Palembang (ANTARA News Sumsel) - Komisi Pemberantasan Korupsi mengharapkan peran ideal media massa dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak pada 27 Juni 2018.
Peran ideal media di pilkada dalam perspektif antikorupsi sangat diharapkan untuk melahirkan kepala daerah yang bersih dan jujur, kata anggota Dewan Pers Imam Wahyudi pada acara Diskusi Media yang difasilitasi Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK di Palembang, Senin.
Dia menjelaskan, fungsi pers dalam pelaksanaan pesta demokrasi rakyat itu yakni mengenalkan seluruh pasangan calon kepala daerah kepada publik/masyarakat secara luas.
Siapa saja orang yang akan dipilih masyarakat menjadi gubernur, bupati, dan wali kota harus bisa dipublikasikan wartawan/pers secara lengkap.
Publikasi melalui pemberitaan di media massa cetak dan eleltronik mengenai sosok calon kepala daerah dan program kerjanya memiliki peran besar untuk memberikan acuan kepada masyarakat dalam menentukan pilihan dalam pemungutan suara.
Selain itu, pers juga harus berfungsi melakukan pengawasan terhadap calon kepala daerah, penyelenggara pilkada, dan masyarakat yang menjadi pemilih atau menggunakan hak suaranya.
Dengan adanya pers berperan ideal dalam pilkada, diharapkan dapat mengungkap lika liku dunia gelap pilkada dan siapa saja yang cocok untuk dipilih menjadi pemimpin di suatu daerah.
Melalui informasi dan pengawasan pers, diharapkan masyarakat tidak salah pilih serta pelaksanaan pesta demokrasi rakyat itu bisa berjalan dengan baik tanpa adanya pelanggaran hukum dan bersih dari praktik korupsi, kata Imam.
Sementara pada kesempatan yang sama Direktur Eksekutif SMRC, Djayadi Hanan menambahkan berdasarkan hasil survei pihaknya, masyarakat menginginkan pemimpin yang tidak korup.
"Prinsipnya pemilih tidak menginginkan pemimpin yang korup, namun dilemanya dalam pelaksanaan pilkada sering muncul godaan politik uang yang dapat mempengaruhi pilihan terhadap calon tertentu," ujarnya.
Menurut dia, cukup banyak masyarakat terutama dari kalangan menengah ke bawah yang toleransi dengan politik uang karena dipengaruhi kebutuhan hidup, jika calon yang menggunakan cara seperti itu memenangkan kontestasi, berpeluang menjadi pemimpin yang korup.
Kondisi tersebut perlu dicegah, melalui fungsi pers bisa mengedukasi masyarakat menggunakan hak pilihnya secara baik dan benar sesuai hati nurani bukan dipengaruhi oleh politik uang, kata Djayadi.
Peran ideal media di pilkada dalam perspektif antikorupsi sangat diharapkan untuk melahirkan kepala daerah yang bersih dan jujur, kata anggota Dewan Pers Imam Wahyudi pada acara Diskusi Media yang difasilitasi Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK di Palembang, Senin.
Dia menjelaskan, fungsi pers dalam pelaksanaan pesta demokrasi rakyat itu yakni mengenalkan seluruh pasangan calon kepala daerah kepada publik/masyarakat secara luas.
Siapa saja orang yang akan dipilih masyarakat menjadi gubernur, bupati, dan wali kota harus bisa dipublikasikan wartawan/pers secara lengkap.
Publikasi melalui pemberitaan di media massa cetak dan eleltronik mengenai sosok calon kepala daerah dan program kerjanya memiliki peran besar untuk memberikan acuan kepada masyarakat dalam menentukan pilihan dalam pemungutan suara.
Selain itu, pers juga harus berfungsi melakukan pengawasan terhadap calon kepala daerah, penyelenggara pilkada, dan masyarakat yang menjadi pemilih atau menggunakan hak suaranya.
Dengan adanya pers berperan ideal dalam pilkada, diharapkan dapat mengungkap lika liku dunia gelap pilkada dan siapa saja yang cocok untuk dipilih menjadi pemimpin di suatu daerah.
Melalui informasi dan pengawasan pers, diharapkan masyarakat tidak salah pilih serta pelaksanaan pesta demokrasi rakyat itu bisa berjalan dengan baik tanpa adanya pelanggaran hukum dan bersih dari praktik korupsi, kata Imam.
Sementara pada kesempatan yang sama Direktur Eksekutif SMRC, Djayadi Hanan menambahkan berdasarkan hasil survei pihaknya, masyarakat menginginkan pemimpin yang tidak korup.
"Prinsipnya pemilih tidak menginginkan pemimpin yang korup, namun dilemanya dalam pelaksanaan pilkada sering muncul godaan politik uang yang dapat mempengaruhi pilihan terhadap calon tertentu," ujarnya.
Menurut dia, cukup banyak masyarakat terutama dari kalangan menengah ke bawah yang toleransi dengan politik uang karena dipengaruhi kebutuhan hidup, jika calon yang menggunakan cara seperti itu memenangkan kontestasi, berpeluang menjadi pemimpin yang korup.
Kondisi tersebut perlu dicegah, melalui fungsi pers bisa mengedukasi masyarakat menggunakan hak pilihnya secara baik dan benar sesuai hati nurani bukan dipengaruhi oleh politik uang, kata Djayadi.