Jakarta (ANTARA) - Sebuah situs yang menyerupai laman portal berita mengunggah konten dengan judul "MPR dan KPU Sepakat Jokowi Lanjut Sampai 2027? Bagaimana Rakyat Akan Diam Saja?" pada 24 Juni 2020.
Unggahan itu tidak memberikan teks sebagaimana konten sebuah berita media massa, tapi hanya memberikan tautan berita milik Tribunnews dan CNN Indonesia.
Dalam kontennya, situs itu memberikan narasi sebagai berikut:
" Jokowi sudah memasuki 2 periode. Dan tidak bisa lagi mencalonkan untuk periode berikutnya. Mau tidak mau, suka tidak suka, Jokowi selesai tahun 2024. Itu seharusnya, kalau sesuai dengan konstitusi.
Tapi apapun bisa terjadi. Bisa diakali. Bisa diutak utik. Dan ini tidak main-main."
Baca juga: Presiden Jokowi cek kondisi keamanan enam kabupaten pada Hari Bhayangkara
Baca juga: Presiden langsung tegur menteri jika pencairan anggaran rendah
Namun, benarkah kesimpulan dalam unggahan konten terkait masa jabatan presiden akan berlanjut sampai 2027?
Penjelasan:
Salah satu laman milik Tribunnews yang dicatut dalam portal pengunggah konten hoaks itu berjudul "MPR Usul Masa Jabatan Presiden 8 Tahun, Jokowi Pimpin Indonesia hingga 2027".
Dalam berita itu, wacana perubahan masa jabatan presiden selama delapan tahun diusulkan oleh Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Asrul Sani.
Berita itu diunggah pada 22 November 2019 atau kurang dari dua bulan sejak Pimpinan MPR RI dilantik pada 3 Oktober 2019.
Dalam berita ANTARA terkait wacana masa jabatan presiden dan wakil presiden, Asrul Sani mengatakan pimpinan MPR periode 2019-2024 menampung semua wacana dan pemikiran dari elemen masyarakat.
Namun, Asrul mengaku terlalu dini untuk menjawab wacana perubahan masa jabatan presiden menjadi bagian dari sesuatu terkait amandemen UUD.
Presiden Joko Widodo dalam berita lain menyatakan, "Sejak awal, sudah saya sampaikan, saya ini produk dari pemilihan langsung sehingga, saat itu ada keinginan untuk amandemen, jawaban saya, apakah bisa amandemen dibatasi?... Jadi, lebih baik, tidak usah amandemen. Kita konsentrasi saja ke tekanan-tekanan eksternal yang bukan sesuatu yang mudah untuk diselesaikan."
Sementara, berita milik CNN Indonesia yang ditautkan dalam portal pengunggah konten hoaks itu berjudul "KPU Sebut Pemilu Serentak 2024 Kemungkinan Diundur ke 2027."
Berita CNN Indonesia itu mengenai wacana pengunduran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah pada 2024 menjadi pada 2027 menyusul wacana untuk menggelar secara serentak Pilpres, Pileg, dan Pilkada pada 2027.
Dengan demikian, tidak benar ada kesepakatan MPR dan KPU terkait masa jabatan Presiden Joko Widodo hingga 2027.
Klaim: MPR dan KPU Sepakat Jokowi Lanjut Sampai 2027
Rating: Salah/Disinformasi
Unggahan itu tidak memberikan teks sebagaimana konten sebuah berita media massa, tapi hanya memberikan tautan berita milik Tribunnews dan CNN Indonesia.
Dalam kontennya, situs itu memberikan narasi sebagai berikut:
" Jokowi sudah memasuki 2 periode. Dan tidak bisa lagi mencalonkan untuk periode berikutnya. Mau tidak mau, suka tidak suka, Jokowi selesai tahun 2024. Itu seharusnya, kalau sesuai dengan konstitusi.
Tapi apapun bisa terjadi. Bisa diakali. Bisa diutak utik. Dan ini tidak main-main."
Baca juga: Presiden Jokowi cek kondisi keamanan enam kabupaten pada Hari Bhayangkara
Baca juga: Presiden langsung tegur menteri jika pencairan anggaran rendah
Namun, benarkah kesimpulan dalam unggahan konten terkait masa jabatan presiden akan berlanjut sampai 2027?
Penjelasan:
Salah satu laman milik Tribunnews yang dicatut dalam portal pengunggah konten hoaks itu berjudul "MPR Usul Masa Jabatan Presiden 8 Tahun, Jokowi Pimpin Indonesia hingga 2027".
Dalam berita itu, wacana perubahan masa jabatan presiden selama delapan tahun diusulkan oleh Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Asrul Sani.
Berita itu diunggah pada 22 November 2019 atau kurang dari dua bulan sejak Pimpinan MPR RI dilantik pada 3 Oktober 2019.
Dalam berita ANTARA terkait wacana masa jabatan presiden dan wakil presiden, Asrul Sani mengatakan pimpinan MPR periode 2019-2024 menampung semua wacana dan pemikiran dari elemen masyarakat.
Namun, Asrul mengaku terlalu dini untuk menjawab wacana perubahan masa jabatan presiden menjadi bagian dari sesuatu terkait amandemen UUD.
Presiden Joko Widodo dalam berita lain menyatakan, "Sejak awal, sudah saya sampaikan, saya ini produk dari pemilihan langsung sehingga, saat itu ada keinginan untuk amandemen, jawaban saya, apakah bisa amandemen dibatasi?... Jadi, lebih baik, tidak usah amandemen. Kita konsentrasi saja ke tekanan-tekanan eksternal yang bukan sesuatu yang mudah untuk diselesaikan."
Sementara, berita milik CNN Indonesia yang ditautkan dalam portal pengunggah konten hoaks itu berjudul "KPU Sebut Pemilu Serentak 2024 Kemungkinan Diundur ke 2027."
Berita CNN Indonesia itu mengenai wacana pengunduran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah pada 2024 menjadi pada 2027 menyusul wacana untuk menggelar secara serentak Pilpres, Pileg, dan Pilkada pada 2027.
Dengan demikian, tidak benar ada kesepakatan MPR dan KPU terkait masa jabatan Presiden Joko Widodo hingga 2027.
Klaim: MPR dan KPU Sepakat Jokowi Lanjut Sampai 2027
Rating: Salah/Disinformasi