Palembang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Selatan(Sumsel) mengembangkan pembentukan keluarga sadar hukum (kadarkum) di 17 kabupaten dan kota dalam provinsi tersebut.
Pengembangan pembentukan kadarkum untuk meningkatkan ketaatan hukum masyarakat dan merespon atensi Gubernur Sumsel Herman Deru," kata Kepala Divisi Administrasi yang juga Plt Kepala Divisi Pelayanan Hukum (Kadivyankum) Kemenkumham Sumsel Idris di Palembang, Selasa.
Menurut dia, jajaran Divisi Pelayanan Hukum dan HAM diminta mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan atensi dari Gubernur Sumsel itu.
Selain pengembangan pembentukan kadarkum, Idris juga mendorong jajaran Divisi Yankumham agar mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan atensi dari gubernur terkait penyuluhan hukum keliling, pembentukan kabupaten/kota peduli HAM, hingga pembentukan UPT dengan pelayanan publik berbasis hak asasi manusia (HAM).
Untuk melakukan berbagai kegiatan tersebut, pihaknya berkoordinasi dengan jajaran Pemprov Sumsel dan instansi terkait guna percepatan kinerja, kata Idris.
Sementara Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya pada rapat evaluasi kinerja Divisi Pelayanan Hukum dan HAM memotivasi jajarannya itu untuk mempercepat implementasi hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari.
Rencana kegiatan dan program kerja tersebut bukan sekedar agenda dan menggugurkan kewajiban saja, tetapi harus ada implementasi dan dampaknya kepada masyarakat, apalagi bisa menjadi pendorong dalam memperoleh predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).
Selain itu, Ilham juga mendorong jajarannya untuk meningkatkan capaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) agar melampaui target yang ditetapkan pada 2023 ini.
Capaian PNBP layanan administrasi hukum umum (AHU) pada tahun lalu sebesar Rp12 miliar dan PNBP layanan kekayaan intelektual Rp1,6 miliar.
Berdasarkan data Januari-Jumi 2023, realisasi PNBP layanan AHU baru mencapai Rp6,8 miliar dan PNBP layanan pendaftaran kekayaan intelektual (KI) Rp900 juta.
Sisa waktu enam bulan ke depan harus dimanfaatkan dengan baik sehingga pelayanan yang dapat meningkatkan PNBP bisa berjalan optimal sehingga dapat melebihi capaian 2022,” ujar Ilham.
Pengembangan pembentukan kadarkum untuk meningkatkan ketaatan hukum masyarakat dan merespon atensi Gubernur Sumsel Herman Deru," kata Kepala Divisi Administrasi yang juga Plt Kepala Divisi Pelayanan Hukum (Kadivyankum) Kemenkumham Sumsel Idris di Palembang, Selasa.
Menurut dia, jajaran Divisi Pelayanan Hukum dan HAM diminta mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan atensi dari Gubernur Sumsel itu.
Selain pengembangan pembentukan kadarkum, Idris juga mendorong jajaran Divisi Yankumham agar mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan atensi dari gubernur terkait penyuluhan hukum keliling, pembentukan kabupaten/kota peduli HAM, hingga pembentukan UPT dengan pelayanan publik berbasis hak asasi manusia (HAM).
Untuk melakukan berbagai kegiatan tersebut, pihaknya berkoordinasi dengan jajaran Pemprov Sumsel dan instansi terkait guna percepatan kinerja, kata Idris.
Sementara Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya pada rapat evaluasi kinerja Divisi Pelayanan Hukum dan HAM memotivasi jajarannya itu untuk mempercepat implementasi hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari.
Rencana kegiatan dan program kerja tersebut bukan sekedar agenda dan menggugurkan kewajiban saja, tetapi harus ada implementasi dan dampaknya kepada masyarakat, apalagi bisa menjadi pendorong dalam memperoleh predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).
Selain itu, Ilham juga mendorong jajarannya untuk meningkatkan capaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) agar melampaui target yang ditetapkan pada 2023 ini.
Capaian PNBP layanan administrasi hukum umum (AHU) pada tahun lalu sebesar Rp12 miliar dan PNBP layanan kekayaan intelektual Rp1,6 miliar.
Berdasarkan data Januari-Jumi 2023, realisasi PNBP layanan AHU baru mencapai Rp6,8 miliar dan PNBP layanan pendaftaran kekayaan intelektual (KI) Rp900 juta.
Sisa waktu enam bulan ke depan harus dimanfaatkan dengan baik sehingga pelayanan yang dapat meningkatkan PNBP bisa berjalan optimal sehingga dapat melebihi capaian 2022,” ujar Ilham.