Legislator: Kinerja BULOG tidak sesuai SOP
Jumat, 8 Februari 2019 18:40 WIB
Anggota DPRD Ogan Komering Ulu menggelar rapat koordinasi pemanggilan pihak bulog setempat terkait penemuan 6.000 ton beras busuk. (ANTARA News Sumsel/Edo Purmana)
Baturaja, Sumsel (ANTARA News Sumsel) - Anggota Komisi I DPRD Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Yopi Syahrudin menilai Bulog Sub Divre setempat perlu meningkatkan kinerja agar sesuai standar operasional prosedur dalam pengelolaan beras.
"Kami menerima informasi kinerja Bulog tidak sesuai dengan SOP karena banyak sekali beras yang ditemukan di gudang penyimpanan milik Bulog beberapa waktu hingga 6.000 ton," ucapnya di Baturaja, Jumat.
Menurut dia, sistem pembelian dan pengadaan beras tidak lagi menggunakan sistem kendali mutu terbukti dengan jumlah beras yang tertimbun hingga membusuk di gudang milik bulog lokal.
"Menurut kami pihak Bulog zolim kepada masyarakat. Jangan-jangan ada beras yang tidak bermutu atau tidak sesuai standar masih dibeli," kata Yopi.
Dia menilai Bulog yang menimbun beras 6.000 ton hingga gudang penyimpanan mencapai miliar rupiah.
"Hitung saja 6.000 ton dikalikan Rp7.300 / kilogram sesuai harga beli bulog, maka akan keluar nominal sebesar Rp48 miliar lebih. Uang ini sangat banyak mengingat saat ini masih ada warga yang harus dibayar walau hanya dengan beras," tegasnya.
Sementara Kepala Sub Bulog Divre Kabupaten Ogan Komering Ulu, Deni Laksana Putra didampingi Kasi Humas, Dimas saat menerima panggilan anggota DPRD di DPRD mengungkap jika menumpuknya di tahun 2015 di gudang di samping itu sesuai dengan permintaan pemerintah pusat.
Menurut dia, pada tahun ini peredaran beras di wilayah tidak sesuai dengan ketentuan gabah "Kami hanya eksekutor saja, pada 2015 bulog menyerap 18 juta ton beras, namun dengan perubahan kebijakan pemerintah pusat lajur beras di OKU Raya tidak seimbang," katanya.
"Kami menerima informasi kinerja Bulog tidak sesuai dengan SOP karena banyak sekali beras yang ditemukan di gudang penyimpanan milik Bulog beberapa waktu hingga 6.000 ton," ucapnya di Baturaja, Jumat.
Menurut dia, sistem pembelian dan pengadaan beras tidak lagi menggunakan sistem kendali mutu terbukti dengan jumlah beras yang tertimbun hingga membusuk di gudang milik bulog lokal.
"Menurut kami pihak Bulog zolim kepada masyarakat. Jangan-jangan ada beras yang tidak bermutu atau tidak sesuai standar masih dibeli," kata Yopi.
Dia menilai Bulog yang menimbun beras 6.000 ton hingga gudang penyimpanan mencapai miliar rupiah.
"Hitung saja 6.000 ton dikalikan Rp7.300 / kilogram sesuai harga beli bulog, maka akan keluar nominal sebesar Rp48 miliar lebih. Uang ini sangat banyak mengingat saat ini masih ada warga yang harus dibayar walau hanya dengan beras," tegasnya.
Sementara Kepala Sub Bulog Divre Kabupaten Ogan Komering Ulu, Deni Laksana Putra didampingi Kasi Humas, Dimas saat menerima panggilan anggota DPRD di DPRD mengungkap jika menumpuknya di tahun 2015 di gudang di samping itu sesuai dengan permintaan pemerintah pusat.
Menurut dia, pada tahun ini peredaran beras di wilayah tidak sesuai dengan ketentuan gabah "Kami hanya eksekutor saja, pada 2015 bulog menyerap 18 juta ton beras, namun dengan perubahan kebijakan pemerintah pusat lajur beras di OKU Raya tidak seimbang," katanya.
Pewarta : Edo Purmana
Editor : Aang Sabarudin
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Dukung Apel Akbar Satlinmas, Bank Sumsel Babel raih penghargaan khusus Pemprov Sumsel
30 August 2026 16:58 WIB
Rayakan HUT ke-81 RI, Pertamina PHR Zona 4 salurkan 4.000 paket sembako murah di Sumsel
17 August 2026 20:19 WIB
Bank Sumsel Babel dukung Pemprov Sumsel wujudkan "Health Tourism" berkelas nasional
06 July 2026 8:14 WIB
FEB Universitas Tridinanti dan ANTARA edukasi mahasiswa cara bijak manfaatkan AI
11 June 2026 16:06 WIB
Bank Sumsel Babel gelar Wali Kota Cup Darussalam meriahkan HUT Kota Palembang
06 June 2026 23:11 WIB
Terpopuler - Lintas Daerah
Lihat Juga
Lima penerbangan Palembang-Jakarta dibatalkan, dampak erupsi Anak Krakatau
06 September 2026 9:35 WIB
KAI Daop 1 Jakarta pastikan perjalanan kereta api aman dari erupsi Gunung Anak Krakatau
06 September 2026 9:03 WIB
Anggota DPR minta penanganan optimal bagi santri keracunan MBG di Sidoarjo
03 September 2026 16:23 WIB
Kualitas Udara Kota Jambi masuk kategori tidak sehat, nilai ISPU tembus 101
23 August 2026 15:34 WIB