Palembang (ANTARA Sumsel) - Anggota Komisi III DPRD Sumatera Selatan mengharapkan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun 2015 memprioritaskan program-program pro rakyat.

"Kita berharap, pada pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) beserta Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) lebih memprioritaskan program-program yang benar-benar pro kerakyatan," kata Anggota Komisi III DPRD Sumatera Selatan H Mgs Syaiful Padli di Palembang, Senin.

Menurut dia, program-program yang bersifat fisik bisa dialihkan pada APBD tahun 2016, jadi APBD Perubahan tahun 2015 ini benar-benar untuk program pro kerakyatan.

"Program-program pro kerakyatan yang kita dukung seperti sektor pendidikan dalam hal ini program kuliah gratis yang baru diluncurkan itu diutamakan dalam APBD Perubahan tahun 2015," katanya.

Ia menyatakan, pada saat anggota DPRD Sumsel melakukan reses ke daerah pemilihan (dapil) Kota Palembang juga disampaikan bahwa hutang bagi hasil pajak Palembang sekitar Rp100 miliar yang ditagihkan ke pemerintah provinsi.

"Tentunya hasil reses ini akan disampaikan ke anggota Badan Anggaran DPRD Sumsel agar melunasi hutang-hutang terutama di dapil kita Kota Palembang," ujar wakil rakyat tersebut.

Ia mengatakan, karena itu, pihaknya akan mengusulkan program-program prioritas yang sangat dibutuhkan masyarakat pada APBD perubahan 2015 ini.

Jadi, program-program yang sifatnya prioritas diutamakan untuk dianggarkan dalam APBD perubahan nanti, tuturnya.

Sementara mengenai kapan dimulai pembahasan APBD perubahan tahun 2015 itu, ia menyampaikan, akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini.

Pembahasan APBD perubahan tahun 2015 itu akan dilakukan bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD), katanya.