Palembang (ANTARA Sumsel) - Anggota Komisi I DPRD Sumatera Selatan menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) belum dipahami perangkat desa.

"Karena itu, kita minta ke depan Kementerian Desa siapkan dulu perangkap lunak dan kerasnya," kata Anggota Komisi I DPRD Sumatera Selatan, Elianudin HB saat ditanya mengenai dana desa di Palembang, Minggu.

Menurut dia, kalau digelontorkan tapi tidak dilaksanakan, sedangkan waktunya tinggal, Oktober, November dan Desember, maka aggarannya tidak terserap optimal.

"Tiga bulan lagi, jadi tidak mungkin dilaksanakan secara optimal kalau pemerintah desa sendiri belum siap karena itu ada pertanggungjawaban nanti," katanya.

Ia mengatakan, pada saat legislator kunjungan kerja ke Kementerian Desa mengenai dana masyarakat desa itu sudah tersalur untuk Sumatera Selatan ke seluruh kabupaten dan kota.

Berkaitan dengan dana desa ini untuk Sumsel sekitar Rp755 miliar, sedangkan yang sudah tersalur Rp256 miliar pada tahun 2015 ini, ujarnya.

Ia menyatakan, kendalanya ada di Kementerian Keuangan. Penyaluran dari Kementerian Keuangan sudah beres bertahap, namun persoalannya adalah masalah APBDes setiap desa belum dimengerti oleh perangkat desa.

Ia menuturkan, APBDes itu seperti APBD. Nantinya Badan Pembangunan Masyarakat Desa yang mengawasi.

"Kita minta bagi yang sudah siap dijalankan, kalau yang belum disiapkan perangkat lunaknya," katanya.

Penggunaan dana desa itu untuk program yang menghidupkan perekonomian masyarakat. "Misalnya, Desa Tanjung Batu perajin perak bagaimana memberdayakan itu," katanya.