Palembang (Antarasumsel.com) - Era kebangkitan nasional Indonesia dipercaya terjadi pada paruh pertama abad ke-20. Indonesia ketika itu masih terkotak-kotak oleh beragam suku, ras, dan golongan mulai menyadari pentingnya semangat persatuan untuk melawan penjajah.
Istilah "Tanah Air Indonesia" dan "orang Indonesia" mulai menyeruak ke permukaan sebagai salah satu dampak politik etis yang diperjuangkan sejak masa Multatuli.
Pada masa itu ditandai dengan dua peristiwa penting, yaitu berdirinya organisasi modern Boedi Oetomo pada 20 Mei 1908 dan lahirnya ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928.
Lahirnya Boedi Oetomo merupakan momentum bangkitnya semangat nasionalisme, persatuan, kesatuan, serta kesadaran untuk memperbaiki diri sebagai suatu bangsa dan bergerak memperjuangkan kemerdekaannya.
Akan tetapi, setelah berlalu 109 tahun, apa yang terjadi dengan bangsa ini?
Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan Prof. Dr. H. Romli berpendapat bahwa bangsa ini mulai rapuh dari semangat persatuan seperti yang dicita-citakan para pendiri negara.
Pada beberapa kasus dapat terlihat jelas bahwa bangsa ini mudah terpecah belah oleh beragam isu berlatar suku, ras, golongan, dan agama.
Padahal, jika merefleksi pada sejarah, bangsa ini seharusnya makin solid karena telah menjalani proses panjang hingga akhirnya bisa bertahan sampai kini. Indonesia telah menghadapi berbagai tantangan mulai dari ketertingalan, kebodohan, dan persoalan perbedaan suku, ras, agama, dan golongan hingga akhirnya keluar sebagai pemenang ketika membuat kesepakatan nasional mendirikan NKRI yang berfalsafah Pancasila.
Namun, dalam perjalanannya upaya memecah bela dan membelokkan sejarah ini tetap ada. Hal ini harus dicegah dengan tetap bersatu dalam konteks membangun nasionalisme setinggi-tingginya dengan harapan bangsa ini akan abadi selama-lamanya.
Oleh karena itu, semua komponen bangsa harus menyadari bahwa dasar negara Pancasila itu sudah final. Jika ada pemikiran lain, sifatnya hanya perbandingan.
"Dasar negara Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara ini sudah yang terbaik. Marilah dalam peringatan Harkitnas ini semua pihak menyadarinya," kata Romli.
Semangat nasionalisme ini sangat dibutuhkan pada era globalisasi dan liberalisme saat ini untuk menangkal berbagai ancaman.
Saat ini, yang cukup menarik perhatian adalah isu radikalisme, intoleran, dan terorisme yang kerap dialamatkan ke satu golongan saja.
"Saya tentunya tidak setuju jika terorisme itu dituduhkan ke Islam. Karena dari sejarah lahirnya Pancasila saja dapat diketahui bahwa Islam mengakui Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Dari sembilan pencetus Pancasila, ada delapan orang yang beragama Islam. Akan tetapi, mereka tidak membentuk negara berlandaskan hukum Islam," katanya.
Oleh karena itu, Romli mengatakan bahwa keinginan mengubah dasar negara itu merupakan suatu pandangan yang tidak relevan lagi saat ini.
Menurut dia, yang terpenting adalah bagaimana membangun suasana kehidupan sesuai dengan falsafah Pancasila di berbagai sendi kehidupan.
Saat ini Indonesia masih jauh dari falsafah Pancasila karena masih dijumpai sikap politik yang tidak santun, korupsi di tingkatan eksekutif dan legislatif, dan perilaku organisasi kemasyarakatan yang jauh dari tujuan kemaslahatan umat.
"Saat ini ada 10 partai berkuasa yang berkiprah di lini eksekutif dan legislatif. Akan tetapi, hingga kini belum berorientasi pada kepentingan rakyat, tetapi masih pada kepentingan golongan semata. Mereka kerap saling jegal," katanya.
Belum lagi ancaman dari luar (global), yakni masuk melalui paham demokrasi liberal, seperti Amerika Serikat yang tidak cocok dengan kultur bangsa serta ekonomi liberal yang menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar sehingga akses hanya untuk pemodal besar.
Tak ayal jika kini, ekonomi Indonesia hanya dikuasai oleh segelintir orang karena kelemahan akses kalangan pribumi di bidang ekonomi.
Oleh karena itu, Muhammadiyah sangat mengapresiasi upaya pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla yang mulai membuka sekolah-sekolah keterampilan karena selama ini sektor pendidikan masih lemah dukungannya pada gerakan bisnis menuju kemandirian.
Dengan semangat kewirausahaan ini diharapkan Indonesia tetap membangun karena bertumbuhnya sektor ekonomi kreatif dan lapangan kerja.
Muhammadiyah sendiri sebagai organisasi kemasyarakat sosial keagamaan juga tak henti-hentinya menggerakkan potensi yang ada di tengah masyarakat bidang pendidikan, sosial, dan?kesehatan.
"Apa yang dilakukan Muhammadiyah ini merupakan wujud nyata mengisi kemerdekaan," katanya.
Generasi Muda
Guru Besar Universitas Sriwijaya bidang sosiologi Prof. Dr. Alfitri, M.Si. mengatakan bahwa fenomena perpecahan yang kerap muncul akhir-akhir ini karena mulai runtuhnya indentitas nasional.
Padahal, dengan indentitas ini Indonesia mampu bertahan hingga kini di bawah bendera NKRI.
Menurut Alfitri, munculnya fenomena ini juga melalui proses panjang dan salah satu penyebabnya yakni globalisasi dan liberalisme. Misalnya, politik di bawah ke persoalan agama, dahulu tidak pernah terjadi. Sekarang bertambah kencang pada era demokrasi liberal.
Hal itu juga dilatari krisis kepemimpinan nasional di Indonesia, yakni minimnya tokoh kebangsaan yang dipanuti masyarakat.
Lantaran itu tidak ada cara lain selain menguatkan ideologi Pancasila, bukan hanya dalam kehidupan formal berbangsa dan bernegara, melainkan juga di tataran bermasyarakat oleh seluruh komponen bangsa.
"Tentunya yang harus mengawal ini adalah pemerintah. Jika tidak dikawal, tidak akan ada lagi Indonesia dari Aceh hingga Papua," kata Alfitri.
Saat ini bangsa Indonsia masih memiliki komitmen bersama untuk bersatu sesuai dengan semangat para pendiri negara. Akan tetapi, perlu diwaspadai adanya ancaman dari luar, terutama pada cara pandang para generasi muda.
Jika pada era Orde Baru dikenal P4, apa yang dilakukan bangsa ini sekarang, tepatnya setelah era reformasi. Bangsa ini kehilangan panutan dan kurang mengamalkan Pancasila dalam berbagai sendi kehidupan.
Pada saat reformasi, lahir generasi yang menginginkan kebebasan. Akan tetapi, setelah bergulir 2 dekade disadari kebebasan itu justru menjadi ancaman sendiri bagi bangsa ini.
Kemajuan teknologi dengan ditandai komunikasi tanpa batas selama 24 jam membuat oknum sangat mudah memecah bangsa ini hanya melalui laman media sosial.
Jika identitas bangsa Pancasila makin luntur, jangan heran jika bangsa ini tidak dapat bertahan pada masa datang.
"Ada baiknya melalui Harkitnas ini, semua komponen bangsa merenung kebebasan seperti apa yang dicari jika ujung-ujungnya bangsa ini terkoyak," kata Alfitri.
Saat ini, 109 tahun yang lalu, sejarah nasional mencatat tentang berdirinya perkumpulan bernama Boedi Oetomo. Perkumpulan yang didirikan oleh sekelompok pemuda priyayi Jawa lulusan School tot Opleiding voor Inlandsche Arsten (STOVIA) ini disebut sebagai titik awal dari semangat persatuan bangsa.
Akan tetapi, setelah sekian lama berlalu, peringatan yang dilakukan hanya sebatas pada seremonial belaka sehingga tidak mengherankan jika sebagian orang, terutama golongan pemuda, mulai acuh, bahkan lupa akan adanya peringatan tersebut.
Sangat disayangkan jika pada era yang serbamudah sekarang, justru banyak anak muda yang tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya. Jangankan pada isu-isu nasional, seperti Harkitnas, hal kecil di sekitar mereka pun kadang pilih menutup mata.
Menjadi pribadi yang mandiri adalah suatu keharusan. Akan tetapi, bukan berarti menjadi individualis. Sebagai makhluk sosial, tentunya seseorang akan tetap membutuhkan bantuan orang lain.
Oleh sebab itu, ada baiknya momentum Harkitnas ini dapat menjadi kesempatan untuk memperbaiki diri agar menjadi pribadi yang lebih baik yang peduli pada lingkungannya.
Istilah "Tanah Air Indonesia" dan "orang Indonesia" mulai menyeruak ke permukaan sebagai salah satu dampak politik etis yang diperjuangkan sejak masa Multatuli.
Pada masa itu ditandai dengan dua peristiwa penting, yaitu berdirinya organisasi modern Boedi Oetomo pada 20 Mei 1908 dan lahirnya ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928.
Lahirnya Boedi Oetomo merupakan momentum bangkitnya semangat nasionalisme, persatuan, kesatuan, serta kesadaran untuk memperbaiki diri sebagai suatu bangsa dan bergerak memperjuangkan kemerdekaannya.
Akan tetapi, setelah berlalu 109 tahun, apa yang terjadi dengan bangsa ini?
Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan Prof. Dr. H. Romli berpendapat bahwa bangsa ini mulai rapuh dari semangat persatuan seperti yang dicita-citakan para pendiri negara.
Pada beberapa kasus dapat terlihat jelas bahwa bangsa ini mudah terpecah belah oleh beragam isu berlatar suku, ras, golongan, dan agama.
Padahal, jika merefleksi pada sejarah, bangsa ini seharusnya makin solid karena telah menjalani proses panjang hingga akhirnya bisa bertahan sampai kini. Indonesia telah menghadapi berbagai tantangan mulai dari ketertingalan, kebodohan, dan persoalan perbedaan suku, ras, agama, dan golongan hingga akhirnya keluar sebagai pemenang ketika membuat kesepakatan nasional mendirikan NKRI yang berfalsafah Pancasila.
Namun, dalam perjalanannya upaya memecah bela dan membelokkan sejarah ini tetap ada. Hal ini harus dicegah dengan tetap bersatu dalam konteks membangun nasionalisme setinggi-tingginya dengan harapan bangsa ini akan abadi selama-lamanya.
Oleh karena itu, semua komponen bangsa harus menyadari bahwa dasar negara Pancasila itu sudah final. Jika ada pemikiran lain, sifatnya hanya perbandingan.
"Dasar negara Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara ini sudah yang terbaik. Marilah dalam peringatan Harkitnas ini semua pihak menyadarinya," kata Romli.
Semangat nasionalisme ini sangat dibutuhkan pada era globalisasi dan liberalisme saat ini untuk menangkal berbagai ancaman.
Saat ini, yang cukup menarik perhatian adalah isu radikalisme, intoleran, dan terorisme yang kerap dialamatkan ke satu golongan saja.
"Saya tentunya tidak setuju jika terorisme itu dituduhkan ke Islam. Karena dari sejarah lahirnya Pancasila saja dapat diketahui bahwa Islam mengakui Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Dari sembilan pencetus Pancasila, ada delapan orang yang beragama Islam. Akan tetapi, mereka tidak membentuk negara berlandaskan hukum Islam," katanya.
Oleh karena itu, Romli mengatakan bahwa keinginan mengubah dasar negara itu merupakan suatu pandangan yang tidak relevan lagi saat ini.
Menurut dia, yang terpenting adalah bagaimana membangun suasana kehidupan sesuai dengan falsafah Pancasila di berbagai sendi kehidupan.
Saat ini Indonesia masih jauh dari falsafah Pancasila karena masih dijumpai sikap politik yang tidak santun, korupsi di tingkatan eksekutif dan legislatif, dan perilaku organisasi kemasyarakatan yang jauh dari tujuan kemaslahatan umat.
"Saat ini ada 10 partai berkuasa yang berkiprah di lini eksekutif dan legislatif. Akan tetapi, hingga kini belum berorientasi pada kepentingan rakyat, tetapi masih pada kepentingan golongan semata. Mereka kerap saling jegal," katanya.
Belum lagi ancaman dari luar (global), yakni masuk melalui paham demokrasi liberal, seperti Amerika Serikat yang tidak cocok dengan kultur bangsa serta ekonomi liberal yang menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar sehingga akses hanya untuk pemodal besar.
Tak ayal jika kini, ekonomi Indonesia hanya dikuasai oleh segelintir orang karena kelemahan akses kalangan pribumi di bidang ekonomi.
Oleh karena itu, Muhammadiyah sangat mengapresiasi upaya pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla yang mulai membuka sekolah-sekolah keterampilan karena selama ini sektor pendidikan masih lemah dukungannya pada gerakan bisnis menuju kemandirian.
Dengan semangat kewirausahaan ini diharapkan Indonesia tetap membangun karena bertumbuhnya sektor ekonomi kreatif dan lapangan kerja.
Muhammadiyah sendiri sebagai organisasi kemasyarakat sosial keagamaan juga tak henti-hentinya menggerakkan potensi yang ada di tengah masyarakat bidang pendidikan, sosial, dan?kesehatan.
"Apa yang dilakukan Muhammadiyah ini merupakan wujud nyata mengisi kemerdekaan," katanya.
Generasi Muda
Guru Besar Universitas Sriwijaya bidang sosiologi Prof. Dr. Alfitri, M.Si. mengatakan bahwa fenomena perpecahan yang kerap muncul akhir-akhir ini karena mulai runtuhnya indentitas nasional.
Padahal, dengan indentitas ini Indonesia mampu bertahan hingga kini di bawah bendera NKRI.
Menurut Alfitri, munculnya fenomena ini juga melalui proses panjang dan salah satu penyebabnya yakni globalisasi dan liberalisme. Misalnya, politik di bawah ke persoalan agama, dahulu tidak pernah terjadi. Sekarang bertambah kencang pada era demokrasi liberal.
Hal itu juga dilatari krisis kepemimpinan nasional di Indonesia, yakni minimnya tokoh kebangsaan yang dipanuti masyarakat.
Lantaran itu tidak ada cara lain selain menguatkan ideologi Pancasila, bukan hanya dalam kehidupan formal berbangsa dan bernegara, melainkan juga di tataran bermasyarakat oleh seluruh komponen bangsa.
"Tentunya yang harus mengawal ini adalah pemerintah. Jika tidak dikawal, tidak akan ada lagi Indonesia dari Aceh hingga Papua," kata Alfitri.
Saat ini bangsa Indonsia masih memiliki komitmen bersama untuk bersatu sesuai dengan semangat para pendiri negara. Akan tetapi, perlu diwaspadai adanya ancaman dari luar, terutama pada cara pandang para generasi muda.
Jika pada era Orde Baru dikenal P4, apa yang dilakukan bangsa ini sekarang, tepatnya setelah era reformasi. Bangsa ini kehilangan panutan dan kurang mengamalkan Pancasila dalam berbagai sendi kehidupan.
Pada saat reformasi, lahir generasi yang menginginkan kebebasan. Akan tetapi, setelah bergulir 2 dekade disadari kebebasan itu justru menjadi ancaman sendiri bagi bangsa ini.
Kemajuan teknologi dengan ditandai komunikasi tanpa batas selama 24 jam membuat oknum sangat mudah memecah bangsa ini hanya melalui laman media sosial.
Jika identitas bangsa Pancasila makin luntur, jangan heran jika bangsa ini tidak dapat bertahan pada masa datang.
"Ada baiknya melalui Harkitnas ini, semua komponen bangsa merenung kebebasan seperti apa yang dicari jika ujung-ujungnya bangsa ini terkoyak," kata Alfitri.
Saat ini, 109 tahun yang lalu, sejarah nasional mencatat tentang berdirinya perkumpulan bernama Boedi Oetomo. Perkumpulan yang didirikan oleh sekelompok pemuda priyayi Jawa lulusan School tot Opleiding voor Inlandsche Arsten (STOVIA) ini disebut sebagai titik awal dari semangat persatuan bangsa.
Akan tetapi, setelah sekian lama berlalu, peringatan yang dilakukan hanya sebatas pada seremonial belaka sehingga tidak mengherankan jika sebagian orang, terutama golongan pemuda, mulai acuh, bahkan lupa akan adanya peringatan tersebut.
Sangat disayangkan jika pada era yang serbamudah sekarang, justru banyak anak muda yang tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya. Jangankan pada isu-isu nasional, seperti Harkitnas, hal kecil di sekitar mereka pun kadang pilih menutup mata.
Menjadi pribadi yang mandiri adalah suatu keharusan. Akan tetapi, bukan berarti menjadi individualis. Sebagai makhluk sosial, tentunya seseorang akan tetap membutuhkan bantuan orang lain.
Oleh sebab itu, ada baiknya momentum Harkitnas ini dapat menjadi kesempatan untuk memperbaiki diri agar menjadi pribadi yang lebih baik yang peduli pada lingkungannya.