Jakarta (ANTARA) - Menteri BUMN Erick Thohir menginginkan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk menjadi fondasi bagi program satu data pemerintah.
"Telkom sudah memiliki program data center, national innovation, tetapi saya juga menantang atau challenge program satu data bahwa Telkom penting menjadi fondasi program satu data pemerintah," ujar Erick Thohir dalam seminar daring di Jakarta, Rabu.
Menurut Menteri BUMN, dengan memiliki program satu data yang bisa dikelola oleh Telkom, namun datanya milik pemerintah, maka bisa juga mendukung transparansi program-program pemerintah.
"Dengan demikian, kita bisa menekan program-program pemerintah yang dikorupsi. Hal ini berperan penting sebagai digitalisasi yang terjadi di Indonesia," katanya.
Sejak awal Menteri BUMN Erick Thohir memang cukup keras kepada Telkom dan dengan transformasi yang terjadi di Telkom sekarang bisa dilihat valuasi saham Telkom sudah bagus.
Presiden Joko Widodo sebelumnya menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
Keberadaan aturan data ini bertujuan agar pemerintah dapat mengumpulkan data dalam satu pintu yang akurat, mutakhir, terpadu, serta mudah diakses.
Data yang tersedia termasuk pangan, energi, infrastruktur, maritim, pendidikan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, industri, pariwisata, hingga reformasi birokrasi.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menyebut Satu Data Indonesia (SDI) juga akan mendukung upaya pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dampak COVID-19 pada 2021.
"Telkom sudah memiliki program data center, national innovation, tetapi saya juga menantang atau challenge program satu data bahwa Telkom penting menjadi fondasi program satu data pemerintah," ujar Erick Thohir dalam seminar daring di Jakarta, Rabu.
Menurut Menteri BUMN, dengan memiliki program satu data yang bisa dikelola oleh Telkom, namun datanya milik pemerintah, maka bisa juga mendukung transparansi program-program pemerintah.
"Dengan demikian, kita bisa menekan program-program pemerintah yang dikorupsi. Hal ini berperan penting sebagai digitalisasi yang terjadi di Indonesia," katanya.
Sejak awal Menteri BUMN Erick Thohir memang cukup keras kepada Telkom dan dengan transformasi yang terjadi di Telkom sekarang bisa dilihat valuasi saham Telkom sudah bagus.
Presiden Joko Widodo sebelumnya menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
Keberadaan aturan data ini bertujuan agar pemerintah dapat mengumpulkan data dalam satu pintu yang akurat, mutakhir, terpadu, serta mudah diakses.
Data yang tersedia termasuk pangan, energi, infrastruktur, maritim, pendidikan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, industri, pariwisata, hingga reformasi birokrasi.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menyebut Satu Data Indonesia (SDI) juga akan mendukung upaya pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dampak COVID-19 pada 2021.
Alasannya, kata dia, karena SDI merupakan kebijakan tata kelola pemerintah untuk menghasilkan data akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses.