Palembang (Antarasumsel.com) - Keputusan pemerintah pusat untuk menggelar Ujian nasional berbasis komputer (UNKB) telah memantik semangat setiap sekolah di Sumatera Selatan untuk menerapkannya.
Akan tetapi, mereka tetap diwanti-wanti untuk tidak memaksakan diri karena setiap sekolah memiliki kemampuan berbeda-beda dari sisi sarana dan prasarana.
Dinas Pendidikan Sumatera Selatan terus memberikan pemahaman bahwa UN masih bisa dilaksanakan secara manual.
Hal ini terkait juga dengan program sekolah gratis yang dijalankan pemerintah provinsi yang berfokus pada bagaimana caranya agar tidak ada lagi anak yang tidak sekolah.
Oleh karena itu, pemprov lebih mengedepankan pemenuhan sarana dan prasarana utama, sementara komputer menjadi sarana tambahan.
"Kebutuhan komputer ini adalah pelengkapnya. Jadi alangkah lebih baik kalau sekolah tidak memaksakan diri," kata Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Widodo.
Penegasan ini lantaran pemprov tidak menginginkan adanya paksaan dari pihak sekolah ke orang tua siswa untuk menyetor sejumlah uang untuk UNBK.
"Orang tua yang tidak mampu atau bisa dibilang masuk kelompok keluarga miskin tentunya harus dibebaskan dari biaya, namun apabila ada orang tua siswa yang mampu maka tidak ada salahnya untuk memberikan bantuan, toh bisa digunakan oleh anaknya sendiri," kata dia.
Pemikiran ini sangat penting karena kemajuan bidang pendidikan itu sejatinya bukan tangung jawab pemerintah saja tapi masyarakat juga.
"Pemerintah sudah menyediakan dasar-dasarnya, kebutuhan pokok agar tetap bisa survive, selebihnya seharusnya harus ada peran orang tua," kata dia.
Untuk itu, sebelum diwujudkannya UNBK, sekolah diwajibkan berdiskusi dengan para orang tua siswa dan komite sekolah.
"Jangan sampai ada paksaan, misalnya menetapkan tarif, buatlah bentuk sumbangan sukarela, bukan pungutan," kata dia.
Dinas Pendidikan Sumatera Selatan sudah mengajukan 3.164 komputer dan 94 peladen kepada pemerintah pusat untuk SMK di Sumsel.
Pengajuan bantuan komputer ini dilakukan untuk menyukseskan pelaksanaan UNKB.
Sementara itu, pemerintah pusat telah menyiapkan 40.000 kumputer untuk dibagikan kepada semua SMA dan SMK di Indonesia. Tahapannya melalui proses usulan dari sekolah yang diteruskan oleh Disdik Sumsel ke Kemendikbud.
Widodo mengatakan syaratnya adalah sekolah tersebut memiliki listrik dan fasilitas internet, lokasi bisa dijangkau dan hanya kekurangan fasilitas komputer saja.
"Bantuan komputer ini akan kami salurkan ke sekolah-sekolah di daerah seperti di Pali, Muratara, Banyuasin, Musi banyuasin, dan ada beberapa daerah lagi," ujarnya.
Selain dari APBN, akhir tahun nanti juga akan ada bantuan dari APBD Sumsel untuk 80 sekolah yang ada di Sumsel dan masing-masing sekolah akan mendapatkan 40 unit komputer.
Widodo pada Senin (3/4) saat berkeliling ke sejumlah sekolah di Kota Palembang untuk meninjau pelaksanaan UNBK Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menyatakan sebanyak 93 persen SMK di Sumsel yang melaksanakan UNBK.
"Sebanyak tujuh persen atau sekitar 20 SMK saja di Sumsel yang belum melaksanakan UNBK, masih melaksanakan UN menggunakan kertas dan pensil atau UN tertulis," kata dia.
Dari 20 SMK yang tidak melaksanakan UNBK pada pelaksanaan UN 2017, menurut dia, sebanyak 10 SMK berada di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan.
"Sisanya 10 SMK lainnya tersebar di sejumlah kabupaten dan kota lainnya. SMK tersebut belum bisa melaksanakan UNBK karena faktor alam dan teknis, tidak adanya jaringan internet, sebagian besar berada di OKU Selatan," katanya.
Untuk pelaksanan UNBK SMK di Palembang, ada beberapa SMK swasta yang pelaksanaan UNBK bergabung di SMK Negeri, seperti di SMK Negeri 2 Palembang ada dua SMK swasta, yaitu SMK Pelita dan SMK Trisakti melaksanakan UNBK di sekolah tersebut.
Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di Sumatera Selatan, Dinas Pendidikan Sumsel menjalin kerja sama dengan PLN.
Supervisor Operasi pengatur jaringan PLN Area Palembang Ari Atmaja menjamin tidak ada pemadaman listrik di sekolah selama ujian UNBK.
"Selama UNBK berlangsung, kami berkomitmen tidak ada pemeliharaan dan pemadaman di jalur sekolah yang menyelenggarakan. Yang ditakutkan itu masalah alam yang tidak bersahabat, makanya kita minta sekolah juga menyiapkan mesin genset," kata dia.
Menurutnya, pihaknya melakukan persiapan khusus sebelum ujian berlangsung yakni melakukan pemeliharaan terlebih dahulu di titik-titik yang rawan tertimpa pohon tumbang dan lain sebagainya. Sedangkan untuk penambahan daya belum dilakukan, sebab daya di Kota Palembang sudah cukup.
"Kami hanya meminta daftar sekolah dan alamatnya, jadi kami lebih mudah melakukan pemeliharaan sebelum pelaksanaan. Kalau pun ada hal di luar teknis, maka kami siap menindaknya sesegera mungkin agar ujian tidak terhambat. Maka dari itu, kami juga minta sekolah untuk melakukan simulasi jika listrik padam saat ujian," kata dia.
Molor
Pelaksanaan UNBK SMK hari ketiga Rabu (5/4) mengalami gangguan karena matinya jaringan internet terjadi pada 21 SMK yang berasal dari 7 kabupaten/kota yang ada di Sumsel.
Ke-7 kabupaten kota itu, Kabupaten OKU, OKU Timur, Pali, Muara Enim, Lubuklinggau, Muratara, dan Palembang.
Akibat gangguan tersebut, UNBK molor sekitar dua jam. Seperti yang terjadi di SMKN 1 OKU. Seharusnya digelar mulai pukul 07.30 WIB harus tertunda hingga pukul 09.30 WIB.
Keterlambatan tersebut membuat pihak sekolah meniadakan istirahat untuk pengawas pada sesi pertama agar bisa mengejar sesi kedua. "Bukan kami saja yang mengalami gangguan. Beberapa sekolah lainnya yang menggelar UNBK juga mengalami hal yang sama," kata Kepala SMKN 1 OKU, Arief Basuki.
Adanya gangguan tersebut pihak sekolah langsung berkoordinasi dengan Telkom. "Setelah dilakukan perbaikan, jaringan normal kembali. Pelaksanaan UNBK bisa kembali dilakukan," kata dia.
UNBK saat ini sudah terselenggara hampir di seluruh kota di Indonesia.
Bukan hanya untuk menekan angka kebocoran dan efisiensi, UNBK juga bermaksud mendekatkan dengan pola kehidupan anak masa kini.
Berdasarkan survei badan UNICEF tahun 2014 diketahui terdapat 68 persen anak-anak Indonesia berusia 10-19 tahun yang sudah mengakses komputer dan 34 persen untuk laptop.
Kemudian, 80 persen responden mengatakan sudah mengakses internet untuk mendapatkan informasi untuk tugas sekolah.
Ayu Larasati, siswa kelas 12 IPA II SMA Negeri Palembang, yang menjadi salah seorang peserta UNBK mengatakan ujian menggunakan komputer bukan sesuatu yang baru baginya karena keseharian dalam belajar sudah menggunakan komputer.
"Saya tidak terkejut lagi, apalagi sudah beberapa kali ikut uji coba baik di sekolah maupun di tempat bimbingan belajar. Saya ikut try out sebanyak lima kali dan simulasi UNBK sebanyak dua kali," kata Ayu yang dijumpai sesuai ujian di ruang Laboratorium Komputer sekolahnya.
Untuk mendekat dengan dunia anak masa kini, bukanlah pekerjaan mudah mengingat sejumlah sekolah masih terkendala sarana dan prasarana.
Sebagian besar anak-anak dan remaja di Indonesia saat ini sudah mengakses internet secara teratur untuk mencari informasi untuk studi mereka, bertemu dengan teman-teman, dan menghibur diri.
Namun, tentunya, negara ini juga tidak menutup mata bahwa masih banyak sekolah dengan sarana dan prasarana minus sehingga sangat membutuhkan peran dari berbagai pihak untuk mengulurkan bantuan agar UNBK benar-benar terselenggara secara menyeluruh.
Akan tetapi, mereka tetap diwanti-wanti untuk tidak memaksakan diri karena setiap sekolah memiliki kemampuan berbeda-beda dari sisi sarana dan prasarana.
Dinas Pendidikan Sumatera Selatan terus memberikan pemahaman bahwa UN masih bisa dilaksanakan secara manual.
Hal ini terkait juga dengan program sekolah gratis yang dijalankan pemerintah provinsi yang berfokus pada bagaimana caranya agar tidak ada lagi anak yang tidak sekolah.
Oleh karena itu, pemprov lebih mengedepankan pemenuhan sarana dan prasarana utama, sementara komputer menjadi sarana tambahan.
"Kebutuhan komputer ini adalah pelengkapnya. Jadi alangkah lebih baik kalau sekolah tidak memaksakan diri," kata Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Widodo.
Penegasan ini lantaran pemprov tidak menginginkan adanya paksaan dari pihak sekolah ke orang tua siswa untuk menyetor sejumlah uang untuk UNBK.
"Orang tua yang tidak mampu atau bisa dibilang masuk kelompok keluarga miskin tentunya harus dibebaskan dari biaya, namun apabila ada orang tua siswa yang mampu maka tidak ada salahnya untuk memberikan bantuan, toh bisa digunakan oleh anaknya sendiri," kata dia.
Pemikiran ini sangat penting karena kemajuan bidang pendidikan itu sejatinya bukan tangung jawab pemerintah saja tapi masyarakat juga.
"Pemerintah sudah menyediakan dasar-dasarnya, kebutuhan pokok agar tetap bisa survive, selebihnya seharusnya harus ada peran orang tua," kata dia.
Untuk itu, sebelum diwujudkannya UNBK, sekolah diwajibkan berdiskusi dengan para orang tua siswa dan komite sekolah.
"Jangan sampai ada paksaan, misalnya menetapkan tarif, buatlah bentuk sumbangan sukarela, bukan pungutan," kata dia.
Dinas Pendidikan Sumatera Selatan sudah mengajukan 3.164 komputer dan 94 peladen kepada pemerintah pusat untuk SMK di Sumsel.
Pengajuan bantuan komputer ini dilakukan untuk menyukseskan pelaksanaan UNKB.
Sementara itu, pemerintah pusat telah menyiapkan 40.000 kumputer untuk dibagikan kepada semua SMA dan SMK di Indonesia. Tahapannya melalui proses usulan dari sekolah yang diteruskan oleh Disdik Sumsel ke Kemendikbud.
Widodo mengatakan syaratnya adalah sekolah tersebut memiliki listrik dan fasilitas internet, lokasi bisa dijangkau dan hanya kekurangan fasilitas komputer saja.
"Bantuan komputer ini akan kami salurkan ke sekolah-sekolah di daerah seperti di Pali, Muratara, Banyuasin, Musi banyuasin, dan ada beberapa daerah lagi," ujarnya.
Selain dari APBN, akhir tahun nanti juga akan ada bantuan dari APBD Sumsel untuk 80 sekolah yang ada di Sumsel dan masing-masing sekolah akan mendapatkan 40 unit komputer.
Widodo pada Senin (3/4) saat berkeliling ke sejumlah sekolah di Kota Palembang untuk meninjau pelaksanaan UNBK Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menyatakan sebanyak 93 persen SMK di Sumsel yang melaksanakan UNBK.
"Sebanyak tujuh persen atau sekitar 20 SMK saja di Sumsel yang belum melaksanakan UNBK, masih melaksanakan UN menggunakan kertas dan pensil atau UN tertulis," kata dia.
Dari 20 SMK yang tidak melaksanakan UNBK pada pelaksanaan UN 2017, menurut dia, sebanyak 10 SMK berada di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan.
"Sisanya 10 SMK lainnya tersebar di sejumlah kabupaten dan kota lainnya. SMK tersebut belum bisa melaksanakan UNBK karena faktor alam dan teknis, tidak adanya jaringan internet, sebagian besar berada di OKU Selatan," katanya.
Untuk pelaksanan UNBK SMK di Palembang, ada beberapa SMK swasta yang pelaksanaan UNBK bergabung di SMK Negeri, seperti di SMK Negeri 2 Palembang ada dua SMK swasta, yaitu SMK Pelita dan SMK Trisakti melaksanakan UNBK di sekolah tersebut.
Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di Sumatera Selatan, Dinas Pendidikan Sumsel menjalin kerja sama dengan PLN.
Supervisor Operasi pengatur jaringan PLN Area Palembang Ari Atmaja menjamin tidak ada pemadaman listrik di sekolah selama ujian UNBK.
"Selama UNBK berlangsung, kami berkomitmen tidak ada pemeliharaan dan pemadaman di jalur sekolah yang menyelenggarakan. Yang ditakutkan itu masalah alam yang tidak bersahabat, makanya kita minta sekolah juga menyiapkan mesin genset," kata dia.
Menurutnya, pihaknya melakukan persiapan khusus sebelum ujian berlangsung yakni melakukan pemeliharaan terlebih dahulu di titik-titik yang rawan tertimpa pohon tumbang dan lain sebagainya. Sedangkan untuk penambahan daya belum dilakukan, sebab daya di Kota Palembang sudah cukup.
"Kami hanya meminta daftar sekolah dan alamatnya, jadi kami lebih mudah melakukan pemeliharaan sebelum pelaksanaan. Kalau pun ada hal di luar teknis, maka kami siap menindaknya sesegera mungkin agar ujian tidak terhambat. Maka dari itu, kami juga minta sekolah untuk melakukan simulasi jika listrik padam saat ujian," kata dia.
Molor
Pelaksanaan UNBK SMK hari ketiga Rabu (5/4) mengalami gangguan karena matinya jaringan internet terjadi pada 21 SMK yang berasal dari 7 kabupaten/kota yang ada di Sumsel.
Ke-7 kabupaten kota itu, Kabupaten OKU, OKU Timur, Pali, Muara Enim, Lubuklinggau, Muratara, dan Palembang.
Akibat gangguan tersebut, UNBK molor sekitar dua jam. Seperti yang terjadi di SMKN 1 OKU. Seharusnya digelar mulai pukul 07.30 WIB harus tertunda hingga pukul 09.30 WIB.
Keterlambatan tersebut membuat pihak sekolah meniadakan istirahat untuk pengawas pada sesi pertama agar bisa mengejar sesi kedua. "Bukan kami saja yang mengalami gangguan. Beberapa sekolah lainnya yang menggelar UNBK juga mengalami hal yang sama," kata Kepala SMKN 1 OKU, Arief Basuki.
Adanya gangguan tersebut pihak sekolah langsung berkoordinasi dengan Telkom. "Setelah dilakukan perbaikan, jaringan normal kembali. Pelaksanaan UNBK bisa kembali dilakukan," kata dia.
UNBK saat ini sudah terselenggara hampir di seluruh kota di Indonesia.
Bukan hanya untuk menekan angka kebocoran dan efisiensi, UNBK juga bermaksud mendekatkan dengan pola kehidupan anak masa kini.
Berdasarkan survei badan UNICEF tahun 2014 diketahui terdapat 68 persen anak-anak Indonesia berusia 10-19 tahun yang sudah mengakses komputer dan 34 persen untuk laptop.
Kemudian, 80 persen responden mengatakan sudah mengakses internet untuk mendapatkan informasi untuk tugas sekolah.
Ayu Larasati, siswa kelas 12 IPA II SMA Negeri Palembang, yang menjadi salah seorang peserta UNBK mengatakan ujian menggunakan komputer bukan sesuatu yang baru baginya karena keseharian dalam belajar sudah menggunakan komputer.
"Saya tidak terkejut lagi, apalagi sudah beberapa kali ikut uji coba baik di sekolah maupun di tempat bimbingan belajar. Saya ikut try out sebanyak lima kali dan simulasi UNBK sebanyak dua kali," kata Ayu yang dijumpai sesuai ujian di ruang Laboratorium Komputer sekolahnya.
Untuk mendekat dengan dunia anak masa kini, bukanlah pekerjaan mudah mengingat sejumlah sekolah masih terkendala sarana dan prasarana.
Sebagian besar anak-anak dan remaja di Indonesia saat ini sudah mengakses internet secara teratur untuk mencari informasi untuk studi mereka, bertemu dengan teman-teman, dan menghibur diri.
Namun, tentunya, negara ini juga tidak menutup mata bahwa masih banyak sekolah dengan sarana dan prasarana minus sehingga sangat membutuhkan peran dari berbagai pihak untuk mengulurkan bantuan agar UNBK benar-benar terselenggara secara menyeluruh.