Mamuju (ANTARA News Sumsel) - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengingatkan bahwa Indonesia sebagai sebuah negara, disatukan atas dasar kesamaan ide dan pemikiran dari berbagai suku bangsa untuk bersatu.

Karena itu dia menilai ide dan gagasan yang membuat Indonesia bersatu itu harus dipelihara agar masyarakat dapat berdialektika dengan gagasannya tersebut.

"Bung Karno berjasa besar membangun narasi bagi Indonesia untuk menyatukan 17 ribu pulau dan latar belakang suku bangsa yang beragam, sehingga bangsa Indonesia dibangun atas dasar ide," kata Fahri saat menghadiri deklarasi Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) Sulawesi Barat, di Mamuju, Senin malam.

Dia mengatakan Indonesia ditemukan dari dua jalur pemikiran yaitu dari orang yang sekolah di barat yang membawa gagasan nasionalisme dan orang yang belajar ke timur yaitu belajar tauhid dan konsep hukum agama.

Kedua jalur pemikiran tersebut menurut dia, melahirkan gagasan Pancasila yang menjadi penemuan sempurna karena tidak hanya menjadi dasar berbangsa dan bernegara.

"Dalam agama ada tujuan syariat agama, sama seperti Pancasila yaitu memelihara agama dalam sila ketuhanan yang maha esa. Memelihara jiwa, di Pancasila ada kemanusiaan yang adil dan beradab," ujarnya.

Fahri menegaskan bahwa Indonesia tidak pernah bisa menyatu karena pembangunan infrastruktur, transportasi dan jalan tol namun disatukan oleh ide dan pemikiran.

Menurut dia, kesultanan-kesultanan yang ada di Indonesia mau bersatu karena Soekarno dan para pahlawan nasional ketika itu menyampaikan gagasan dan ide besar adanya persatuan Indonesia.

"Kita menyatu karena ide dan pikiran yang dipidatokan Bung Karno, Bung Hatta, dan Syahril. Indonesia tidak dikumpulkan peristiwa fisik seperti pembangunan infrastruktur jalan tol ataupun transportasi," katanya.

Dia menilai dialektika ide dan gagasan tersebut sudah menjadi tradisi bagi bangsa Indonesia sehingga harus dirawat bukan malah dikerdilkan dengan ancaman pidana melalui UU ITE.

Fahri mengaku kecewa dengan proses pemidanaan penyampaian ide dan gagasan dari masyarakat, karena itu bertentangan dengan tradisi kebebasan berpikir bangsa Indonesia.