Jakarta (ANTARA Sumsel) - Deputi Pengembangan dan Restrukturisasi  Usaha Kemenkop UKM Braman Setyo mengatakan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS cukup berimbas kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).  
  
Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM RI menyatakan omset di sektor tersebut turun rata-rata 15 persen.  Perusahaan penjaminan diharapkan mampu memback-up UMKM melalui penjaminan permodalan agar  target pemerintah tahun ini sebanyak 200 ribu UMKM "naik kelas" bisa tercapai.
       
"Dampak kenaikan dolar terhadap UMKM sedang kami evaluasi, kebanyakan yang komponen bahan bakunya impor omsetnya turun 15 persen," ujar Braman di Jakarta, Rabu.
       
Kendati demikian, lanjut Braman, dampak pelemahan rupiah dinilai belum terlalu menggoyahkan kebijakan pemerintah yang menargetkan di akhir 2019 sebanyak satu juta UMKM bisa "naik kelas", karena berbagai kebijakan sudah disiapkan untuk menyiasati gejolak rupiah di antaranya menggenjot penyaluran KUR yang sudah dimulai sejak 18 Juli 2015.
       
Pemerintah sendiri menargetkan tahun ini KUR bisa tersalur Rp30 triliun. Dengan adanya bantuan akses permodalan ini, tentu akan menguatkan posisi UMKM.
       
"Per 26 Agustus, posisi penyaluran KUR sudah Rp205 miliar, karenanya kami optimistis UMKM mampu tumbuh dan tangguh menghadapi gejolak rupiah," kata Braman.
       
Langkah-langkah strategis lain yang mendukung pertumbuhan dan peningkatan daya saing UMKM sehingga bisa tanggung menghadapi gejolak rupiah dan pasar bebas ASEAN 2015 ialah diturunkannya tingkat suku bunga KUR menjadi 12 persen dari tahun sebelumnya 22 persen, mendorong 515 kabupaten/kota di seluruh Indonesia mengeluarkan kartu Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK), melakukan pendampingan kepada UMKM dengan mengerahkan 10 ribu pendamping, dan Pelayanan Gratis dan cepat Hak Cipta produk UMKM, dan  memberikan akses permodalan dengan dukungan penuh perusahaan penjaminan.
       
"Harus diingat, 40 persen masalah UMKM adalah permodalan, dan Perum Jamkrindo dan Asippindo kami butuhkan untuk memberikan penjaminan kepada UMKM," ujar Braman.
       
Direktur Utama Perum Jamkrindo Diding S. Anwar mengatakan siap menyukseskan program KUR. Menurutnya, Perum Jamkrindo telah menargetkan volume penjaminan mencapai Rp81,78 triliun tahun ini, dengan di dalamnya termasuk target setengah dari Rp30 triliun penjaminan KUR akan di back up satu-satunya BUMN penjamin ini.
       
Sebelumnya, di Istana Negara, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan agar bank-bank tidak perlu takut menyalurkan KUR. Tingkat NPL yang tinggi di bisnis ini bisa diimbangi dengan perusahaan Penjamin, yakni Perum Jamkrindo.