Palembang (ANTARA Sumsel) - Komisi I DPRD Sumatera Selatan melakukan studi banding mengenai tapal batas ke Nusa Tenggara Barat guna mengetahui penyelesaian tapal batas di daerah tersebut.

"Kita ingin membandingkan bagaimana di daerah itu dalam menyelesaikan tapal batas," kata Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumatera Selatan, H Ali A Rasyid di Palembang, Senin.

Menurutnya, mereka ingin mengetahui bagaimana di daerah itu dalam menyelesaikan tapal batas dan lahan pada umumnya.

"Jadi, apakah di daerah itu dalam menyelesaikan tapal batas, mereka melalui jalur pemuka adat atau hukum positif, itu yang akan dipelajari di sana," katanya.

Ia mengatakan, selain itu kunjungan kerja Komisi I DPRD Sumsel ke NTB tersebut juga ingin mengetahui mengenai diklat kepemimpinan (Diklatpim) II, karena berdasarkan data yang ada masih banyak pejabat eselon III dan II di provinsi ini belum pernah mengikuti Diklatpim II.

DPRD Sumsel ingin mendorong supaya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memfasilitasi pejabat eselon III dan II untuk mengikuti Diklatpim II tersebut, ujarnya.

Ia menuturkan, Diklatpim II itu dianggarkan di Balai Diklat bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri.

"Kita akan membandingkan dengan Provinsi NTB, apakah di sana ada yang sama di Sumsel," papar wakil rakyat tersebut.

Ia menyatakan, mereka menginginkan sumber daya manusia di Sumsel mutunya tinggi dengan mengikuti jenjang pelatihan tersebut.

Rencananya Komisi I DPRD Sumsel akan bertemu dengan Pemerintah Provinsi NTB, katanya.