Pontianak (ANTARA) - Kepala Perwakilan Konsulat Jendral Republik Indonesia (Kaper KJRI) Kuching Malaysia, Yonni Triprayitno menegaskan pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat dalam penanganan COVID-19 (corona virus) baik itu di wilayah Sarawak, Malaysia maupun di pintu-pintu masuk perbatasan RI-Malaysia.
"Hingga saat ini semua masih berjalan lancar, namun seluruh prosedur standar WHO terkait pencegahan penyebaran COVID-19 tetap dilaksanakan termasuk yang telah dilakukan oleh Pemerintah Malaysia di Sarawak," kata Yonni Triprayitno dalam keterangan tertulisnya kepada Antara di Pontianak, Sabtu.
Ia menjelaskan, pihaknya masih memegang aturan dan menunggu arahan dari pemerintah pusat, termasuk menjaga pintu masuk perbatasan bersama-sama Pemerintah Sarawak.
Ditegaskannya, bila berjalannya waktu ada ditemukan kasus corona, maka KJRI akan mengikuti aturan baik itu dari pihak Sarawak Malaysia maupun dari Pemerintah RI, kalau memang harus ada yang ditolak atau dikarantina maka itu harus diikuti. Namun hingga kini belum ada penutupan pintu masuk antara perbatasan RI-Malaysia.
"Belum ada penutupan pintu masuk perbatasan RI-Malaysia, itu baru rencana. Buktinya hari ini, rombongan petugas Rutan Malaysia dengan menggunakan bus bisa masuk melalui PLBN Entikong. Tentu saja mereka bisa masuk terlebih dahulu melalui pemeriksaan terutama terkait kesehatan dan saat ini rombongan itu sedang menuju Kabupaten Sanggau," katanya.
Menyinggung masalah penerbangan, Yonni kembali menjelaskan, hingga saat inipun pihaknya masih menunggu arahan dari Pemerintah RI dan pengumuman dari perusahaan penerbangan.
"Jadi sementara ini semua masih berjalan normal dan kami juga tidak mau lengah, makanya kami juga ikut terus memantau situasi dan kondisi yang ada di lapangan," katanya.
Sebagai perwakilan Pemerintah RI di Sarawak Malaysia, Ronni menambahkan demi melindungi masyarakat Indonesia, bila memang kondisi genting terkait corona ini, maka pihaknya akan mendapat arahan langsung dari pemerintah pusat melalui melalui Kemenlu RI.
Menurut Ronni, adanya isu penutupan pintu masuk perbatasan RI-Malaysia itu disebabkan adanya pertemuan ijtima’ di Masjid Sri Petaling di Petaling Jaya Malaysia dimana ada peserta jamaah tabligh itu positif corona. Dan pertemuan itu jamaah tabligh berasal dari Sarawak, Brunei dan Indonesia termasuk yang berasal dari Kalbar. Dan hal inilah yang dikhawatirkan bahwa yang pulang dari pertemuan itu terjangkit COVID-19.
"Makanya ada wacana pemerintah Malaysia menutup pintu masuk perbatasan. Tapi, hingga saat ini di Sarawak kondisi masih dalam keadaan normal tidak nampak orang-orang menggunakan masker di tempat khalayak ramai. Namun di Sarawak pemerintahnya tetap terlihat waspada pencegahan dengan menempatkan petugas-petugasnya untuk memeriksa warga di tempat-tempat rawan penyebaran corona dan SOP pencegahannya sangat ketat," katanya.
Kaper KJRI Kuching ini juga menjelaskan, untuk para Pekerja Migran Indonesia (PMI) bermasalah yang dipulangkan tidak perlu di khawatirkan, karena sebelum dipulangkan para PMI bermasalah ini tentu sudah melalui pemeriksaan standar internasional terkait corona.
"Bila memang ada diantara PMI yang dipulangkan itu terjangkit COVID-19 pasti sudah ditangani oleh pihak Malaysia dan langsung di karantina, dan begitu juga sebaliknya di Indonesia," katanya.
"Hingga saat ini semua masih berjalan lancar, namun seluruh prosedur standar WHO terkait pencegahan penyebaran COVID-19 tetap dilaksanakan termasuk yang telah dilakukan oleh Pemerintah Malaysia di Sarawak," kata Yonni Triprayitno dalam keterangan tertulisnya kepada Antara di Pontianak, Sabtu.
Ia menjelaskan, pihaknya masih memegang aturan dan menunggu arahan dari pemerintah pusat, termasuk menjaga pintu masuk perbatasan bersama-sama Pemerintah Sarawak.
Ditegaskannya, bila berjalannya waktu ada ditemukan kasus corona, maka KJRI akan mengikuti aturan baik itu dari pihak Sarawak Malaysia maupun dari Pemerintah RI, kalau memang harus ada yang ditolak atau dikarantina maka itu harus diikuti. Namun hingga kini belum ada penutupan pintu masuk antara perbatasan RI-Malaysia.
"Belum ada penutupan pintu masuk perbatasan RI-Malaysia, itu baru rencana. Buktinya hari ini, rombongan petugas Rutan Malaysia dengan menggunakan bus bisa masuk melalui PLBN Entikong. Tentu saja mereka bisa masuk terlebih dahulu melalui pemeriksaan terutama terkait kesehatan dan saat ini rombongan itu sedang menuju Kabupaten Sanggau," katanya.
Menyinggung masalah penerbangan, Yonni kembali menjelaskan, hingga saat inipun pihaknya masih menunggu arahan dari Pemerintah RI dan pengumuman dari perusahaan penerbangan.
"Jadi sementara ini semua masih berjalan normal dan kami juga tidak mau lengah, makanya kami juga ikut terus memantau situasi dan kondisi yang ada di lapangan," katanya.
Sebagai perwakilan Pemerintah RI di Sarawak Malaysia, Ronni menambahkan demi melindungi masyarakat Indonesia, bila memang kondisi genting terkait corona ini, maka pihaknya akan mendapat arahan langsung dari pemerintah pusat melalui melalui Kemenlu RI.
Menurut Ronni, adanya isu penutupan pintu masuk perbatasan RI-Malaysia itu disebabkan adanya pertemuan ijtima’ di Masjid Sri Petaling di Petaling Jaya Malaysia dimana ada peserta jamaah tabligh itu positif corona. Dan pertemuan itu jamaah tabligh berasal dari Sarawak, Brunei dan Indonesia termasuk yang berasal dari Kalbar. Dan hal inilah yang dikhawatirkan bahwa yang pulang dari pertemuan itu terjangkit COVID-19.
"Makanya ada wacana pemerintah Malaysia menutup pintu masuk perbatasan. Tapi, hingga saat ini di Sarawak kondisi masih dalam keadaan normal tidak nampak orang-orang menggunakan masker di tempat khalayak ramai. Namun di Sarawak pemerintahnya tetap terlihat waspada pencegahan dengan menempatkan petugas-petugasnya untuk memeriksa warga di tempat-tempat rawan penyebaran corona dan SOP pencegahannya sangat ketat," katanya.
Kaper KJRI Kuching ini juga menjelaskan, untuk para Pekerja Migran Indonesia (PMI) bermasalah yang dipulangkan tidak perlu di khawatirkan, karena sebelum dipulangkan para PMI bermasalah ini tentu sudah melalui pemeriksaan standar internasional terkait corona.
"Bila memang ada diantara PMI yang dipulangkan itu terjangkit COVID-19 pasti sudah ditangani oleh pihak Malaysia dan langsung di karantina, dan begitu juga sebaliknya di Indonesia," katanya.