Palembang (ANTARA) - Pemerintah Kota Palembang mengimbau badan-badan usaha negara dan daerah dalam merealisasikan dana bantuan sosial atau CSR selaras dengan program perencanaan pembangunan setempat.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda Litbang) Kota Palembang Harrey Hadi, Rabu, mengatakan dana CSR diupayakan dapat menampung kebutuhan masyarakat yang belum mampu dialokasikan dari APBD.
"Prediksi kami pembangunan pada 2021 butuh dana Rp4,9 triliun, sementara anggaran tersedia Rp4,1 triliun, kekurangannya inilah yang diharapkan bisa diakomodasi dana CSR," ujarnya.
Menurut dia, sinergitas pemerintah dan BUMN-BUMD perlu ditingkatkan lagi terutama menghadapi masa pemulihan pandemi COVID-19, karena dana CSR dinilai memberi andil cukup besar dalam percepatan peningkatan perekonomian masyarakat.
Pemkot Palembang telah menyediakan bank data terkait perencanaan yang dapat diakomodasi dana CSR, di antaranya pembangunan jalan perkampungan, pengembangan objek wisata dan fasilitas umum.
"Terutama pengembangan Pulau Kemaro, silahkan saja BUMN dan BUMD mau mengambil bagian yang mana, yang penting selaras dengan perencanaan kami," lanjutnya.
Keselarasan CSR dan perencanaan akan meningkatkan manfaat dan ketepatan sasaran dana CSR itu sendiri sehingga BUMN maupun BUMD tidak hanya mengutamakan branding dalam mengalokasikan dana CSR.
Menurutnya terdapat beberapa BUMN besar di Kota Palembang seperti Pertamina, Bukit Asam, Pupuk Sriwijaya, PLN, Pelindo II yang wajib mengeluarkan 2,5 persen hasil keuntungan perusahaan untuk dana CSR.
"Kami menjalankan program strategis untuk meningkatkan PAD dan menurunkan angka kemiskinan, maka dana CSR perlu dioptimalkan untuk itu," kata Harey.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda Litbang) Kota Palembang Harrey Hadi, Rabu, mengatakan dana CSR diupayakan dapat menampung kebutuhan masyarakat yang belum mampu dialokasikan dari APBD.
"Prediksi kami pembangunan pada 2021 butuh dana Rp4,9 triliun, sementara anggaran tersedia Rp4,1 triliun, kekurangannya inilah yang diharapkan bisa diakomodasi dana CSR," ujarnya.
Menurut dia, sinergitas pemerintah dan BUMN-BUMD perlu ditingkatkan lagi terutama menghadapi masa pemulihan pandemi COVID-19, karena dana CSR dinilai memberi andil cukup besar dalam percepatan peningkatan perekonomian masyarakat.
Pemkot Palembang telah menyediakan bank data terkait perencanaan yang dapat diakomodasi dana CSR, di antaranya pembangunan jalan perkampungan, pengembangan objek wisata dan fasilitas umum.
"Terutama pengembangan Pulau Kemaro, silahkan saja BUMN dan BUMD mau mengambil bagian yang mana, yang penting selaras dengan perencanaan kami," lanjutnya.
Keselarasan CSR dan perencanaan akan meningkatkan manfaat dan ketepatan sasaran dana CSR itu sendiri sehingga BUMN maupun BUMD tidak hanya mengutamakan branding dalam mengalokasikan dana CSR.
Menurutnya terdapat beberapa BUMN besar di Kota Palembang seperti Pertamina, Bukit Asam, Pupuk Sriwijaya, PLN, Pelindo II yang wajib mengeluarkan 2,5 persen hasil keuntungan perusahaan untuk dana CSR.
"Kami menjalankan program strategis untuk meningkatkan PAD dan menurunkan angka kemiskinan, maka dana CSR perlu dioptimalkan untuk itu," kata Harey.