DPRD sarankan wali kota evaluasi pejabat SKPD
Sabtu, 3 Januari 2015 7:15 WIB
Lubuklinggau (ANTARA Sumsel) - DRPD Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan, menyarankan Wali Kota S.N. Prana Putra Sohe untuk mengevaluasi para pejabat satuan kerja perangkat daerah setempat agar kinerja selama 2015 berjalan lancar dan terjadi peningkatan.
"Kalau pejabat yang menduduki SKPD itu lemah maka proses pembangunan di wilayah tersebut akan lamban karena tidak didukung sumber daya manusia yang andal," kata salah seorang anggota DPRD Lubuklinggau Wansari, Sabtu.
Ia mengatakan, pada rapat paripurna penyampaian dua raperda dengan agenda penyampaian visi-misi pekan lalu, ada tiga fraksi mengusulkan untuk mengevaluasi kinerja para SPKD yang dinilai lamban selama ini.
Sebanyak tiga fraksi, yaitu Fraksi Partai Golkar, PDIP, dan Partai Demokrat ngotot mengusulkan evaluasi pejabat yang memimpin SKPD di Kota Lubuklinggau.
Bila perlu, katanya, mereka "dinonjobkan" dari jabatan karena dinilai tidak pantas memegang jabatan tersebut.
"Tidak menyebutkan SKPD mana yang lemah itu, namun yang penting mereka tidak bisa mengimbangi kerja pemerintah daerah untuk meningkatkan pembangunan di wilayah ini," katanya.
Padahal, katanya, Kota Lubuklinggau pada 2015 akan menjadi tuan rumah beberapa kegiatan nasional dan internasional, antara lain Visit Linggau 2015.
"Kami melihat pada `event` olahraga internasional lomba sepeda gunung pada 2014 ada beberapa SKPD tidak mengerti kegiatan tersebut dan mereka hanya menjadi penonton saja, mestinya seluruh SKPD itu bersatu untuk menyukseskan kegiatan besar tersebut," kata kader Partai Golkar tersebut.
Anggota Fraksi PDIP Hambali mengharapkan Wali Kota Lubuklinggau sudah menyeleksi para pejabat SKPD itu, sebelum rancangan peraturan daerah diputuskan DPRD demi untuk peningkatan pembangunan di wilayah itu.
"Kita tidak berpikir bahwa pembangunan itu untuk mencari keuntungan seseorang, tapi sumber daya manusia yang mengurus pembangunan itu sesuai dengan disiplin ilmunya, sehingga hasilnya bisa bermanfaat bagi masyarakat," ujarnya.
"Kalau pejabat yang menduduki SKPD itu lemah maka proses pembangunan di wilayah tersebut akan lamban karena tidak didukung sumber daya manusia yang andal," kata salah seorang anggota DPRD Lubuklinggau Wansari, Sabtu.
Ia mengatakan, pada rapat paripurna penyampaian dua raperda dengan agenda penyampaian visi-misi pekan lalu, ada tiga fraksi mengusulkan untuk mengevaluasi kinerja para SPKD yang dinilai lamban selama ini.
Sebanyak tiga fraksi, yaitu Fraksi Partai Golkar, PDIP, dan Partai Demokrat ngotot mengusulkan evaluasi pejabat yang memimpin SKPD di Kota Lubuklinggau.
Bila perlu, katanya, mereka "dinonjobkan" dari jabatan karena dinilai tidak pantas memegang jabatan tersebut.
"Tidak menyebutkan SKPD mana yang lemah itu, namun yang penting mereka tidak bisa mengimbangi kerja pemerintah daerah untuk meningkatkan pembangunan di wilayah ini," katanya.
Padahal, katanya, Kota Lubuklinggau pada 2015 akan menjadi tuan rumah beberapa kegiatan nasional dan internasional, antara lain Visit Linggau 2015.
"Kami melihat pada `event` olahraga internasional lomba sepeda gunung pada 2014 ada beberapa SKPD tidak mengerti kegiatan tersebut dan mereka hanya menjadi penonton saja, mestinya seluruh SKPD itu bersatu untuk menyukseskan kegiatan besar tersebut," kata kader Partai Golkar tersebut.
Anggota Fraksi PDIP Hambali mengharapkan Wali Kota Lubuklinggau sudah menyeleksi para pejabat SKPD itu, sebelum rancangan peraturan daerah diputuskan DPRD demi untuk peningkatan pembangunan di wilayah itu.
"Kita tidak berpikir bahwa pembangunan itu untuk mencari keuntungan seseorang, tapi sumber daya manusia yang mengurus pembangunan itu sesuai dengan disiplin ilmunya, sehingga hasilnya bisa bermanfaat bagi masyarakat," ujarnya.
Pewarta : Oleh Zulkifli Lubis
Editor :
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
KPK bawa 12 pejabat Pemkab Tulungagung ke Surabaya setelah OTT Bupati Gatut Sunu Wibowo
11 April 2026 8:40 WIB
Terpopuler - Lintas Daerah
Lihat Juga
Lima penerbangan Palembang-Jakarta dibatalkan, dampak erupsi Anak Krakatau
06 September 2026 9:35 WIB
KAI Daop 1 Jakarta pastikan perjalanan kereta api aman dari erupsi Gunung Anak Krakatau
06 September 2026 9:03 WIB
Anggota DPR minta penanganan optimal bagi santri keracunan MBG di Sidoarjo
03 September 2026 16:23 WIB
Kualitas Udara Kota Jambi masuk kategori tidak sehat, nilai ISPU tembus 101
23 August 2026 15:34 WIB