DPRD evaluasi APBD Sumsel
Selasa, 16 Desember 2014 20:45 WIB
Palembang (ANTARA Sumsel) - DPRD Sumatera Selatan juga akan mengevaluasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2015, setelah dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri.
"Setelah pembentukan alat kelengkapan dewan kita akan mengevaluasi APBD Sumatera Selatan tahun 2015, hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri," kata Ketua Komisi II DPRD Sumatera Selatan Joncik Muhammad di Palembang, Selasa.
Menurut dia, APBD Sumsel hasil evaluasi kementerian dalam negeri tidak ada permasalahan, karena hanya ada beberapa catatan saja.
Jadi, pada prinsipnya APBD Sumsel itu hanya penyempurnaan saja, katanya.
Ia menyatakan, catatan yang disampaikan itu seperti hutang pemerintah provinsi ke kabupaten dan kota di Sumsel.
Sementara Ketua DPRD Sumsel HM Giri Ramanda N Kiemas mengatakan, mereka akan melakukan evaluasi APBD Sumatera Selatan setelah dibentuknya alat kelengkapan dewan.
Catatan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri itu antara lain mengenai hutang pemerintah provinsi Sumsel ke kabupaten dan kota di Sumsel.
Untuk pembayaran hutang itu sudah dianggarkan dalam APBD Sumsel pada 2015, kata politisi PDI Perjuangan tersebut.
Pembentukan alat kelengkapan dewan di DPRD Sumsel baru dilakukan pada hari ini (Selasa, 16/12), karena pelantikan pimpinan DPRD provinsi baru dilakukan beberapa hari lalu.
"Setelah pembentukan alat kelengkapan dewan kita akan mengevaluasi APBD Sumatera Selatan tahun 2015, hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri," kata Ketua Komisi II DPRD Sumatera Selatan Joncik Muhammad di Palembang, Selasa.
Menurut dia, APBD Sumsel hasil evaluasi kementerian dalam negeri tidak ada permasalahan, karena hanya ada beberapa catatan saja.
Jadi, pada prinsipnya APBD Sumsel itu hanya penyempurnaan saja, katanya.
Ia menyatakan, catatan yang disampaikan itu seperti hutang pemerintah provinsi ke kabupaten dan kota di Sumsel.
Sementara Ketua DPRD Sumsel HM Giri Ramanda N Kiemas mengatakan, mereka akan melakukan evaluasi APBD Sumatera Selatan setelah dibentuknya alat kelengkapan dewan.
Catatan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri itu antara lain mengenai hutang pemerintah provinsi Sumsel ke kabupaten dan kota di Sumsel.
Untuk pembayaran hutang itu sudah dianggarkan dalam APBD Sumsel pada 2015, kata politisi PDI Perjuangan tersebut.
Pembentukan alat kelengkapan dewan di DPRD Sumsel baru dilakukan pada hari ini (Selasa, 16/12), karena pelantikan pimpinan DPRD provinsi baru dilakukan beberapa hari lalu.
Pewarta : Oleh Susilawati
Editor :
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
KPK bawa 12 pejabat Pemkab Tulungagung ke Surabaya setelah OTT Bupati Gatut Sunu Wibowo
11 April 2026 8:40 WIB
Terpopuler - Info Sumsel
Lihat Juga
Hadapi ancaman karhutla, PT BPP terapkan sistem injeksi air di lahan gambut
17 September 2026 12:51 WIB
PT BMH dukung Angkatan Muda Muhammadiyah Sumsel perkuat kesiapsiagaan karhutla melalui bantuan logistik
17 September 2026 12:13 WIB
Kolaborasi multipihak bantu tangani kebakaran kebun warga di Desa Kaliberau Muba
16 September 2026 12:10 WIB
PT BMH libatkan masyarakat Desa Riding OKI cegah karhutla melalui program Zero Fire
16 September 2026 11:20 WIB