DPR dukung bentuk Pansus First Travel
Rabu, 4 April 2018 14:19 WIB
Bambang Soesatyo - Ketua DPR RI (istimewa)
Jakarta (ANTARA News Sumsel) - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendukung langkah Komisi III DPR yang akan membentuk Panitia Khusus terkait korban penipuan biro perjalanan First Travel agar persoalannya bisa segera diselesaikan.
"Korban First Travel sudah melapor pada Komisi III DPR dan akan dibentuk Pansus, Pimpinan DPR mendukung langkah tersebut," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.
Dia mengatakan apapun yang menjadi keluhan masyarakat harus direspon DPR sehingga pembentukan Pansus tersebut agar akar persoalan biro perjalanan bermasalah tersebut segera selesai.
Menurut dia, Pansus tersebut ingin memastikan bagaimana fungsi pengawasan Kementerian Agama berjalan mengawasi biro perjalanan umroh karena kasus seperti First Travel tidak hanya sekali terjadi.
"Persoalan ini bukan hanya sekali atau dua kalo namun harus diselesaikan secara permanen," ujarnya.
Bambang mengatakan pembentukan Pansus tidak akan mempengaruhi proses pengadilan yang berjalan dalam kasus First Travel karena Pansus untuk mencegah tidak terjadi lagi bentuk-bentuk penyimpangan atau penipuan yang sama.
Sebelumnya, Komisi III DPR menerima pengaduan korban biro perjalanan First Travel, yang mengadukan terkait dana yang telah disetorkan belum kembali, pada Selasa (3/4).
Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedya Pandjaitan mengatakan rekomendasi anggota Komisi III DPR dari delapan fraksi sepakat dibentuk Pansus agar masalah seperti itu tidak terjadi di kemudian hari.
Namun menurut dia, karena Komisi III DPR tidak memiliki kewenangan membentuk Pansus Angket karena harus melibatkan lintas komisi sehingga akan disampaikan dahulu kepada Pimpinan DPR.
"Pekan depan kami rapat pleno komisi menyampaikan pada Pimpinan DPR lalu Pimpinan akan memanggil para pimpinan fraksi untuk kemudian disepakati pembentukan Pansus dan disetujui dalam Rapat Paripurna DPR," katanya.
Karena itu dia berharap Pansus tersebut dapat dibentuk sebelum berakhirnya Masa Sidang ini padanya 28 April mendatang.
"Korban First Travel sudah melapor pada Komisi III DPR dan akan dibentuk Pansus, Pimpinan DPR mendukung langkah tersebut," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.
Dia mengatakan apapun yang menjadi keluhan masyarakat harus direspon DPR sehingga pembentukan Pansus tersebut agar akar persoalan biro perjalanan bermasalah tersebut segera selesai.
Menurut dia, Pansus tersebut ingin memastikan bagaimana fungsi pengawasan Kementerian Agama berjalan mengawasi biro perjalanan umroh karena kasus seperti First Travel tidak hanya sekali terjadi.
"Persoalan ini bukan hanya sekali atau dua kalo namun harus diselesaikan secara permanen," ujarnya.
Bambang mengatakan pembentukan Pansus tidak akan mempengaruhi proses pengadilan yang berjalan dalam kasus First Travel karena Pansus untuk mencegah tidak terjadi lagi bentuk-bentuk penyimpangan atau penipuan yang sama.
Sebelumnya, Komisi III DPR menerima pengaduan korban biro perjalanan First Travel, yang mengadukan terkait dana yang telah disetorkan belum kembali, pada Selasa (3/4).
Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedya Pandjaitan mengatakan rekomendasi anggota Komisi III DPR dari delapan fraksi sepakat dibentuk Pansus agar masalah seperti itu tidak terjadi di kemudian hari.
Namun menurut dia, karena Komisi III DPR tidak memiliki kewenangan membentuk Pansus Angket karena harus melibatkan lintas komisi sehingga akan disampaikan dahulu kepada Pimpinan DPR.
"Pekan depan kami rapat pleno komisi menyampaikan pada Pimpinan DPR lalu Pimpinan akan memanggil para pimpinan fraksi untuk kemudian disepakati pembentukan Pansus dan disetujui dalam Rapat Paripurna DPR," katanya.
Karena itu dia berharap Pansus tersebut dapat dibentuk sebelum berakhirnya Masa Sidang ini padanya 28 April mendatang.
Pewarta : Imam Budilaksono
Editor :
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Istri Gus Dur hadir ke MPR terima surat tak berlakunya TAP MPR II/2001
29 September 2024 12:29 WIB, 2024
Presiden Jokowi dan pimpinan MPR saling goda soal empat pasangan capres
10 August 2023 14:30 WIB, 2023
Presiden Jokowi: Isu munaslub Golkar tak ada hubungannya dengan pemerintah
27 July 2023 9:55 WIB, 2023
Ketua MPR prihatin banyak pekerja asal NTT yang meninggal di luar negeri
01 October 2021 17:52 WIB, 2021
Terpopuler - Polhukam
Lihat Juga
Kasus TPPU eks Jampidsus segera disidangkan, kuasa hukum sebut Febrie kooperatif
16 September 2026 9:16 WIB