DPRD minta BPKAD laporkan aset pemprov Sumsel
Jumat, 14 Oktober 2016 9:22 WIB
DPRD Sumsel (Foto Antarasumsel.com/Susilawati/16)
Palembang (ANTARA Sumsel) - Komisi I DPRD Sumatera Selatan meminta pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk segera melaporkan aset milik pemerintah provinsi setempat.
Hal ini diperlukan untuk pengawasan dan agar pengelolaan aset dapat terpantau, kata Sekretaris Komisi I DPRD Sumatera Selatan, Iwan Hermawan di Palembang, Kamis.
Menurut dia, data aset ini sudah mereka minta sejak lama, bahkan sejak tahun 2014, tetapi sampai sekarang belum juga disampaikan, mungkin belum selesai didata.
Data aset ini, lanjutnya, sangat dibutuhkan oleh Komisi I DPRD Sumsel untuk melakukan pengawasan.
Apalagi, masih banyak aset yang belum jelas perinciannya, seperti aset bangunan di Bangka Belitung (Babel) eks kantor Dinas Pertanian.
Aset tersebut sudah ada sejak Babel masih bergabung dalam wilayah Sumsel, kita belum tahu apakah gedung itu statusnya dihibahkan atau apa, tuturnya.
Sementara Wakil Ketua DPRD Sumatera Selatan yang juga Koordinator Komisi I, Chairul S Matdiah membenarkan, sampai sekarang pihaknya belum menerima data aset dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Padahal, data tersebut sangat penting dan jangan sampai disalahgunakan.
"Sangat penting, karena aset ini punya negara dan jangan sampai aset tersebut disalahgunakan," katanya.
Hal ini diperlukan untuk pengawasan dan agar pengelolaan aset dapat terpantau, kata Sekretaris Komisi I DPRD Sumatera Selatan, Iwan Hermawan di Palembang, Kamis.
Menurut dia, data aset ini sudah mereka minta sejak lama, bahkan sejak tahun 2014, tetapi sampai sekarang belum juga disampaikan, mungkin belum selesai didata.
Data aset ini, lanjutnya, sangat dibutuhkan oleh Komisi I DPRD Sumsel untuk melakukan pengawasan.
Apalagi, masih banyak aset yang belum jelas perinciannya, seperti aset bangunan di Bangka Belitung (Babel) eks kantor Dinas Pertanian.
Aset tersebut sudah ada sejak Babel masih bergabung dalam wilayah Sumsel, kita belum tahu apakah gedung itu statusnya dihibahkan atau apa, tuturnya.
Sementara Wakil Ketua DPRD Sumatera Selatan yang juga Koordinator Komisi I, Chairul S Matdiah membenarkan, sampai sekarang pihaknya belum menerima data aset dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Padahal, data tersebut sangat penting dan jangan sampai disalahgunakan.
"Sangat penting, karena aset ini punya negara dan jangan sampai aset tersebut disalahgunakan," katanya.
Pewarta :
Editor : Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
DPR dan DPD targetkan RUU Daerah Kepulauan tuntas dan disahkan pada 2026
11 September 2026 20:57 WIB
Anggota DPR minta penanganan optimal bagi santri keracunan MBG di Sidoarjo
03 September 2026 16:23 WIB
Hari Anak Nasional 2026, Puan Maharani tekankan pentingnya ruang aman bebas perundungan
23 July 2026 10:43 WIB
Terpopuler - Berita Palembang
Lihat Juga
BKOW Sumsel latih perempuan buat 'chunky bag' untuk dorong ekonomi keluarga
25 September 2026 20:02 WIB
Penantian sejak 2014, Pemkot dan DPRD Palembang sahkan Raperda Pemajuan Kesenian
23 September 2026 20:34 WIB