Jakarta (ANTARA) - Gubernur Maluku telah menyetujui penetapan lokasi pelabuhan kilang gas alam cair (LNG) dari Lapangan Abadi di Wilayah Kerja Masela dibangun di Pulau Nustual, Desa Lematang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Keputusan tersebut tertuang dalam SK Gubernur Maluku Nomor 96/2020 tertanggal 14 Februari 2020. Lokasi pembangunan pelabuhan seluas sekitar 27 Hektare ini diperuntukkan untuk mendukung pengembangan dan produksi gas bumi Lapangan Abadi serta penyediaan sarana dan prasarana termasuk memfasilitasi perpindahan barang termasuk suku cadang.
Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas, Sulistya Wahyu, di Jakarta, Senin menjelaskan, keputusan ini merupakan bukti konkret sinergi antara SKK Migas, Inpex dan pemerintah Provinsi Maluku, yang telah mencapai kata sepakat menetapkan lokasi pembangunan pelabuhan.
Menurut dia, proses seperti ini tidaklah mudah. “Namun berkat dukungan masyarakat melalui konsultasi publik, proses ini berjalan dengan baik dan cepat,” katanya. Setelah penetapan lokasi, SKK Migas dan Inpex akan bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk proses pengadaan tanah tersebut.
“Dalam proses pengadaan tanah ini akan ada proses pengukuran dan pembayaran ganti rugi, yang dipimpin oleh BPN. Diperkirakan memakan waktu sekitar delapan bulan,” katanya.
Lapangan Abadi merupakan lapangan pertama Blok Masela di wilayah Maluku yang sedang dikembangkan dan dioperatori oleh Inpex Masela, Ltd. Selain melakukan pembebasan tanah, saat ini Inpex juga melakukan tender Front End Engeineering Design (FEED) dan membuat pedoman rencana tender EPC (Engeineering, Procurement, and Construction) yang akan digunakan sebagai parameter Final Investment Decision (FID).
Deputi Operasi SKK Migas, Julius Wiratno mengatakan, FID akan dilakukan pada Q4 2022. Apabila semuanya berjalan sesuai rencana, pada Q1 tahun 2023 rencananya akan mulai dilakukan konstrruksi.
Terkait merebaknya virus Covid-19, dia menjelaskan, musibah ini berdampak pada proses yang sedang berlangsung, namun masih dapat diantisipasi.
“Konsekuensi yang nampak adalah soal tata waktu yang sedikit tersita. Dibutuhkan sekitar satu bulan untuk membersihkan peralatan survei dengan desinfektan, khususnya peralatan yang berasal dari negara yang terpapar Covid-19. Peralatan survey ini sangat penting karena support data langsung untuk keperluan FEED," kata dia.
Namun, kata dia, meskipun ada kendala tata waktu, SKK Migas tetap berkomitmen untuk mengawal proyek agar selesai sesuai rencana untuk memenuhi target visi 1 juta barel pada 2030.
Keputusan tersebut tertuang dalam SK Gubernur Maluku Nomor 96/2020 tertanggal 14 Februari 2020. Lokasi pembangunan pelabuhan seluas sekitar 27 Hektare ini diperuntukkan untuk mendukung pengembangan dan produksi gas bumi Lapangan Abadi serta penyediaan sarana dan prasarana termasuk memfasilitasi perpindahan barang termasuk suku cadang.
Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas, Sulistya Wahyu, di Jakarta, Senin menjelaskan, keputusan ini merupakan bukti konkret sinergi antara SKK Migas, Inpex dan pemerintah Provinsi Maluku, yang telah mencapai kata sepakat menetapkan lokasi pembangunan pelabuhan.
Menurut dia, proses seperti ini tidaklah mudah. “Namun berkat dukungan masyarakat melalui konsultasi publik, proses ini berjalan dengan baik dan cepat,” katanya. Setelah penetapan lokasi, SKK Migas dan Inpex akan bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk proses pengadaan tanah tersebut.
“Dalam proses pengadaan tanah ini akan ada proses pengukuran dan pembayaran ganti rugi, yang dipimpin oleh BPN. Diperkirakan memakan waktu sekitar delapan bulan,” katanya.
Lapangan Abadi merupakan lapangan pertama Blok Masela di wilayah Maluku yang sedang dikembangkan dan dioperatori oleh Inpex Masela, Ltd. Selain melakukan pembebasan tanah, saat ini Inpex juga melakukan tender Front End Engeineering Design (FEED) dan membuat pedoman rencana tender EPC (Engeineering, Procurement, and Construction) yang akan digunakan sebagai parameter Final Investment Decision (FID).
Deputi Operasi SKK Migas, Julius Wiratno mengatakan, FID akan dilakukan pada Q4 2022. Apabila semuanya berjalan sesuai rencana, pada Q1 tahun 2023 rencananya akan mulai dilakukan konstrruksi.
Terkait merebaknya virus Covid-19, dia menjelaskan, musibah ini berdampak pada proses yang sedang berlangsung, namun masih dapat diantisipasi.
“Konsekuensi yang nampak adalah soal tata waktu yang sedikit tersita. Dibutuhkan sekitar satu bulan untuk membersihkan peralatan survei dengan desinfektan, khususnya peralatan yang berasal dari negara yang terpapar Covid-19. Peralatan survey ini sangat penting karena support data langsung untuk keperluan FEED," kata dia.
Namun, kata dia, meskipun ada kendala tata waktu, SKK Migas tetap berkomitmen untuk mengawal proyek agar selesai sesuai rencana untuk memenuhi target visi 1 juta barel pada 2030.