Baturaja (Antarasumsel.com) - Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, mengadakan lelang jabatan pratama setingkat eselon II di jajaran Pemkab setempat, sejak 15 November 2016, namun belum ada yang berminat mendaftar.

Pantauan di lapangan di Baturaja, Rabu, ruangan tim panitia seleksi lelang jabatan Pratama di Pemkab OKU hanya ada beberapa orang panitia seleksi duduk di ruang panitia, sedangkan di depannya banyak deretan kursi disusun disiapkan untuk aparatur sipil negara (ASN) yang hendak berurusan dengan panitia.

Menurut Ahmad Afandi, salah satu tim panitia seleksi yang juga merupakan Kasubbid Mutasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) OKU, pendaftaran seleksi lelang 11 posisi jabatan tersebut telah dibuka secara resmi sejak Selasa (15/11) dan akan berakhir 2 Desember 2016.

Diakuinya, jika memasuki dua hari pendaftaran belum ada sama sekali ASN yang memasukan berkas pendaftaran untuk ikut lelang 11 posisi eselon II atau setingkat kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) disiapkan panitia.

"Sampai saat ini belum ada memasukan berkas, cuma memang banyak yang baru tanya-tanya saja. Baik yang datang langsung ke sini atau hanya menghubungi lewat telepon genggam," katanya.

Kebanyakan ASN yang baru bertanya dari kalangan pejabatan eselon II, katanya tanpa menyebutkan nama-nama atau inisialnya.

Sedangkan pertanyaan yang disampaikan kebanyakan seputar persyaratan lelang jabatan, baik berupa persyaratan umum maupun khusus.

Selain itu mengenai batas waktu pendaftaran serta beberapa hal lainnya, kata dia.

Terkait telah dibukanya pendaftaran lelang jabatan, meskipun sampai saat ini masih sepi peminat, namun pihaknya optimis dan sangat yakin jika nantinya ada para pelamar atau ASN akan mengikuti lelang jabatan ikut mendaftar.

Pos jabatan yang akan dilelang, antaranya Kepala SKPD setingkat eselon II seperti Kepala Dinas Perhubungan, Kepala BPMD , Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Pemuda Olahraga, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kepala Kantor PBK, dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.