Palembang (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) menambah kuota solar bersubsidi sebanyak 3 juta liter di Provinsi Sumatera Selatan untuk menghindari kelangkaan BBM tersebut pada tahun 2020.
Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa di Palembang, Jumat, mengatakan, penambahan ini untuk mengingat bahwa Sumatera Selatan memang kelebihan kuota pada 2019, tepatnya sebesar 105,3 persen.
“Ini agar tidak terjadi kelangkaan dan antrean panjang lagi di SPBU. Selain itu yang tak kalah penting, pemerintah ingin di masa pandemi ini, ekonomi tetap bergerak,” kata Fanshurullah Asa saat berkunjung ke kantor Gubernur Sumsel.
Fanshurullah mengatakan kuota solar bersubsidi untuk Sumsel mencapai 557,68 juta liter pada 2020. Adapun realisasinya pada Semester I/2020 sebanyak 244,97 juta liter atau 43,9 persen dari pagu tersebut.
Untuk memastikan penggunaan solar bersubsidi tersebut tepat sasaran, BPH Migas sudah menggandeng instansi penegak hukum untuk mengawasinya, mulai dari kepolisian hingga Badan Intelijen Negara (BIN).
“Kami juga memanfaatkan pengawasan berbasis teknologi informasi, namun memang diakui ini belum maksimal karena tidak semua SPBU ada,” katanya.
Oleh karena itu, ujar dia, BPH Migas telah meminta PT Pertamina (Persero) mencatat semua nomor polisi kendaraan yang mengisi BBM bersubsidi di SPBU.
Selain itu, pihaknya juga mendorong percepatan digitalisasi seluruh SPBU sehingga pencatatan dapat menggunakan IT nozzle yang tersambung di dashboard Pertamina.
“Metode seperti ini dapat menjadi alat kontrol kami sehingga subsidi untuk BBM dari pemerintah bisa disalurkan tepat sasaran,” kata Kepala BPH Migas.
Sementara itu Gubernur Sumsel Herman Deru menyambut baik penambahan kuota solar bersubsidi ini karena sama artinya dengan dukungan pemerintah terhadap pemulihan ekonomi Sumsel akibat pandemi.
Menurut dia, kebutuhan solar bersubsidi terbilang tinggi di Sumsel terutama untuk alat-alat pertanian, angkutan orang dan genset rumah tangga yang berada di daerah pelosok.
“Semoga penambahan solar bersubsidi ini juga menjawab kelangkaan solar yang selama ini terjadi di SPBU daerah,” kata Gubernur Sumsel.
Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi VII DPR RI Yulian Gunhar meminta agar pemerintah daerah ikut aktif mengawasi penyaluran BBM subsidi agar tepat sasaran.
“Termasuk juga memantau program digitalisasi SPBU yang saat ini sedang dilakukan Pertamina dengan Telkom, sehingga dapat efektif untuk mengawasi penyaluran BBM bersubsidi,” kata Yulian.
Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa di Palembang, Jumat, mengatakan, penambahan ini untuk mengingat bahwa Sumatera Selatan memang kelebihan kuota pada 2019, tepatnya sebesar 105,3 persen.
“Ini agar tidak terjadi kelangkaan dan antrean panjang lagi di SPBU. Selain itu yang tak kalah penting, pemerintah ingin di masa pandemi ini, ekonomi tetap bergerak,” kata Fanshurullah Asa saat berkunjung ke kantor Gubernur Sumsel.
Fanshurullah mengatakan kuota solar bersubsidi untuk Sumsel mencapai 557,68 juta liter pada 2020. Adapun realisasinya pada Semester I/2020 sebanyak 244,97 juta liter atau 43,9 persen dari pagu tersebut.
Untuk memastikan penggunaan solar bersubsidi tersebut tepat sasaran, BPH Migas sudah menggandeng instansi penegak hukum untuk mengawasinya, mulai dari kepolisian hingga Badan Intelijen Negara (BIN).
“Kami juga memanfaatkan pengawasan berbasis teknologi informasi, namun memang diakui ini belum maksimal karena tidak semua SPBU ada,” katanya.
Oleh karena itu, ujar dia, BPH Migas telah meminta PT Pertamina (Persero) mencatat semua nomor polisi kendaraan yang mengisi BBM bersubsidi di SPBU.
Selain itu, pihaknya juga mendorong percepatan digitalisasi seluruh SPBU sehingga pencatatan dapat menggunakan IT nozzle yang tersambung di dashboard Pertamina.
“Metode seperti ini dapat menjadi alat kontrol kami sehingga subsidi untuk BBM dari pemerintah bisa disalurkan tepat sasaran,” kata Kepala BPH Migas.
Sementara itu Gubernur Sumsel Herman Deru menyambut baik penambahan kuota solar bersubsidi ini karena sama artinya dengan dukungan pemerintah terhadap pemulihan ekonomi Sumsel akibat pandemi.
Menurut dia, kebutuhan solar bersubsidi terbilang tinggi di Sumsel terutama untuk alat-alat pertanian, angkutan orang dan genset rumah tangga yang berada di daerah pelosok.
“Semoga penambahan solar bersubsidi ini juga menjawab kelangkaan solar yang selama ini terjadi di SPBU daerah,” kata Gubernur Sumsel.
Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi VII DPR RI Yulian Gunhar meminta agar pemerintah daerah ikut aktif mengawasi penyaluran BBM subsidi agar tepat sasaran.
“Termasuk juga memantau program digitalisasi SPBU yang saat ini sedang dilakukan Pertamina dengan Telkom, sehingga dapat efektif untuk mengawasi penyaluran BBM bersubsidi,” kata Yulian.