PDIP tanggapi serius ancaman gugatan terhadap Basarah
Sabtu, 1 Desember 2018 21:41 WIB
Partai PDI Perjuangan (ANTARANEWS)
Jakarta (ANTARA News Sumsel) - PDI Perjuangan menanggapi serius ancaman pimpinan Partai Berkarya yang akan menggugat Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah karena menyebut Presiden RI kedua Soeharto sebagai guru korupsi.
"PDIP menanggapi hal ini secara serius, karena menjadi pertaruhan wibawa bangsa. Apakah mampu memastikan seluruh semangat Reformasi 1998 dapat membentuk pemerintahan yang bersih dari KKN," kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, di sela kegiatan Rakor Pemilu 2019 di Kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta, Sabtu.
Menurut Hasto Kristiyanto, kepemimpinan di PDIP berbeda dengan partai yang dipimpin Prabowo Subianto. "Di PDIP tidak ada caleg yang terindikasi korupsi. PDIP Komit dengan semangat reformasi salah satunya pemberantasan korupsi," katanya.
Dengan adanya rencana gugatan dari Partai Berkarya, menurut Hasto, PDIP akan mendorong menjadi momentum agar para pemimpin di era orde baru membuka asal sumber harta kekayannya.
Hasto menegaskan, PDIP dan para penggiat antikorupsi memiliki banyak data korupsi, termasuk dokumen-dokumen ketika TAP MPR Nomor VIII/MPR/2001 Tahun 2001 Tentang Rekoemndasi dan Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). "Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, saat itu sudah bersikap bijaksana, yakni membangun rekonsiliasi ketika Soeharto banyak dihujat masyarakat," katanya.
Namun keluarga Soeharto sendiri, kata dia, yang saat ini berupaya mengungkit-ungkit permasalahan di masa lalu, termasuk ancaman gugatan kepada Ahmad Basarah.
Hasto menegaskan, pernyataan Ahmad Basarah soal Soeharto sebagai guru kroupsi itu hanya menanggapi pidato Prabowo Subianto di Singapura, yang antara lain menyebut korupsi di Indonesia saat ini sudah kronis, ibarat penyakit kanker stadium empat.
Hasto juga mengungatkan, Amien Rais sebagai salah satu tokoh reformasi 1998. Menurut dia, jika Amien Rais merasa sebagai bagian dari reformasi yang menjatuhkan pemerintahan orde baru karena sarat praktik KKN, seharusnya Amien Rais tidak hanya diam, ketika Ahmad Basarah akan digugat karena menyebut Soeharto sebagai guru korupsi. "Kalau Pak Amien Rais mau menggunakan hati nurani dan pikirannya, tentu saja akan berpihak pada Pak Ahmad Basarah, kecuali sudah berubah," katanya.
"PDIP menanggapi hal ini secara serius, karena menjadi pertaruhan wibawa bangsa. Apakah mampu memastikan seluruh semangat Reformasi 1998 dapat membentuk pemerintahan yang bersih dari KKN," kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, di sela kegiatan Rakor Pemilu 2019 di Kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta, Sabtu.
Menurut Hasto Kristiyanto, kepemimpinan di PDIP berbeda dengan partai yang dipimpin Prabowo Subianto. "Di PDIP tidak ada caleg yang terindikasi korupsi. PDIP Komit dengan semangat reformasi salah satunya pemberantasan korupsi," katanya.
Dengan adanya rencana gugatan dari Partai Berkarya, menurut Hasto, PDIP akan mendorong menjadi momentum agar para pemimpin di era orde baru membuka asal sumber harta kekayannya.
Hasto menegaskan, PDIP dan para penggiat antikorupsi memiliki banyak data korupsi, termasuk dokumen-dokumen ketika TAP MPR Nomor VIII/MPR/2001 Tahun 2001 Tentang Rekoemndasi dan Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). "Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, saat itu sudah bersikap bijaksana, yakni membangun rekonsiliasi ketika Soeharto banyak dihujat masyarakat," katanya.
Namun keluarga Soeharto sendiri, kata dia, yang saat ini berupaya mengungkit-ungkit permasalahan di masa lalu, termasuk ancaman gugatan kepada Ahmad Basarah.
Hasto menegaskan, pernyataan Ahmad Basarah soal Soeharto sebagai guru kroupsi itu hanya menanggapi pidato Prabowo Subianto di Singapura, yang antara lain menyebut korupsi di Indonesia saat ini sudah kronis, ibarat penyakit kanker stadium empat.
Hasto juga mengungatkan, Amien Rais sebagai salah satu tokoh reformasi 1998. Menurut dia, jika Amien Rais merasa sebagai bagian dari reformasi yang menjatuhkan pemerintahan orde baru karena sarat praktik KKN, seharusnya Amien Rais tidak hanya diam, ketika Ahmad Basarah akan digugat karena menyebut Soeharto sebagai guru korupsi. "Kalau Pak Amien Rais mau menggunakan hati nurani dan pikirannya, tentu saja akan berpihak pada Pak Ahmad Basarah, kecuali sudah berubah," katanya.
Pewarta : Riza Harahap
Editor :
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Mundurnya dua stafsus Presiden, pelajaran bagi pejabat jangan mudah salahgunakan wewenang
26 April 2020 12:51 WIB, 2020
Wakil ketua MPR: Tak ada bangsa besar karena jiplak ideologi bangsa lain
19 November 2019 9:17 WIB, 2019
Ketua DPD PDIP Sumsel instruksikan kader gotong royong bantu korban gempa NTT
15 August 2026 21:13 WIB
Terpopuler - Polhukam
Lihat Juga
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Palembang pastikan integrasi warga binaan lewat warung informasi
18 September 2026 19:57 WIB
Kasus TPPU eks Jampidsus segera disidangkan, kuasa hukum sebut Febrie kooperatif
16 September 2026 9:16 WIB