Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia berhasil mengamankan slot orbit 146 Bujur Timur untuk Satelit Republik Indonesia Satu atau SATRIA-1, setelah proposal permohonan perpanjangan masa laku penggunaan filing PSN-146E disetujui oleh Radio Regulations Board (RBB) International Telecommunication Union (ITU).
"Atas kerja sama dan tentu dukungan dan doa serta ikhtiar kita sekalian, permohonan perpanjangan masa laku filing satelit ini telah disetujui oleh Radio Regulations Board (RBB) International Telecommunication Union (ITU)," ujar Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate dalam jumpa pers virtual, Selasa.
"Hasil permohonan tersebut juga dipublikasikan di website ITU tanggal 31 Maret 2021 dan disampaikan melalui surat dari Director of the Radiocommunication Bureau kepada Administrasi Telekomunikasi Indonesia pada 1 April yang lalu," sambung dia.
Johnny menuturkan, sidang RBB ITU digelar secara daring pada 22 hingga 26 Maret 2021. Dalam sidang tersebut, delegasi Indonesia mengajukan proposal permohonan perpanjangan masa waktu penggunaan filing PSN-146E yang digunakan oleh SATRIA-1.
Permohonan tersebut merupakan tindak lanjut dari sidang sebelumnya yang diadakan pada Oktober 2020 lalu.
Johnny mengatakan pihaknya telah melakukan pertemuan intensif sejak Januari lalu dengan Kementerian Luar Negeri, Perwakilan Tetap Republik Indonesia di Jenewa, BLU BAKTI, dan PT PSN selaku operator pengguna filing satelit, guna mematangkan proposal serta dokumen pendukung permohonan yang akan disampaikan pada sidang tersebut.
Proposal permohonan perpanjangan masa laku penggunaan filing PSN-146E yang digunakan untuk satelit SATRIA-1 tersebut akhirnya disetujui oleh RBB ITU.
"Indonesia diberikan jangka waktu tujuh bulan untuk perpanjangan izin filing orbit ini, yaitu sampai dengan 31 Oktober 2023. Hal ini sejalan atau sama dengan dukungan dari pabrik pembuat satelit SATRIA-1 yaitu Thales Alenia Space," ucap Johnny.
Menteri Johnny menegaskan perpanjangan ini tidak akan mengubah jadwal peluncuran dan commercial operation date satelit SATRIA-1 pada kuartal keempat tahun 2023 mendatang.
Perpanjangan masa laku filing orbit ini, kata dia, juga membuat Indonesia terhindar dari biaya tambahan sekitar 9 juta dollar AS.
"Perpanjangan filing selama tujuh bulan ini dapat atau berguna untuk menghindari biaya tambahan sebesar kurang lebih 9 juta dollar AS untuk penempatan floater, untuk menghindari penempatan floater," ujar Johnny.
Diketahui, proyek SATRIA-1 merupakan salah satu proyek strategis nasional. Proyek ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kapasitas satelit Indonesia guna menyediakan akses internet pada 150 ribu titik layanan publik.
"Karenanya penting untuk dilakukan berbagai upaya demi suksesnya peluncuran satelit Satria satu ini," kata Menteri Johnny.
"Atas kerja sama dan tentu dukungan dan doa serta ikhtiar kita sekalian, permohonan perpanjangan masa laku filing satelit ini telah disetujui oleh Radio Regulations Board (RBB) International Telecommunication Union (ITU)," ujar Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate dalam jumpa pers virtual, Selasa.
"Hasil permohonan tersebut juga dipublikasikan di website ITU tanggal 31 Maret 2021 dan disampaikan melalui surat dari Director of the Radiocommunication Bureau kepada Administrasi Telekomunikasi Indonesia pada 1 April yang lalu," sambung dia.
Johnny menuturkan, sidang RBB ITU digelar secara daring pada 22 hingga 26 Maret 2021. Dalam sidang tersebut, delegasi Indonesia mengajukan proposal permohonan perpanjangan masa waktu penggunaan filing PSN-146E yang digunakan oleh SATRIA-1.
Permohonan tersebut merupakan tindak lanjut dari sidang sebelumnya yang diadakan pada Oktober 2020 lalu.
Johnny mengatakan pihaknya telah melakukan pertemuan intensif sejak Januari lalu dengan Kementerian Luar Negeri, Perwakilan Tetap Republik Indonesia di Jenewa, BLU BAKTI, dan PT PSN selaku operator pengguna filing satelit, guna mematangkan proposal serta dokumen pendukung permohonan yang akan disampaikan pada sidang tersebut.
Proposal permohonan perpanjangan masa laku penggunaan filing PSN-146E yang digunakan untuk satelit SATRIA-1 tersebut akhirnya disetujui oleh RBB ITU.
"Indonesia diberikan jangka waktu tujuh bulan untuk perpanjangan izin filing orbit ini, yaitu sampai dengan 31 Oktober 2023. Hal ini sejalan atau sama dengan dukungan dari pabrik pembuat satelit SATRIA-1 yaitu Thales Alenia Space," ucap Johnny.
Menteri Johnny menegaskan perpanjangan ini tidak akan mengubah jadwal peluncuran dan commercial operation date satelit SATRIA-1 pada kuartal keempat tahun 2023 mendatang.
Perpanjangan masa laku filing orbit ini, kata dia, juga membuat Indonesia terhindar dari biaya tambahan sekitar 9 juta dollar AS.
"Perpanjangan filing selama tujuh bulan ini dapat atau berguna untuk menghindari biaya tambahan sebesar kurang lebih 9 juta dollar AS untuk penempatan floater, untuk menghindari penempatan floater," ujar Johnny.
Diketahui, proyek SATRIA-1 merupakan salah satu proyek strategis nasional. Proyek ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kapasitas satelit Indonesia guna menyediakan akses internet pada 150 ribu titik layanan publik.
"Karenanya penting untuk dilakukan berbagai upaya demi suksesnya peluncuran satelit Satria satu ini," kata Menteri Johnny.