Palembang (Antara) - Rancangan Peraturan Daerah tentang kebakaran hutan dan lahan yang diajukan Pemprov Sumatera sudah dievalasi Kementerian Dalam Negeri terkait adanya kebijakan yang bertentangan dengan pemerintah pusat.

Kepala Biro Hukum dan HAM Provinsi Sumsel Ardani di Palembang, Sabtu mengatakan, rancangan perda tersebut ada suatu pasal yang bertentangan dengan kementerian dalam negeri sehingga dirivisi.

Menurut dia, pasal yang kurang cocok itu antara lain tentang perlindungan hutan seperti pelaksanaan pembakaran hutan untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakan harus mendapat izin dari pejabat berwenang.

Itu sudah direvisi dan sudah disetujui DPRD setempat beberapa waktu lalu, kata dia.

Menurut dia, Perda itu nantinya akan diusulkan pada Kementerian Hukum dan HAM karena nantinya akan ada tenaga ahli dari kementerian tersebut.

Mudah-mudahan raperda itu segera disyahkan menjadi perda sehingga dapat diterapkan, ujar dia.

Selain itu perda tersebut untuk mengatisipasi dan pencegahan agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan di daerah ini.

Hal ini karena dibuatnya perda tersebut berkaca pada kebakaran hutan dan lahan tahun lalu sehingga harus dicegah salah satunya dengan aturan, kata dia.

Sebagaimana lahan di Sumsel pada tahun lalu banyak yang terbakar seperti diantaranya di kabupaten Ogan Komering Ilir, Banyuasin dan Musi Banyuasin.