Palembang (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Palembang mengikuti evaluasi Tim Penilai Nasional Kemenpan RB di Palembang, Kamis (29/9).
Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang Ike Rahmawati di Palembang, Senin, mengatakan jajarannya telah mengikuti evaluasi pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Aula Lapas Perempuan Palembang (LPP) Palembang.
Penilaian yang dilakukan secara virtual itu berlangsung selama kurang lebih 90 menit.
Menurut Kalapas Ike Rahmawati, ia didampingi Ketua Tim ZI Lapas Perempuan Palembang Hefri Redius beserta anggota, telah memaparkan proses dan capaian kinerja satkernya kepada tim evaluator.
“Harapan kami semoga LPP Palembang mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi tahun ini, karena ini kali ke-4 dalam pembangunan zona integritas menuju WBK,” ujar Ike.
Turut hadir pada evaluasi tersebut, Tim dari Inspektorat Wilayah V Kemenkumham juga tim pembina WBK/WBBM dari Kanwil Sumsel dalam rangka memberi dukungan secara langsung.
TPN dari Kemenpan RB juga mengapresiasi perubahan dan inovasi yang ada di Lapas Perempuan Palembang Kemenkumham Sumsel dalam memberikan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Setidaknya ada tiga inovasi unggulan yang ditonjolkan, selain 20 Inovasi Penguatan Tusi dan empat program unggulan yang telah diimplementasikan di sini,” kata Ike.
Layanan unggulan tersebut yakni Sipanjung atau Setia Sapa Pengunjung yang merupakan layanan untuk keluarga WBP yang tidak memiliki smartphone namun dapat bertatap muka melihat kondisi Warga Binaan melalui sambungan virtual zoom.
Kemudian, SI-INA atau sistem informasi narapidana untuk keluarga WBP mengakses data registrasi dan kegiatan pembinaan yang diikuti oleh WBP via website, dan ada LAVICA (Layanan Video Call Gratis Warga Binaan).
Kakanwil Kemenkumham Sumsel Harun Sulianto mengatakan Lapas Perempuan Palembang merupakan salah satu dari 25 unit kerja di Kementerian Hukum dan HAM yang diusulkan ke TPN untuk meraih predikat WBP.
“LPP Palembang satu satunya satker dari kemenkumham Sumsel yang diusulkan ke TPN,” kata Harun.
Menurut Kakanwil Harun, saat ini satker di Kemenkumham Sumsel yang berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) diantaranya Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang, Lapas Kelas I Palembang, dan Bapas Kelas I Palembang.
Sedangkan satu satker yang telah berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Muara Enim.
Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang Ike Rahmawati di Palembang, Senin, mengatakan jajarannya telah mengikuti evaluasi pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Aula Lapas Perempuan Palembang (LPP) Palembang.
Penilaian yang dilakukan secara virtual itu berlangsung selama kurang lebih 90 menit.
Menurut Kalapas Ike Rahmawati, ia didampingi Ketua Tim ZI Lapas Perempuan Palembang Hefri Redius beserta anggota, telah memaparkan proses dan capaian kinerja satkernya kepada tim evaluator.
“Harapan kami semoga LPP Palembang mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi tahun ini, karena ini kali ke-4 dalam pembangunan zona integritas menuju WBK,” ujar Ike.
Turut hadir pada evaluasi tersebut, Tim dari Inspektorat Wilayah V Kemenkumham juga tim pembina WBK/WBBM dari Kanwil Sumsel dalam rangka memberi dukungan secara langsung.
TPN dari Kemenpan RB juga mengapresiasi perubahan dan inovasi yang ada di Lapas Perempuan Palembang Kemenkumham Sumsel dalam memberikan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Setidaknya ada tiga inovasi unggulan yang ditonjolkan, selain 20 Inovasi Penguatan Tusi dan empat program unggulan yang telah diimplementasikan di sini,” kata Ike.
Layanan unggulan tersebut yakni Sipanjung atau Setia Sapa Pengunjung yang merupakan layanan untuk keluarga WBP yang tidak memiliki smartphone namun dapat bertatap muka melihat kondisi Warga Binaan melalui sambungan virtual zoom.
Kemudian, SI-INA atau sistem informasi narapidana untuk keluarga WBP mengakses data registrasi dan kegiatan pembinaan yang diikuti oleh WBP via website, dan ada LAVICA (Layanan Video Call Gratis Warga Binaan).
Kakanwil Kemenkumham Sumsel Harun Sulianto mengatakan Lapas Perempuan Palembang merupakan salah satu dari 25 unit kerja di Kementerian Hukum dan HAM yang diusulkan ke TPN untuk meraih predikat WBP.
“LPP Palembang satu satunya satker dari kemenkumham Sumsel yang diusulkan ke TPN,” kata Harun.
Menurut Kakanwil Harun, saat ini satker di Kemenkumham Sumsel yang berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) diantaranya Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang, Lapas Kelas I Palembang, dan Bapas Kelas I Palembang.
Sedangkan satu satker yang telah berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Muara Enim.