Jakarta (ANTARA) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise mengatakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak harus mengikuti perkembangan zaman dengan menguasai teknologi informasi dan komunikasi.
"Perempuan dan anak harus mengikuti perubahan global. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi memerlukan perubahan pola pikir, visi, misi, tata nilai, strategi dan budaya kerja," kata Menteri Yohana saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2019 di Tangerang, sebagaimana siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis.
Yohana mengatakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pun mengikuti perkembangan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan dan komunikasi.
Hal itu diharapkan berdampak pada perubahan arah kebijakan, strategi, dan implementasi pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat nasional dan daerah.
Menurut Yohana, upaya mempercepat kesejahteraan perempuan dan anak harus dilakukan dengan berkolaborasi, berjejaring, terintegrasi, saling menguatkan, dan memberikan apresiasi dengan pemangku kepentingan lainnya mulai dari pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dunia usaha dan media massa.
"Kita bisa bekerja sama dan berkomitmen memikirkan inovasi dan strategi dengan memanfaatkan teknologi informasi agar semua terkoneksi dengan ilmu pengetahuan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak," tuturnya.
Yohana berharap Rapat Koordinasi Nasional tersebut dapat menyelaraskan kebijakan dan program PPPA, membangun jejaring, berbagi inovasi, pengalaman, dan praktik terbaik terkait pembangunan PPPA yang selama ini telah dilakukan.
"Perempuan dan anak harus mengikuti perubahan global. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi memerlukan perubahan pola pikir, visi, misi, tata nilai, strategi dan budaya kerja," kata Menteri Yohana saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2019 di Tangerang, sebagaimana siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis.
Yohana mengatakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pun mengikuti perkembangan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan dan komunikasi.
Hal itu diharapkan berdampak pada perubahan arah kebijakan, strategi, dan implementasi pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat nasional dan daerah.
Menurut Yohana, upaya mempercepat kesejahteraan perempuan dan anak harus dilakukan dengan berkolaborasi, berjejaring, terintegrasi, saling menguatkan, dan memberikan apresiasi dengan pemangku kepentingan lainnya mulai dari pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dunia usaha dan media massa.
"Kita bisa bekerja sama dan berkomitmen memikirkan inovasi dan strategi dengan memanfaatkan teknologi informasi agar semua terkoneksi dengan ilmu pengetahuan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak," tuturnya.
Yohana berharap Rapat Koordinasi Nasional tersebut dapat menyelaraskan kebijakan dan program PPPA, membangun jejaring, berbagi inovasi, pengalaman, dan praktik terbaik terkait pembangunan PPPA yang selama ini telah dilakukan.