat pengangguran? Atau angka kemiskinan? Atau justru semuanya?" ujar Jokowi.
Presiden tidak mau visi, termasuk yang disampaikan para calon pemimpin di masa mendatang, hanya berakhir menjadi jargon politik yang tidak bisa dijabarkan strategi atau rumusannya.
Presiden menegaskan bahwa sebuah visi harus membumi, taktis, jelas tolok ukur capaiannya, strategi besar teknisnya, langkah, serta target waktu pencapaian.
"Ini penting agar rakyat memahami ke arah mana bangsa ini akan pergi, ke mana tujuannya, sehingga rakyat bisa berpartisipasi dan rakyat merasa memiliki," kata Jokowi.
Sebelumnya, Presiden membuka sambutannya dengan menyampaikan ucapan selamat Hari Konstitusi dan Hari Ulang Tahun Ke-78 MPR RI.
Presiden menyatakan peringatan tersebut menjadi momentum yang strategis untuk mendiskusikan strategi bangsa dalam mencapai cita-cita di tengah kondisi dunia yang sulit diduga dan penuh ketidakpastian.
"Visi jika tidak dirumuskan tolok ukurnya, itu namanya jargon politik. Iya jargon politik, tidak jelas bentuknya, tidak bisa dijabarkan strateginya, tidak bisa dirumuskan langkah-langkahnya, dan biasanya bisa dipastikan sulit akan terwujud," kata Jokowi di Jakarta, Jumat.
Presiden menyampaikan hal tersebut saat memberikan pidato sambutan kala menghadiri peringatan Hari Konstitusi sekaligus HUT ke-78 MPR RI di Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta.
Presiden menyambut baik sejumlah visi yang sering dikemukakan ke hadapan publik seperti keinginan membangun masyarakat yang adil dan makmur atau menjadi negara yang maju dan sejahtera.
Namun, Kepala Negara menegaskan bahwa visi-visi itu harus dibarengi tolok ukur dan rumusan pencapaian yang jelas.
"Adil dan makmur apa tolok ukurnya? Negara maju, negara yang sejahtera apa tolok ukurnya? Apakah pendapatan per kapita? Atau indeks pembangunan manusia? Atau tingkat pengangguran? Atau angka kemiskinan? Atau justru semuanya?" ujar Jokowi.
Presiden tidak mau visi, termasuk yang disampaikan para calon pemimpin di masa mendatang, hanya berakhir menjadi jargon politik yang tidak bisa dijabarkan strategi atau rumusannya.
Presiden menegaskan bahwa sebuah visi harus membumi, taktis, jelas tolok ukur capaiannya, strategi besar teknisnya, langkah, serta target waktu pencapaian.
"Ini penting agar rakyat memahami ke arah mana bangsa ini akan pergi, ke mana tujuannya, sehingga rakyat bisa berpartisipasi dan rakyat merasa memiliki," kata Jokowi.
Sebelumnya, Presiden membuka sambutannya dengan menyampaikan ucapan selamat Hari Konstitusi dan Hari Ulang Tahun Ke-78 MPR RI.
Presiden menyatakan peringatan tersebut menjadi momentum yang strategis untuk mendiskusikan strategi bangsa dalam mencapai cita-cita di tengah kondisi dunia yang sulit diduga dan penuh ketidakpastian.