Pangkalan Balai (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, menargetkan Pendapatan Asli Daerah dari retribusi tower Rp1 miliar pada 2020 karena pada tahun ini sudah tembus Rp700 juta.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Aminuddin di Pangkalan Balai, Jumat, mengatakan, capaian ini menjadi yang terbaik di Sumatera Selatan jika dibandingkan kabupaten/kota lainnya.
"Untuk mencapai target tersebut, pemkab akan menambah fasilitas kendaraan untuk melakukan survei, monitoring dan pendataan menara," kata dia.
Selain itu, Pemkab Banyuasin juga akan memperkuat sistem, yangmana saat ini sudah menggunakan aplikasi "Simatur" sehingga saat pihak provider membayar tagihan langsung masuk ke kas daerah.
"Perhitungan nilai retribusi menara komunikasi ini berdasarkan pada tingkat penggunaan jasa yang diukur dari jumlah kunjungan, sehingga perlu ada penguatan dalam sistem," kata dia.
Sedangkan komponen tingkat penggunaan jasa yang dihitung meliputi uang harian, biaya transportasi, beban pengadaan alat tulis kantor, dan frekuensi jumlah kunjungan.
Menurutnya, keberhasilan pencapaian PAD retribusi tower ini tak lepas dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah yang dikeluarkan bupati.
Sementara itu, Bupati Banyuasin Askolani mengatakan pemkab harus membuat terobosan-terobosan baru untuk meningkatkan PAD.
Ini sangat penting karena PAD Banyuasin masih rendah mengingat lokasinya yang berdekatan dengan Kota Palembang dan 60 persen wilayah merupakan kawasan rawa. Selain itu, Banyuasin merupakan kabupaten pemekaran dari Musi Banyuasin, yang baru berdiri selama 16 tahun.
“Pendapatan selama ini cenderung monoton atau mengikuti alur yang ada. Apa yang dicapai dari PAD retribusi tower ini patut diapreasiasi,” kata dia.
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Banyuasin yang hanya mencapai Rp1,9 triliun, tentu pemerintah daerah tak akan mampu membangun dengan kekuatan sendiri dengan kondisi wilayah yang sangat luas.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Aminuddin di Pangkalan Balai, Jumat, mengatakan, capaian ini menjadi yang terbaik di Sumatera Selatan jika dibandingkan kabupaten/kota lainnya.
"Untuk mencapai target tersebut, pemkab akan menambah fasilitas kendaraan untuk melakukan survei, monitoring dan pendataan menara," kata dia.
Selain itu, Pemkab Banyuasin juga akan memperkuat sistem, yangmana saat ini sudah menggunakan aplikasi "Simatur" sehingga saat pihak provider membayar tagihan langsung masuk ke kas daerah.
"Perhitungan nilai retribusi menara komunikasi ini berdasarkan pada tingkat penggunaan jasa yang diukur dari jumlah kunjungan, sehingga perlu ada penguatan dalam sistem," kata dia.
Sedangkan komponen tingkat penggunaan jasa yang dihitung meliputi uang harian, biaya transportasi, beban pengadaan alat tulis kantor, dan frekuensi jumlah kunjungan.
Menurutnya, keberhasilan pencapaian PAD retribusi tower ini tak lepas dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah yang dikeluarkan bupati.
Sementara itu, Bupati Banyuasin Askolani mengatakan pemkab harus membuat terobosan-terobosan baru untuk meningkatkan PAD.
Ini sangat penting karena PAD Banyuasin masih rendah mengingat lokasinya yang berdekatan dengan Kota Palembang dan 60 persen wilayah merupakan kawasan rawa. Selain itu, Banyuasin merupakan kabupaten pemekaran dari Musi Banyuasin, yang baru berdiri selama 16 tahun.
“Pendapatan selama ini cenderung monoton atau mengikuti alur yang ada. Apa yang dicapai dari PAD retribusi tower ini patut diapreasiasi,” kata dia.
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Banyuasin yang hanya mencapai Rp1,9 triliun, tentu pemerintah daerah tak akan mampu membangun dengan kekuatan sendiri dengan kondisi wilayah yang sangat luas.