Palembang, (ANTARA Sumsel) - Harnojoyo akhirnya resmi menjadi orang nomor satu di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan pada Kamis (10/9), setelah hampir satu tahun terkatung-katung menjabat sebagai pelaksana tugas wali kota.
Status resmi Harnojoyo sebagai wali kota definitif ini menjadi penting, mengingat besar perhatian masyarakat karena ia berpasangan dengan Romi Herton (Wali Kota Palembang yang telah diberhentikan) yang terjerat kasus korupsi suap pilkada Ketua MK Akil Mochtar.
Gubernur Sumatera Selatan H Alex Noerdin saat pelantikan Wali Kota Palembang Harnojoyo itu mengatakan, sudah saatnya polemik panjang di pemerintahan kota ini diakhiri seiring dengan telah dilantik wali kota baru ini.
Menurut Alex, hal ini sangat penting, agar Harnojoyo beserta jajarannya dapat fokus pada persiapan Asian Games tahun 2018.
"Saya juga merasa lega akhirnya dia bisa dilantik menjadi wali kota Palembang sesuai dengan aturan, meski harus melalui proses panjang dan melelahkan. Saya merasa lega karena posisi wali kota ini sangat penting untuk kesuksesan Asian Games," kata Alex lagi.
Ia menyatakan tidak mudah menjadi wali kota Palembang, mengingat hampir 70 persen pembangunan infrastruktur penunjang ajang olahraga paling bergengsi di Asia itu akan dibangun di kota yang dibelah di Sungai Musi ini.
Karena itu, Alex berpesan agar Harnojoyo segera merapatkan barisan untuk menyiapkan kota ini supaya layak menjadi tuan rumah Asian Games ke-18.
Melalui SK Mendagri Nomor: 131.16-5050 tahun 2015 yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tanggal 7 September 2015, Harnojoyo ditetapkan menjadi Wali Kota Palembang.
Dalam sambutan acara pelantikan Harnojoyo tersebut, Alex Noerdin mengharapkan dia segera menyelesaikan berbagai persoalan yang belum terselesaikan terkait dengan pembangunan infrastruktur penunjang Asian Games.
"Jika dulu mungkin belum fokus karena masih berstatus wakil wali kota, tapi saat ini sudah benar-benar jadi wali kota sehingga harus fokus, seperti dalam penyediaan lahan untuk Universitas Islam Negeri Raden Fatah di Jakabaring, pembangunan Jembatan Musi IV dan Jembatan Musi VI, dan jalan tol," kata dia pula.
Gubernur Alex Noerdin juga mengingatkan progam penghijauan kota yang harus dijalankan, seperti membangun taman kota, kawasan pejalan kaki, dan menambah daerah resapan air.
Tak kalah penting, Alex menambahkan pekerjaan penting lainnya yang harus dijalankan, yakni memperbaiki sistem transportasi di Palembang yang sudah mendapatkan proyek kereta ringan LRT dengan pembiayaan sebesar Rp7,2 triliun.
"Kenapa bus kota yang sudah tidak layak masih dibiarkan. Lalu, harus segera dibangun gedung parkir. Jangan takut, Palembang ini tuan rumah Asian Games, asalkan jelas dan bisa dipertanggungjawabkan, maka ajukan saja ke Jakarta untuk minta dibantu," ujar Alex yang juga mantan Bupati Musi Banyuasin ini lagi.
Sedangkan Harnojoyo mengatakan, setelah dilantik dia merasa lebih leluasa dalam mengambil kebijakan.
"Jika dulu banyak yang bertanya kapan dilantik, tapi kini tidak lagi. Saya jadi bisa lebih fokus. Soal jabatan wakil wali kota juga nanti saja, fokus saya adalah merapatkan barisan dulu," kata dia.
Jalan Berliku
Keterlibatan Harnojoyo di pentas politik harus melalui jalan berliku.
Setelah dia menjalani sejumlah pekerjaan, langkah politik Harnojoyo diawali bergabung dengan Partai Demokrat.
Ia pun berhasil meraih kursi legislatif, bahkan terpilih sebagai Ketua DPRD Kota Palembang periode 2009--2014, setelah sempat menjadi wakil rakyat hingga dua periode.
Hingga kini, ia masih tercatat sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kota Palembang periode 2010--2015.
Ketertarikannya pada bidang politik itu, berawal dari keinginannya untuk memperluas pergaulan dan menambah wawasan.
Pilihan pun jatuh ke Partai Demokrat karena kesukaan melihat sosok Susilo Bambang Yudhoyono.
Beragam profesi sempat digelutinya, seperti menjadi pedagang (agen) ayam potong dan sempat cukup lama tinggal di Kota Bandarlampung (Provinsi Lampung), lalu menjadi sopir taksi, sehingga akhirnya membuat ayah tiga anak ini memahami berbagai persoalan yang berada di masyarakat.
Salah satu teman lama Harnojoyo di Lampung mengaku, sempat beberapa kali masih bertemu dengannya setelah berhasil dalam karir politiknya saat ini.
"Ternyata dia tetap hangat dan akrab dengan teman-teman lamanya seperti saya, tidak ada kesan sombong atau hendak menjauh dari kami," ujar Tarsan, salah satu teman Harnojoyo saat tinggal dan berusaha di Lampung itu pula.
Harnojoyo pun sempat memilih pasrah atas desakan penggantian kepemimpinan di Kota Palembang terkait dengan kasus hukum yang menimpa Romi Herton, Wali Kota Palembang, pasangannya.
Harnojoyo sebagai wakil wali kota juga ikut terseret dalam pusaran itu setelah memenangkan Pilkada 2014.
"Saya menjalankan tugas berpegang pada SK sebagai pelaksana tugas. Jika ini dicabut karena saya terbukti bersalah, ya tidak apa-apa. Tidak masalah jadi tukang ayam lagi," kata Harnojoyo beberapa waktu lalu.
Namun, sebagai seorang individu, Harnojoyo menegaskan, tetap berjuang untuk legalitas atas jabatan yang telah diterima berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memenangkan pasangan Romi Herton-Harnojoyo.
Sebelumnya DPRD Palembang menggelar sidang paripurna terbuka pada 6 Agustus 2015, dan telah memberhentikan Wali Kota Palembang Romi Herton terkait telah inkrah (berkekuatan hukum tetap) keputusan pengadilan atas tindakannya terbukti menyuap Ketua MK Akil Mochtar.
Kemudian, DPRD Palembang menyurati Pemprov Sumsel untuk segera meminta Mendagri membuat keputusan atas jabatan wali kota ini, yakni dengan menunjuk Harnojoyo selaku pelaksana tugas untuk menggantikan Romi Herton.
Hanya berselang beberapa hari, Gubernur Sumsel Alex Noerdin meneruskan surat DPRD Palembang itu ke Kemendagri.
Kemudian, pada Rabu (9/9) Pemprov Sumsel menerima SK Mendagri terkait pelantikan Harnojoyo sebagai Wali Kota Palembang hingga masa jabatan berakhir pada 2018.
Harnojoyo merupakan pasangan Romi Herton dalam pilkada Palembang, saat itu bersaing dengan rivalnya pasangan Sarimuda dan Nelly Rasdiana.
KPU Kota Palembang telah menetapkan bahwa pemenang pilkada ini adalah pasangan Sarimuda-Nelly yang unggul hanya delapan suara, namun kemudian pasangan Romi-Harnojoyo menggugat ke MK karena menilai telah terjadi penggelembungan suara.
Dalam putusannya kemudian, MK memenangkan pasangan Romi-Harnojoyo dengan keunggulan 24 suara, dan keduanya dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota pada 21 Juli 2013.
Namun pada 2 Oktober 2013, Ketua MK Akil Mochtar tertangkap tangan menerima suap terkait pilkada Lebak, Banten yang akhirnya turut menyeret Romi Herton dalam kasus serupa karena terbukti menyuap Akil senilai Rp19,5 miliar.
Kasus ini sempat menjadi polemik di masyarakat karena adanya putusan MA Nomor: 04/KHS/2014 tanggal 3 Desember 2014 yang membatalkan Romi-Harnojoyo sebagai pimpinan Kota Palembang.
Salah seorang warga Kota Palembang Alimin (34) yang berprofesi sebagai pelaku usaha UMKM di kawasan Celentang mengatakan, warga sebenarnya tidak mempermasalahkan siapa yang akan memimpin kota ini karena yang diperlukan adalah langkah cepat dalam membenahi perekonomian.
"Langsung jalan saja, tidak usah melihat ke belakang lagi. Masyarakat saat ini membutuhkan langkah konkret, bagaimana agar sembako tidak mahal, jalan tidak rusak, dan pelayanan kesehatan berjalan baik," kata pengusaha keripik pisang ini.
Aulia Rahma, mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya juga mengharapkan pemimpin kota ini lebih memikirkan kepentingan rakyat atau tidak disibukkan oleh kepentingan partai dan lainnya.
"Setelah menjadi pemimpin, Wali Kota Harnojoyo sudah saatnya fokus untuk membangun Palembang ini, dan bagi pihak yang selama ini berseberangan, sebaiknya dirangkul demi kebaikan bersama," kata mahasiswa Jurusan Akuntansi ini pula.
Kini, banyak harapan ditumpukan pada pundak Harnojoyo yang terus menapaki karir politiknya dan mendapatkan amanah menjadi Wali Kota Palembang, untuk makin membuat kota empek-empek kian bersinar terang dan cemerlang di masa depan.
Status resmi Harnojoyo sebagai wali kota definitif ini menjadi penting, mengingat besar perhatian masyarakat karena ia berpasangan dengan Romi Herton (Wali Kota Palembang yang telah diberhentikan) yang terjerat kasus korupsi suap pilkada Ketua MK Akil Mochtar.
Gubernur Sumatera Selatan H Alex Noerdin saat pelantikan Wali Kota Palembang Harnojoyo itu mengatakan, sudah saatnya polemik panjang di pemerintahan kota ini diakhiri seiring dengan telah dilantik wali kota baru ini.
Menurut Alex, hal ini sangat penting, agar Harnojoyo beserta jajarannya dapat fokus pada persiapan Asian Games tahun 2018.
"Saya juga merasa lega akhirnya dia bisa dilantik menjadi wali kota Palembang sesuai dengan aturan, meski harus melalui proses panjang dan melelahkan. Saya merasa lega karena posisi wali kota ini sangat penting untuk kesuksesan Asian Games," kata Alex lagi.
Ia menyatakan tidak mudah menjadi wali kota Palembang, mengingat hampir 70 persen pembangunan infrastruktur penunjang ajang olahraga paling bergengsi di Asia itu akan dibangun di kota yang dibelah di Sungai Musi ini.
Karena itu, Alex berpesan agar Harnojoyo segera merapatkan barisan untuk menyiapkan kota ini supaya layak menjadi tuan rumah Asian Games ke-18.
Melalui SK Mendagri Nomor: 131.16-5050 tahun 2015 yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tanggal 7 September 2015, Harnojoyo ditetapkan menjadi Wali Kota Palembang.
Dalam sambutan acara pelantikan Harnojoyo tersebut, Alex Noerdin mengharapkan dia segera menyelesaikan berbagai persoalan yang belum terselesaikan terkait dengan pembangunan infrastruktur penunjang Asian Games.
"Jika dulu mungkin belum fokus karena masih berstatus wakil wali kota, tapi saat ini sudah benar-benar jadi wali kota sehingga harus fokus, seperti dalam penyediaan lahan untuk Universitas Islam Negeri Raden Fatah di Jakabaring, pembangunan Jembatan Musi IV dan Jembatan Musi VI, dan jalan tol," kata dia pula.
Gubernur Alex Noerdin juga mengingatkan progam penghijauan kota yang harus dijalankan, seperti membangun taman kota, kawasan pejalan kaki, dan menambah daerah resapan air.
Tak kalah penting, Alex menambahkan pekerjaan penting lainnya yang harus dijalankan, yakni memperbaiki sistem transportasi di Palembang yang sudah mendapatkan proyek kereta ringan LRT dengan pembiayaan sebesar Rp7,2 triliun.
"Kenapa bus kota yang sudah tidak layak masih dibiarkan. Lalu, harus segera dibangun gedung parkir. Jangan takut, Palembang ini tuan rumah Asian Games, asalkan jelas dan bisa dipertanggungjawabkan, maka ajukan saja ke Jakarta untuk minta dibantu," ujar Alex yang juga mantan Bupati Musi Banyuasin ini lagi.
Sedangkan Harnojoyo mengatakan, setelah dilantik dia merasa lebih leluasa dalam mengambil kebijakan.
"Jika dulu banyak yang bertanya kapan dilantik, tapi kini tidak lagi. Saya jadi bisa lebih fokus. Soal jabatan wakil wali kota juga nanti saja, fokus saya adalah merapatkan barisan dulu," kata dia.
Jalan Berliku
Keterlibatan Harnojoyo di pentas politik harus melalui jalan berliku.
Setelah dia menjalani sejumlah pekerjaan, langkah politik Harnojoyo diawali bergabung dengan Partai Demokrat.
Ia pun berhasil meraih kursi legislatif, bahkan terpilih sebagai Ketua DPRD Kota Palembang periode 2009--2014, setelah sempat menjadi wakil rakyat hingga dua periode.
Hingga kini, ia masih tercatat sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kota Palembang periode 2010--2015.
Ketertarikannya pada bidang politik itu, berawal dari keinginannya untuk memperluas pergaulan dan menambah wawasan.
Pilihan pun jatuh ke Partai Demokrat karena kesukaan melihat sosok Susilo Bambang Yudhoyono.
Beragam profesi sempat digelutinya, seperti menjadi pedagang (agen) ayam potong dan sempat cukup lama tinggal di Kota Bandarlampung (Provinsi Lampung), lalu menjadi sopir taksi, sehingga akhirnya membuat ayah tiga anak ini memahami berbagai persoalan yang berada di masyarakat.
Salah satu teman lama Harnojoyo di Lampung mengaku, sempat beberapa kali masih bertemu dengannya setelah berhasil dalam karir politiknya saat ini.
"Ternyata dia tetap hangat dan akrab dengan teman-teman lamanya seperti saya, tidak ada kesan sombong atau hendak menjauh dari kami," ujar Tarsan, salah satu teman Harnojoyo saat tinggal dan berusaha di Lampung itu pula.
Harnojoyo pun sempat memilih pasrah atas desakan penggantian kepemimpinan di Kota Palembang terkait dengan kasus hukum yang menimpa Romi Herton, Wali Kota Palembang, pasangannya.
Harnojoyo sebagai wakil wali kota juga ikut terseret dalam pusaran itu setelah memenangkan Pilkada 2014.
"Saya menjalankan tugas berpegang pada SK sebagai pelaksana tugas. Jika ini dicabut karena saya terbukti bersalah, ya tidak apa-apa. Tidak masalah jadi tukang ayam lagi," kata Harnojoyo beberapa waktu lalu.
Namun, sebagai seorang individu, Harnojoyo menegaskan, tetap berjuang untuk legalitas atas jabatan yang telah diterima berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memenangkan pasangan Romi Herton-Harnojoyo.
Sebelumnya DPRD Palembang menggelar sidang paripurna terbuka pada 6 Agustus 2015, dan telah memberhentikan Wali Kota Palembang Romi Herton terkait telah inkrah (berkekuatan hukum tetap) keputusan pengadilan atas tindakannya terbukti menyuap Ketua MK Akil Mochtar.
Kemudian, DPRD Palembang menyurati Pemprov Sumsel untuk segera meminta Mendagri membuat keputusan atas jabatan wali kota ini, yakni dengan menunjuk Harnojoyo selaku pelaksana tugas untuk menggantikan Romi Herton.
Hanya berselang beberapa hari, Gubernur Sumsel Alex Noerdin meneruskan surat DPRD Palembang itu ke Kemendagri.
Kemudian, pada Rabu (9/9) Pemprov Sumsel menerima SK Mendagri terkait pelantikan Harnojoyo sebagai Wali Kota Palembang hingga masa jabatan berakhir pada 2018.
Harnojoyo merupakan pasangan Romi Herton dalam pilkada Palembang, saat itu bersaing dengan rivalnya pasangan Sarimuda dan Nelly Rasdiana.
KPU Kota Palembang telah menetapkan bahwa pemenang pilkada ini adalah pasangan Sarimuda-Nelly yang unggul hanya delapan suara, namun kemudian pasangan Romi-Harnojoyo menggugat ke MK karena menilai telah terjadi penggelembungan suara.
Dalam putusannya kemudian, MK memenangkan pasangan Romi-Harnojoyo dengan keunggulan 24 suara, dan keduanya dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota pada 21 Juli 2013.
Namun pada 2 Oktober 2013, Ketua MK Akil Mochtar tertangkap tangan menerima suap terkait pilkada Lebak, Banten yang akhirnya turut menyeret Romi Herton dalam kasus serupa karena terbukti menyuap Akil senilai Rp19,5 miliar.
Kasus ini sempat menjadi polemik di masyarakat karena adanya putusan MA Nomor: 04/KHS/2014 tanggal 3 Desember 2014 yang membatalkan Romi-Harnojoyo sebagai pimpinan Kota Palembang.
Salah seorang warga Kota Palembang Alimin (34) yang berprofesi sebagai pelaku usaha UMKM di kawasan Celentang mengatakan, warga sebenarnya tidak mempermasalahkan siapa yang akan memimpin kota ini karena yang diperlukan adalah langkah cepat dalam membenahi perekonomian.
"Langsung jalan saja, tidak usah melihat ke belakang lagi. Masyarakat saat ini membutuhkan langkah konkret, bagaimana agar sembako tidak mahal, jalan tidak rusak, dan pelayanan kesehatan berjalan baik," kata pengusaha keripik pisang ini.
Aulia Rahma, mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya juga mengharapkan pemimpin kota ini lebih memikirkan kepentingan rakyat atau tidak disibukkan oleh kepentingan partai dan lainnya.
"Setelah menjadi pemimpin, Wali Kota Harnojoyo sudah saatnya fokus untuk membangun Palembang ini, dan bagi pihak yang selama ini berseberangan, sebaiknya dirangkul demi kebaikan bersama," kata mahasiswa Jurusan Akuntansi ini pula.
Kini, banyak harapan ditumpukan pada pundak Harnojoyo yang terus menapaki karir politiknya dan mendapatkan amanah menjadi Wali Kota Palembang, untuk makin membuat kota empek-empek kian bersinar terang dan cemerlang di masa depan.