Surabaya (ANTARA Sumsel) - Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo mengimbau partai politik menghindari "pembajakan" kader untuk dicalonkan sebagai kepala daerah atau wakilnya di dalam sebuah proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
"Buat apa ada kaderisasi, pendidikan dan pelatihan calon kepala daerah yang nantinya menjadi kebanggaan jika partai politik melakukan aksi bajak-membajak," ujarnya ketika ditemui usai membuka Rapimnas KPU RI dengan KPU Provinsi se-Indonesia di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin malam.
Pada pembukaan Rapimnas yang baru berakhir jelang tengah malam tersebut, Mendagri didampingi Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali dan Gubernur Jatim Soekarwo.
Menurut Mendagri, membangun koalisi sah-sah saja, namun jika etika tidak dijaga maka merusak demokrasi dan berdasarkan laporan yang masuk ke dirinya terjadi di sejumlah daerah.
"Soal partai politik mau mengambil itu sah-sah saja. Tapi kan kembali ke individu yang bersangkutan," ucap mantan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Jatim tersebut.
Secara khusus, ia berpesan pada pelaksanaan Pilkada serentak 2018 tidak ada praktik politik uang, serta Bawaslu dan kepolisian bertindak tegas jika menemukan kampanye mengarah ke konflik.
"Jangan malah berkampanye dengan ujaran kebencian, memainkan isu SARA, fitnah dan yang mendekati perpecahan. Harus adu program dan konsep bagaimana membangun daerah," ucapnya.
"Buat apa ada kaderisasi, pendidikan dan pelatihan calon kepala daerah yang nantinya menjadi kebanggaan jika partai politik melakukan aksi bajak-membajak," ujarnya ketika ditemui usai membuka Rapimnas KPU RI dengan KPU Provinsi se-Indonesia di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin malam.
Pada pembukaan Rapimnas yang baru berakhir jelang tengah malam tersebut, Mendagri didampingi Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali dan Gubernur Jatim Soekarwo.
Menurut Mendagri, membangun koalisi sah-sah saja, namun jika etika tidak dijaga maka merusak demokrasi dan berdasarkan laporan yang masuk ke dirinya terjadi di sejumlah daerah.
"Soal partai politik mau mengambil itu sah-sah saja. Tapi kan kembali ke individu yang bersangkutan," ucap mantan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Jatim tersebut.
Secara khusus, ia berpesan pada pelaksanaan Pilkada serentak 2018 tidak ada praktik politik uang, serta Bawaslu dan kepolisian bertindak tegas jika menemukan kampanye mengarah ke konflik.
"Jangan malah berkampanye dengan ujaran kebencian, memainkan isu SARA, fitnah dan yang mendekati perpecahan. Harus adu program dan konsep bagaimana membangun daerah," ucapnya.