Palembang (ANTARA Sumsel) - Program pembinaan atlet taekwondo Provinsi Sumatera Selatan terancam tidak berjalan sesuai rencana akibat dualisme kepemimpinan pengurus tingkat provinsi.

Wakil Ketua Umum KONI Sumsel Maryamah di Palembang, Senin, mengatakan KONI Sumsel sebagai induk olahraga berupaya mendorong penyelesaian konflik di tubuh organisasi taewkondo tersebut agar pembinaan atlet tidak terbengkalai.

"KONI mendorong ditemukannya solusi terbaik tanpa niatan mengintervensi karena taekwondo memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sendiri. KONI hanya bertindak mengayomi sebagai induk cabang olahraga," kata Maryamah.

Kepenguruan Taekwondo Sumsel terbelah menjadi dua, pimpinan Darusman Usman yang terpilih pada musyawarah provinsi (musprov) tahun 2013/2017 dan Hardi Sopuan pada musyawarah provinsi luar biasa (musprovlub) tahun 2014/2017.

Untuk mengatasi permasalahan ini, dia menjelaskan, KONI Sumsel telah memanggil Hardi Sopuan pada hari ini. Sementara Darusman dijadwalkan Selasa (20/1).

"KONI akan mendengarkan paparan kedua belah pihak terkait permasalahan yang terjadi," kata dia.

Ketua Bidang Hukum KONI Sumsel Haris Fahri mengatakan KONI Sumsel sementara ini telah menghentikan bantuan dana ke Pemprov Taekwondo Sumsel karena dualisme kepemimpinan ini mengakibatkan adanya pelanggaran administrasi.

"Awalnya, KONI mengakui pejabat ketua berdasarkan musyawarah provinsi karena sudah disyahkan Pengurus Besar. Dalam perjalanan kemudian muncul ketua lain, pada akhirnya KONI mengikuti saja apa keputusan PB terkait permasalahan ini," katanya.